Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Nilai Jelang Pemilu 2019 Banyak Godaan dan Ujian

Kompas.com - 17/09/2018, 21:02 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Dian Maharani

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menilai, perpolitikan Tanah Air akan semakin memanas, diwarnai banyak godaan dan ujian menjelang Pemilu 2019.

Menurut SBY, Indonesia akan diuji apakah Pemilu 2019 ini akan berlangsung damai, adil, dan demokratis atau sebaliknya.

"Tiga pemilu sebelumnya, Pemilu 2004, Pemilu 2009 dan Pemilu 2014, berlangsung secara damai, adil dan demokratis. Sejarah akan menguji apakah negara dapat mempertahankan prestasi ini," kata SBY dalam pidato politiknya di Peringatan 17 Tahun Partai Demokrat di Djakarta Theater, Jakarta, Senin (17/9/2018).

Elite politik, kata SBY, juga akan tergoda menghalalkan segala cara untuk memenangkan Pemilu 2019, seperti menyalahgunakan kekuasaan, melanggar undang-undang atau menghalangi peserta pemilihan lainnya dalam berkampanye.

Baca juga: SBY: Bukan Infrastruktur Tak Penting, tapi Rakyat Susah Harus Diutamakan

"Kita akan diuji apakah pemilu ini bisa mencegah politik uang (money politics) yang makin menjadi-jadi. Demokrasi akan runtuh dan rakyat akan dikebiri manakala uang menjadi penentu segala-galanya," paparnya.

Ia mengingatkan politik uang akan berbahaya bagi politik nasional.

Di sisi lain, ia melihat Indonesia akan diuji apakah pemilu ini bebas dari intimidasi yang akan mengganggu kedaulatan rakyat dalam memilih.

SBY menegaskan, kekuatan atau kekuasaan yang dimiliki oleh siapa pun tak boleh digunakan untuk mengintimidasi atau memaksa masyarakat memilih kandidat atau partai tertentu.

Baca juga: SBY: Saya Mendengar Keluhan Ibu-ibu soal Kenaikan Harga

"Kita akan diuji apakah politik identitas yang melebihi takarannya akan dimainkan oleh para kandidat dan partai-partai politik peserta pemilu," kata dia.

Ia menilai pengaruh identitas pemilih dalam preferensi politik merupakan hal wajar. Kendati demikian, ia meminta agar politik identitas tak digunakan secara berlebihan. Sebab, hal itu dinilainya membawa kemunduran bagi demokrasi Indonesia.

Kita akan diuji apakah pers dan media massa bisa bertindak adil dan memberikan ruang yang berimbang bagi para kandidat dan kontestan peserta pemilu. Media massa adalah milik rakyat, milik kita semua," ujarnya.

"Janganlah media massa tidak lagi independen dan berimbang dalam pemberitaannya lantaran tekanan pemilik modal dan pihak-pihak tertentu," sambung SBY.

Terakhir, papar SBY, intelijen, kepolisian, militer akan diuji netralitasnya dalam Pemilu 2019. Ia mengingatkan, TNI, Polri, dan BIN harus menjaga sumpahnya dan berkomitmen menjaga netralitas.

"Saya ingatkan TNI, Polri dan BIN harus belajar dari sejarah, bahwa karena kesalahan masa lampaunya, rakyat terpaksa memberikan koreksi," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com