Menurut Perindo, Perlu Revisi UU Pemilu untuk Larang Eks Koruptor Jadi Caleg

Kompas.com - 14/09/2018, 21:35 WIB
Sekretaris Jenderal Perindo Ahmad Rofiq di Rumah Cemara 19, Jakarta, Selasa (28/8/2018).DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.com Sekretaris Jenderal Perindo Ahmad Rofiq di Rumah Cemara 19, Jakarta, Selasa (28/8/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Perindo menilai keputusan Mahkamah Agung ( MA) memberi karpet merah bagi para mantan koruptor untuk nyaleg menjadi pelajaran perihal pemilu di Indonesia.

MA telah membatalkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018, yang memuat larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif ( caleg).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Perindo Ahmad Rofiq menjelaskan bahwa seharusnya semangat anti-korupsi tersebut dituangkan ke dalam Undang-Undang terkait partai politik dan pemilu.

Dengan begitu, parpol terikat untuk mengajukan caleg-caleg yang memang bersih dari perilaku koruptif.


Baca juga: MA Bolehkan Eks Koruptor Jadi Caleg, Ini Kata KPK

"Pelajaran penting itu adalah karena selama ini kita berpolemik dalam waktu yang sangat lama terkait dengan boleh tidaknya caleg dari eks koruptor, sesuai dengan semangat KPU," terang Rofiq ketika dihubungi Kompas.com, Jumat (14/9/2018).

"Bila semangat (anti-korupsi) ini dituangkan dalam Undang-undang maka keputusan MA ini tidak perlu terjadi dan KPU tidak perlu lagi menjadi pemeran pengganti parpol yang seharusnya melakukan itu," sambung dia.

Kini setelah "izin" diberikan bagi eks koruptor untuk menjadi caleg, Rofiq mengatakan partai politik harus menggunakan hati nuraninya.

"Untuk keputusan MA, kembali kepada hati nurani partai masing-masing. Hukum harus ditegakan tapi moral politik juga harus dijadikan pegangan," tuturnya.

Baca juga: MA Bolehkan Eks Koruptor Jadi Caleg, Bawaslu Minta Tak Ada Lagi yang Kecewa

Sementara untuk Perindo, ia memastikan partainya akan tetap menolak para eks koruptor yang ingin maju sebagai caleg. Hal itu berlaku pula bagi caleg eks koruptor yang sudah diloloskan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melalui sidang ajudikasi.

"Sejak awal Partai Perindo sangat melarang keras agar tidak memasukkan caleg-caleg yang pernah menjadi tahanan korupsi, dan ini berlaku di semua tingkatan," ungkap Rofiq.

Diketahui bahwa terdapat dua caleg mantan napi korupsi yang diloloskan Bawaslu, yang berasal dari Partai Perindo.

Mahkamah Agung (MA) sebelumnya telah memutus uji materi Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD Kabupaten/kota terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) pada Kamis (13/9/2018) lalu.

Baca juga: Putusan MA: Eks Koruptor Boleh Nyaleg

Pasal yang diuji materikan itu mengatur soal larangan bagi mantan narapidana kasus korupsi, mantan bandar narkoba dan kejahatan seksual pada anak untuk maju menjadi calon legislatif.

Dalam putusannya, MA menyatakan bahwa larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif (caleg) bertentangan dengan UU Pemilu.

"Pertimbangan hakim bahwa PKPU itu bertentangan dengan UU Nomor 7 tahun 2017," ujar Juru Bicara MA Suhadi saat dihubungi Kompas.com, Jumat (14/9/2018).

Menurut Suhadi dengan dengan adanya putusan uji materi tersebut, maka mantan narapidana kasus korupsi dapat mencalonkan diri sebagai caleg dengan syarat-syarat yang ditentukan UU Pemilu.

Berdasarkan UU Pemilu, setiap orang yang memiliki riwayat pidana atau pernah menjadi terpidana dibolehkan mendaftar sebagai caleg namun wajib mengumumkannya ke publik.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Hari Ini dalam Sejarah: Operasional Penerbangan Komersial di Bandara Polonia Dihentikan

Hari Ini dalam Sejarah: Operasional Penerbangan Komersial di Bandara Polonia Dihentikan

Nasional
7 Taman Gratis di Jakarta dan Sekitarnya buat Tempat Anak Bermain

7 Taman Gratis di Jakarta dan Sekitarnya buat Tempat Anak Bermain

Nasional
Hanya 3 Capim KPK Unsur Polri yang Sudah Lapor LHKPN Terbaru, Siapa Saja?

Hanya 3 Capim KPK Unsur Polri yang Sudah Lapor LHKPN Terbaru, Siapa Saja?

Nasional
Soal Calon Ketua MPR, Cak Imin: Sudah Saling Tahu, Tinggal Cocok-cocokan

Soal Calon Ketua MPR, Cak Imin: Sudah Saling Tahu, Tinggal Cocok-cocokan

Nasional
Wasekjen Gerindra Harap Pertemuan Prabowo, Jokowi, dan Megawati Turunkan Polarisasi di Masyarakat

Wasekjen Gerindra Harap Pertemuan Prabowo, Jokowi, dan Megawati Turunkan Polarisasi di Masyarakat

Nasional
Jokowi-Prabowo-Mega Akan Bertemu, Cak Imin: Bagus Supaya Terjadi Kebersamaan

Jokowi-Prabowo-Mega Akan Bertemu, Cak Imin: Bagus Supaya Terjadi Kebersamaan

Nasional
Godfahter of Patah Hati Didi Kempot Tampil di Harlah PKB, Diserbu Sad Boys dan Sad Girls

Godfahter of Patah Hati Didi Kempot Tampil di Harlah PKB, Diserbu Sad Boys dan Sad Girls

Nasional
Nilai Gratifikasi yang Diduga Diterima Gubernur Kepri Rp 6,1 Miliar

Nilai Gratifikasi yang Diduga Diterima Gubernur Kepri Rp 6,1 Miliar

Nasional
Hakim: Kantor MK Sekarang kayak Gudang, Isinya Berkas-berkas

Hakim: Kantor MK Sekarang kayak Gudang, Isinya Berkas-berkas

Nasional
[HOAKS] Isu Bandara Soekarno-Hatta Dijual ke Hong Kong

[HOAKS] Isu Bandara Soekarno-Hatta Dijual ke Hong Kong

Nasional
Kumpulkan Sejumlah Menteri, Kalla Bahas Lubang Bekas Tambang yang Makan Korban

Kumpulkan Sejumlah Menteri, Kalla Bahas Lubang Bekas Tambang yang Makan Korban

Nasional
Polri: Kelompok Teroris JAD dan MIT Berkomunikasi

Polri: Kelompok Teroris JAD dan MIT Berkomunikasi

Nasional
Harlah ke-21 PKB, Cak Imin Ingin PKB Seperti Lebah

Harlah ke-21 PKB, Cak Imin Ingin PKB Seperti Lebah

Nasional
Ini yang Disepakati Pimpinan 4 Partai KIK Terkait Kursi Ketua MPR di Kantor Nasdem

Ini yang Disepakati Pimpinan 4 Partai KIK Terkait Kursi Ketua MPR di Kantor Nasdem

Nasional
KPK Siap Bantu KY Tindaklanjuti Laporan Atas 2 Hakim Agung yang Bebaskan Syafruddin Temenggung

KPK Siap Bantu KY Tindaklanjuti Laporan Atas 2 Hakim Agung yang Bebaskan Syafruddin Temenggung

Nasional
Close Ads X