Penjelasan MA Soal Iuran Tenis yang Dibebankan kepada Para Hakim

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung (MA) Abdullah memberikan penjelasan terkait polemik iuran tenis.

Hari ini, sebanyak 64 hakim Mahkamah Agung (MA) atas nama Persatuan Tenis Warga Pengadilan (PTWP) melaporkan Juru Bicara Komisi Yudisial Wajdi atas pernyataannya terkait iuran tenis.

"Jadi iuran itu sudah ada sajak 1976 di lingkungan MA hingga pengadilan di daerah," ujar Abdullah di Kantor MA, Jakarta, Senin (17/9/2018).

Ia melanjutkan, tenis adalah olahraga resmi yang sudah memiliki akar kuat di lingkungan pengadilan. Olahraga itu menjadi hiburan tersendiri bagi para hakim dan pegawai pengadilan di tengah kesibukan mengurus perkara.

Baca juga: 64 Hakim MA Laporkan Jubir Komisi Yudisial

Oleh karena itulah, kata Abdullah, Persatuan Tenis Warga Pengadilan (PTWP) MA, sebagai organisasi internal yang mengurus persoalan tenis, menarik iuran rutin tidak hanya kepada hakim namun juga pegawai.

Menurut Abdullah, iuran tenis itu tidak besar yakni hanya Rp 20.000 per bulan dan Rp 15.000 per bulan.

"Jadi tiap bulan itu yang dikumpul kemudian digunakan untuk event 3 tahun sekali. Iuran itu juga untuk biaya tenis di daerah masing-masing," kata dia.

Sementara itu, terkait sikap 64 hakim Mahkamah Agung (MA) yang melaporkan Juru Bicara Komisi Yudisial Wajdi ke Polda Metro Jaya, Abdullah belum tahu persis.

Namun, ia mengatakan, kalaupun 64 hakim itu membahas persoalan sampai ke Polisi, ada kemungkinan ada rasa ketersinggungan akibat pernyataan Jubir KY.

"Kalau memang ada pernyataan yang memuat fitnah, saya rasa semua orang punya pemikiran yang sama (lapor ke Polisi)," kata Abdullah.

Sebelumnya, seperti diterbitkan Koran Kompas dengan judul "Hakim di Daerah Keluhkan Iuran".

Dalam berita tersebut, Farid tak menyebut PTWP MA telah melakukan pungutan tak wajar. Ia hanya menyebut pihaknya menerima pengaduan sejumlah pihak terkait adanya pungutan tersebut dan tengah melakukan penyelidikan.

Berikut isi keterangan Farid dalam penggalan berita di Harian Kompas seperti dikutip Kompas.com:

Komisi Yudisial menerima keluhan dari sejumlah hakim di daerah, yang merasa terbebani dengan adanya iuran untuk membiayai kejuaraan nasional tenis beregu memperebutkan Piala Ketua Mahkamah Agung. Tahun ini, kejuaraan tiga tahunan tersebut digelar di Provinsi Bali pada 10-15 September 2018.

Iuran itu bukan satu-satunya yang membebani hakim di daerah. Hakim di daerah juga harus mencari uang, antara lain dari iuran pegawai, untuk menyelenggarakan turnamen tenis guna merayakan purnabakti seorang ketua pengadilan tinggi, atau untuk menerima kunjungan pimpinan MA ke daerahnya.

Juru Bicara Komisi Yudisial (KY) Farid Wajdi, saat dihubungi dari Jakarta, Selasa (11/9/2019), mengatakan, KY sedang menginvestigasi berbagai laporan yang bisa mengganggu akuntabilitas dan kredibilitas lembaga peradilan tersebut.

Jika benar terjadi, kata Farid, iuran atau pengumpulan uang untuk keperluan di luar tugas pokok dan yang tidak berkaitan langsung dengan profesionalisme hakim ini harus dihentikan.

Iuran itu bakal memicu praktik korupsi di lembaga pengadilan lantaran hakim atau unit pengadilan merasa harus menyediakan sejumlah uang untuk memenuhi kebutuhan di luar dinas.

”Catatan KY, sudah ada 19 hakim yang ditangkap oleh KPK. Artinya, masih ada korupsi di lembaga peradilan. Pimpinan MA harus benar-benar memberikan contoh baik,” katanya.