Menurut Perindo, Perlu Revisi UU Pemilu untuk Larang Eks Koruptor Jadi Caleg

Kompas.com - 14/09/2018, 21:35 WIB
Sekretaris Jenderal Perindo Ahmad Rofiq di Rumah Cemara 19, Jakarta, Selasa (28/8/2018). DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comSekretaris Jenderal Perindo Ahmad Rofiq di Rumah Cemara 19, Jakarta, Selasa (28/8/2018).
Penulis Devina Halim
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Perindo menilai keputusan Mahkamah Agung ( MA) memberi karpet merah bagi para mantan koruptor untuk nyaleg menjadi pelajaran perihal pemilu di Indonesia.

MA telah membatalkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018, yang memuat larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif ( caleg).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Perindo Ahmad Rofiq menjelaskan bahwa seharusnya semangat anti-korupsi tersebut dituangkan ke dalam Undang-Undang terkait partai politik dan pemilu.

Dengan begitu, parpol terikat untuk mengajukan caleg-caleg yang memang bersih dari perilaku koruptif.

Baca juga: MA Bolehkan Eks Koruptor Jadi Caleg, Ini Kata KPK

"Pelajaran penting itu adalah karena selama ini kita berpolemik dalam waktu yang sangat lama terkait dengan boleh tidaknya caleg dari eks koruptor, sesuai dengan semangat KPU," terang Rofiq ketika dihubungi Kompas.com, Jumat (14/9/2018).

"Bila semangat (anti-korupsi) ini dituangkan dalam Undang-undang maka keputusan MA ini tidak perlu terjadi dan KPU tidak perlu lagi menjadi pemeran pengganti parpol yang seharusnya melakukan itu," sambung dia.

Kini setelah "izin" diberikan bagi eks koruptor untuk menjadi caleg, Rofiq mengatakan partai politik harus menggunakan hati nuraninya.

"Untuk keputusan MA, kembali kepada hati nurani partai masing-masing. Hukum harus ditegakan tapi moral politik juga harus dijadikan pegangan," tuturnya.

Baca juga: MA Bolehkan Eks Koruptor Jadi Caleg, Bawaslu Minta Tak Ada Lagi yang Kecewa

Sementara untuk Perindo, ia memastikan partainya akan tetap menolak para eks koruptor yang ingin maju sebagai caleg. Hal itu berlaku pula bagi caleg eks koruptor yang sudah diloloskan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melalui sidang ajudikasi.

"Sejak awal Partai Perindo sangat melarang keras agar tidak memasukkan caleg-caleg yang pernah menjadi tahanan korupsi, dan ini berlaku di semua tingkatan," ungkap Rofiq.

Halaman:
Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kajari Bantul Sembuh, Kejaksaan Agung Termotivasi Mengatasi Covid-19

Kajari Bantul Sembuh, Kejaksaan Agung Termotivasi Mengatasi Covid-19

Nasional
Telegram Kapolri, Pemain Harga dan TImbun Kebutuhan Saat Wabah Covid-19 Jadi Incaran

Telegram Kapolri, Pemain Harga dan TImbun Kebutuhan Saat Wabah Covid-19 Jadi Incaran

Nasional
Penghina Presiden dan Pejabat dalam Penanganan Covid-19 Terancam Sanksi Penjara

Penghina Presiden dan Pejabat dalam Penanganan Covid-19 Terancam Sanksi Penjara

Nasional
Pemerintah Telah Menguji 9.712 Spesimen dalam Tes Covid-19

Pemerintah Telah Menguji 9.712 Spesimen dalam Tes Covid-19

Nasional
Pemerintah Terima Donasi Rp 82 Miliar untuk Penanganan Corona, Masyarakat Jangan Berkecil Hati

Pemerintah Terima Donasi Rp 82 Miliar untuk Penanganan Corona, Masyarakat Jangan Berkecil Hati

Nasional
Daerah Bisa Ajukan Pembatasan Sosial ke Pemerintah Pusat jika Penuhi Dua Kriteria

Daerah Bisa Ajukan Pembatasan Sosial ke Pemerintah Pusat jika Penuhi Dua Kriteria

Nasional
Masyarakat Diminta Bersihkan Sarang Nyamuk untuk Hindari Penyakit Demam Berdarah

Masyarakat Diminta Bersihkan Sarang Nyamuk untuk Hindari Penyakit Demam Berdarah

Nasional
Jubir Pemerintah: Sesuai Rekomendasi WHO, Mulai Hari Ini Semua Gunakan Masker

Jubir Pemerintah: Sesuai Rekomendasi WHO, Mulai Hari Ini Semua Gunakan Masker

Nasional
Sebaran 181 Kasus Baru Covid-19, Pasien Bertambah di 13 Provinsi

Sebaran 181 Kasus Baru Covid-19, Pasien Bertambah di 13 Provinsi

Nasional
Kemenkes: Pembatasan Sosial Berskala Besar Beda dengan Karantina

Kemenkes: Pembatasan Sosial Berskala Besar Beda dengan Karantina

Nasional
Cegah Covid-19 Saat Mudik, Harga Tiket Naik dan Penumpang Dibatasi

Cegah Covid-19 Saat Mudik, Harga Tiket Naik dan Penumpang Dibatasi

Nasional
Sebaran Covid-19 di 32 Provinsi, DKI Jakarta Catat 1.124 Kasus

Sebaran Covid-19 di 32 Provinsi, DKI Jakarta Catat 1.124 Kasus

Nasional
Bertambah 14, Total 164 Orang Sembuh dari Covid-19

Bertambah 14, Total 164 Orang Sembuh dari Covid-19

Nasional
Polri Bakal Sanksi Siapa Pun yang Halangi Petugas Tangani Covid-19

Polri Bakal Sanksi Siapa Pun yang Halangi Petugas Tangani Covid-19

Nasional
UPDATE: Tambah 7, Total Pasien Covid-19 Meninggal Ada 198 Orang

UPDATE: Tambah 7, Total Pasien Covid-19 Meninggal Ada 198 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X