Digugat LSM Lewat Praperadilan, KPK Bantah Telah Hentikan Penyidikan Kasus BLBI

Kompas.com - 14/09/2018, 21:50 WIB
Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (2/8/2018).Reza Jurnaliston Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (2/8/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) telah menerima panggilan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk jadwal sidang praperadilan pada Senin (24/9/2018) mendatang.

Permohonan praperadilan tersebut diajukan oleh Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) yang mengatakan KPK melakukan penghentian penyidikan secara materiil kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan, pihaknya membantah bila KPK telah menghentikan penyidikan secara materiil kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

“Hal ini tentu saja kami bantah, karena justru penyidikan telah selesai dilakukan dan proses penyidangan hampir selesai dan menunggu putusan,” ujar Febri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (14/9/2018).

Baca juga: Sidang BLBI, Menurut Ahli BPK Sjamsul Nursalim Cedera Janji

KPK, kata Febri, akan mempelajari poin-poin di praperadilan tersebut dan menentukan langkah hukum selanjut yang dapat dilakukan.

Menurut Febri, dalam permohonan praperadilan tersebut terdapat sejumlah kekeliruan, seperti mengatakan KPK tidak melakukan upaya hukum memadai karena tidak melakukan cekal, DPO dan red notice kepada pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI), Sjamsul Nursalim.

Febri mengatakan, pemohon tidak memahami bahwa KPK tidak berwenang melakukan pencekalan.

“KPK terutama tidak mempunyai kewenangan melakukan pencekalan. Itu artinya cegah tangkal yang menjadi kewenangan KPK adalah melarang seseorang berpergian ke luar negeri menjadi tidak logis kalau orang tersebut sudah berada di luar negeri,” ujar Febri.

Baca juga: BPK Temukan 4 Penyimpangan Pemberian SKL BLBI kepada Sjamsul Nursalim

Sebagai informasi dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b UU KPK telah mengatur kewenangan KPK adalah memerintahkan pada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri.

Lebih lanjut, kata Febri, perlu dipahami DPO dan red notice hanya digunakan KPK terhadap tersangka.

Sedangkan, kata dia, dalam kasus BLBI dengan tersangka Syafruddin Arsyad Temenggung, saat itu Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim dalam kapasitas sebagai saksi.

Baca juga: Pleidoi Kasus BLBI Ratusan Halaman, Setya Novanto Batal Jadi Saksi Sidang E-KTP

"Pemanggilan secara patut sudah dilakukan dua kali dan bahkan KPK telah bekerja sama dengan otoritas di Singapura untuk menyampaikan panggilan tersebut pada para saksi. Namun tentu KPK memiliki keterbatasan kewenangan jika posisi saksi berada di luar negeri," tutur Febri.

Febri justru meminta dan mengingatkan kepada masyarakat untuk mengawal proses penanganan BLBI termasuk dalam proses persidangan lantaran dugaan kerugian keuangan negara sekitar Rp 4,58 triliun.

“Nanti tentu jawaban secara sistematis akan kami sampaikan dalam sidang praperadilan. Kami justru mengingatkan dan mengharapkan masyarakat mengawal proses penanganan BLBI termasuk juga proses persidangan agar kerugian negara yang sangat besar bisa kita selamatkan dan pelaku lain bisa diproses,” tutur Febri.

Kasus BLBI

Syafruddin dinilai merugikan negara sekitar Rp 4,58 triliun terkait penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) BLBI kepada Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI).

Menurut jaksa, perbuatan Syafruddin telah memperkaya Sjamsul Nursalim, selaku pemegang saham pengendali BDNI tahun 2004.

Menurut jaksa, Syafruddin selaku Kepala BPPN melakukan penghapusan piutang BDNI kepada petani tambak yang dijamin oleh PT Dipasena Citra Darmadja (PT DCD) dan PT Wachyuni Mandira (PT WM).

Selain itu, Syafruddin disebut telah menerbitkan Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham.

