Kompas.com - 15/09/2018, 05:00 WIB
Pembahasan Desain Surat Suara KOMPAS.com/Fitria Chusna FarisaPembahasan Desain Surat Suara

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid Tanthowi menyebut desain surat suara menjadi aspek penting dalam pelaksanaan Pemilu 2019. Sebab, surat suara menjadi wahana bagi masyarakat untuk menyalurkan hak pilihnya dalam pemilu.

Oleh karenanya, KPU bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan perwakilan partai politik peserta Pemilu 2019, membahas ihwal surat suara tersebut secara bersama-sama.

"Surat suara itu kan menjadi wahana tempat di mana pemilih itu menyalurkan kedaulatannya dalam pemilu. Jadi betul-beul surat suara ini harus kita pikirkan dari berbagai aspeknya," kata Pramono usai Uji Publik Spesimen Desain Surat Suara Pemilu 2019, di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (14/9/2018) malam.

Menurut Pramono, paling penting surat suara harus memberi kemudahan kepada pemilih untuk memilih calon legislatif maupun calon presiden dan wakil presiden.

Selain itu, penting pula diperhatikan supaya surat suara tersebut dapat mengurangi potensi kesalahan dalam mencoblos.

Pramono menyebut, dalam perumusan desain surat suara pihaknya bersama Bawaslu dan partai politik juga memerhatikan penyandang disabilitas.

Misalnya, memasukan unsur huruf braile untuk penyandang tuna netra.

Baca juga: Hindari Perdebatan Politis, KPU Diminta Pastikan DPT Valid dan Bersih

"Harus kita fasilitasi pemilih-pemilih dengan disabilitas itu tidak kesulitan menggunakan hak suaranya," ujar Pramono.

Nantinya, hasil dari pembahasan desain surat suara tersebut harus dimintakan persetujuan dari seluruh partai politik peserta Pemilu 2019, sebelum kemudian ditetapkan.

"Nanti setelah ini kan kita lakukan penyesuaian dari hasil rapat tadi, setelah itu kita undang lagi parpol-parpol untuk mendapatkan persetujuan," tutur Pramono.

"Jadi sampai betul parpol setuju dengan surat suara yang kita tawarkan," sambungnya.

Kompas TV Adapun rapat dihadiri oleh perwakilan partai politik dan perwakilan Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur.

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 9 Mei: 3.922 Kasus Covid-19 Baru, DKI Jakarta Masih Tertinggi

UPDATE 9 Mei: 3.922 Kasus Covid-19 Baru, DKI Jakarta Masih Tertinggi

Nasional
Kemenkes: Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet dalam Proses

Kemenkes: Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet dalam Proses

Nasional
Muhaimin Iskandar Minta Pemerintah Tolak Masuknya Seluruh WNA ke Indonesia di Tengah Pelarangan Mudik

Muhaimin Iskandar Minta Pemerintah Tolak Masuknya Seluruh WNA ke Indonesia di Tengah Pelarangan Mudik

Nasional
UPDATE 9 Mei: Bertambah 170, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 47.012 Orang

UPDATE 9 Mei: Bertambah 170, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 47.012 Orang

Nasional
UPDATE 9 Mei: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.568.277 Orang

UPDATE 9 Mei: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.568.277 Orang

Nasional
UPDATE: Tambah 86.846 Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 15.201.727

UPDATE: Tambah 86.846 Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 15.201.727

Nasional
UPDATE 9 Mei: Bertambah 3.922 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.713.684

UPDATE 9 Mei: Bertambah 3.922 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.713.684

Nasional
Lakpesdam PBNU Nilai Soal-Soal TWK Pegawai KPK Ngawur dan Tidak Profesional

Lakpesdam PBNU Nilai Soal-Soal TWK Pegawai KPK Ngawur dan Tidak Profesional

Nasional
Muhaimin Iskandar Singgung Pemerintah yang Larang Masyarakat Mudik tetapi Izinkan WNA Masuk

Muhaimin Iskandar Singgung Pemerintah yang Larang Masyarakat Mudik tetapi Izinkan WNA Masuk

Nasional
Indonesia Kecam Pengusiran Paksa Warga Palestina oleh Polisi Israel Saat Tarawih di Masjid Al Aqsa

Indonesia Kecam Pengusiran Paksa Warga Palestina oleh Polisi Israel Saat Tarawih di Masjid Al Aqsa

Nasional
Muhammadiyah Sayangkan Ada Pertanyaan 'Bersedia Lepas Jilbab' dalam Tes Wawasan Kebangsaan KPK

Muhammadiyah Sayangkan Ada Pertanyaan 'Bersedia Lepas Jilbab' dalam Tes Wawasan Kebangsaan KPK

Nasional
SKB 3 Menteri soal Seragam Sekolah Dibatalkan, Komnas HAM: Kami Hormati, tetapi...

SKB 3 Menteri soal Seragam Sekolah Dibatalkan, Komnas HAM: Kami Hormati, tetapi...

Nasional
Jadi Plt Ketum, Sunan Kalijaga Siap Bawa PKPI Berjaya dan Ikut Pemilu 2024

Jadi Plt Ketum, Sunan Kalijaga Siap Bawa PKPI Berjaya dan Ikut Pemilu 2024

Nasional
UPDATE: 4.538 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Bertambah 8 Orang

UPDATE: 4.538 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Bertambah 8 Orang

Nasional
157 WNA China Masuk Indonesia, Begini Kata Kemenkumham

157 WNA China Masuk Indonesia, Begini Kata Kemenkumham

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X