Tak Hanya Pemilih, Jumlah TPS Ikut Berkurang Setelah DPT Pemilu 2019 Diperbaiki

Kompas.com - 16/09/2018, 19:54 WIB
Rapat pleno penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) Pemilu 2019 di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Minggu (16/9/2018).KOMPAS.com/Devina Halim Rapat pleno penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) Pemilu 2019 di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Minggu (16/9/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Jumlah tempat pemungutan suara (TPS) ikut mengalami perubahan setelah dilakukan perbaikan terhadap Daftar Pemilih Tetap ( DPT) Pemilu 2019.

Sebelumnya, tercatat 805.074 TPS di dalam negeri dengan jumlah pemilih sebanyak 185.732.093 orang.

Setelah direvisi dalam DPT Hasil Perbaikan (DPTHP), jumlah pemilih dalam negeri menjadi 185.084.629 dengan 805.068 TPS.

"Kita bisa sama-sama melihat pengurangan jumlah TPS, dan pengurangan total jumlah pemilih," ujar Komisioner KPU Viryan Azis saat rapat pleno di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Minggu (16/9/2018).


Ketua KPU RI Arief Budiman mengatakan jumlah pemilih dengan TPS saling memengaruhi. Banyaknya pemilih akan memengaruhi berapa jumlah TPS yang dibutuhkan.

"DPT ini mempengaruhi banyak hal, pengaruhi TPS yang akan didirikan, ini mempengaruhi berapa kotak dan bilik suara yang akan disediakan, pengaruhi formulir yg harus dicetak dan harus dicetak," terang Arief seusai rapat pleno.

Perubahan jumlah tersebut terjadi karena pengurangan sebanyak 13 TPS, yang tersebar di Provinsi Papua Barat, Kalimantan Utara, Sumatera Utara, Jawa Barat, Sulawesi Tengah dan Kalimantan Tengah. Sementara itu terdapat pula penambahan sebanyak satu TPS di Provinsi Maluku.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Pemerintah Bentuk Satgas Wacana Pemulangan WNI Simpatisan ISIS di Suriah

Pemerintah Bentuk Satgas Wacana Pemulangan WNI Simpatisan ISIS di Suriah

Nasional
Diperiksa Riza Kasus BLBI, Rizal Ramli Dikonfirmasi soal Misrepresentasi

Diperiksa Riza Kasus BLBI, Rizal Ramli Dikonfirmasi soal Misrepresentasi

Nasional
Pengusaha Didakwa Suap Bupati Talaud Tas dan Perhiasan Total Rp 595,8 Juta

Pengusaha Didakwa Suap Bupati Talaud Tas dan Perhiasan Total Rp 595,8 Juta

Nasional
Prabowo Kumpulkan Dewan Pembina di Hambalang, Bahas Hasil Pertemuan dengan Jokowi

Prabowo Kumpulkan Dewan Pembina di Hambalang, Bahas Hasil Pertemuan dengan Jokowi

Nasional
Jokowi Pastikan Blok Masela Serap Banyak Tenaga Kerja Lokal

Jokowi Pastikan Blok Masela Serap Banyak Tenaga Kerja Lokal

Nasional
Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat, Tomy Winata Percepat Kepulangan ke Indonesia

Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat, Tomy Winata Percepat Kepulangan ke Indonesia

Nasional
Menhan Ryamizard: Stop Pelonco, Nggak Ada Gunanya!

Menhan Ryamizard: Stop Pelonco, Nggak Ada Gunanya!

Nasional
Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat, Tomy Winata Minta Maaf

Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat, Tomy Winata Minta Maaf

Nasional
Janji Jokowi soal Dana Abadi Kebudayaan Diharapkan Jadi Pendukung Kegiatan Komunitas Seni

Janji Jokowi soal Dana Abadi Kebudayaan Diharapkan Jadi Pendukung Kegiatan Komunitas Seni

Nasional
Gerindra Incar Kursi Ketua MPR, Ace Hasan Sebut Golkar Lebih Pantas

Gerindra Incar Kursi Ketua MPR, Ace Hasan Sebut Golkar Lebih Pantas

Nasional
Wiranto: Akhir-akhir Ini Pemerintah Hadapi Kondisi Rawan Keamanan

Wiranto: Akhir-akhir Ini Pemerintah Hadapi Kondisi Rawan Keamanan

Nasional
Tomy Winata Menyesali Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat

Tomy Winata Menyesali Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat

Nasional
Rekonsiliasi, Fraksi Gerindra Usulkan Gerindra Ketua MPR, PDI-P Ketua DPR

Rekonsiliasi, Fraksi Gerindra Usulkan Gerindra Ketua MPR, PDI-P Ketua DPR

Nasional
Menyerang Hakim dalam Persidangan, Apa Hukumannya?

Menyerang Hakim dalam Persidangan, Apa Hukumannya?

Nasional
Pansel Dukung Masyarakat Dirikan Pos Pengaduan Capim KPK

Pansel Dukung Masyarakat Dirikan Pos Pengaduan Capim KPK

Nasional
Close Ads X