Padahal, menurut jaksa, Sjamsul Nursalim belum menyelesaikan kewajibannya terhadap kesalahan (misrepresentasi) dalam menampilkan piutang BDNI kepada petambak, yang akan diserahkan kepada BPPN.

Perbuatan Syafruddin dinilai telah menghilangkan hak tagih negara terhadap Sjamsul Nursalim.

Kompas TV Sjafruddin Arsyad telah ditetapkan sebagai tersangka pada April 2017 karena diduga memperkaya diri sendiri dan orang lain hingga hampir 5 T



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Terkini Lainnya

Peneliti Litbang Kompas: Hasil Survei Masih dalam Rentang 'Margin of Error' Lembaga Lain

Peneliti Litbang Kompas: Hasil Survei Masih dalam Rentang "Margin of Error" Lembaga Lain

Nasional
Polisi Kantongi Identitas Pelaku Pembacokan Sejumlah Warga Sawah Besar

Polisi Kantongi Identitas Pelaku Pembacokan Sejumlah Warga Sawah Besar

Megapolitan
Menkominfo: Sebagian Pegawai Desa Gunakan Internet untuk Main Game

Menkominfo: Sebagian Pegawai Desa Gunakan Internet untuk Main Game

Regional
Bawaslu: Pemantau Asing Bukan Hal yang Luar Biasa

Bawaslu: Pemantau Asing Bukan Hal yang Luar Biasa

Nasional
Ternyata, Ada Bungker yang Tembus ke Stasiun Tambun di Gedung Juang

Ternyata, Ada Bungker yang Tembus ke Stasiun Tambun di Gedung Juang

Megapolitan
Dari Bintaro hingga Cinere, Ini Rute Transjakarta yang Terintegrasi Stasiun MRT

Dari Bintaro hingga Cinere, Ini Rute Transjakarta yang Terintegrasi Stasiun MRT

Megapolitan
Biografi Tokoh Dunia: Mahmoud Abbas, Presiden Ke-2 Negara Palestina

Biografi Tokoh Dunia: Mahmoud Abbas, Presiden Ke-2 Negara Palestina

Internasional
Wagub NTT: Kalau Mau lihat Komodo yang Asli, Bayarnya Harus Mahal

Wagub NTT: Kalau Mau lihat Komodo yang Asli, Bayarnya Harus Mahal

Regional
Saat Jokowi Mendadak Beli Durian di Dumai

Saat Jokowi Mendadak Beli Durian di Dumai

Nasional
Satu Murid Calon Pendeta Lolos dari Pembunuhan di OKI, Polisi Tunggu Kondisinya Stabil

Satu Murid Calon Pendeta Lolos dari Pembunuhan di OKI, Polisi Tunggu Kondisinya Stabil

Regional
Pertama Kali, OPD dan Camat se-Surabaya Teken Pakta Integritas Secara Elektronik

Pertama Kali, OPD dan Camat se-Surabaya Teken Pakta Integritas Secara Elektronik

Regional
Wagub Sulut Ingatkan Kembali 7 Prioritas Pembangunan Sulut

Wagub Sulut Ingatkan Kembali 7 Prioritas Pembangunan Sulut

Regional
Wapres Jamin Pemerintahan Berjalan Normal meski Presiden Sibuk Kampanye

Wapres Jamin Pemerintahan Berjalan Normal meski Presiden Sibuk Kampanye

Nasional
Dievakuasi, Harimau Sumatera yang Terjerat di Riau Dipikul dengan Tandu Sambil Diinfus

Dievakuasi, Harimau Sumatera yang Terjerat di Riau Dipikul dengan Tandu Sambil Diinfus

Regional
Instagramable, Terowongan Jalan Kendal Dipenuhi Pejalan Kaki yang Berfoto

Instagramable, Terowongan Jalan Kendal Dipenuhi Pejalan Kaki yang Berfoto

Megapolitan

Close Ads X