MA Bolehkan Eks Koruptor Jadi Caleg, Ini Kata KPK - Kompas.com

MA Bolehkan Eks Koruptor Jadi Caleg, Ini Kata KPK

Kompas.com - 14/09/2018, 21:23 WIB
Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat Ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (14/9/2018).Reza Jurnaliston Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat Ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (14/9/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com-Komisi Pemberantasan Korupsi menghormati putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif (caleg) bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

KPK sebagai intitusi penegak hukum mau tidak mau harus menghormati intitusi peradilan, meskipun diawal KPK sangat berharap sebenarnya ada perbaikan yang signifikan yang kita lakukan bersama-sama untuk lebih menyaring caleg agar tidak terjadi korupsi-korupsi di DPR atau di DPRD” ujar Febri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (14/9/2018).

Diketahui, Mahkamah Agung ( MA) telah memutus uji materi Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD Kabupaten/kota terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) pada Kamis (13/9/2018) kemarin.

Baca juga: MA Bolehkan Eks Koruptor Jadi Caleg, Bawaslu Minta Tak Ada Lagi yang Kecewa

Pasal yang diuji materikan itu mengatur soal larangan bagi mantan narapidana kasus korupsi, mantan bandar narkoba dan kejahatan seksual pada anak untuk maju menjadi calon legislatif.

Febri justru mengatakan, secara kumulatif, hingga saat ini, KPK telah menangani kasus korupsi yang melibatkan 146 orang anggota DPRD.

“Di mana kasus yang di KPK saja untuk DPRD ada sekitar 146 anggota DPRD yang sudah diproses sampai dengan saat ini dan kemungkinan bertambah sepanjang ada bukti cukup dan lebih dari 70 anggota DPR,”kata Febri.

Febri berharap, dengan fenomena tersebut pihaknya berharap ke depan parlemen atau DPR bisa lebih bersih dari korupsi.

Menurut Febri, seharusnya calon legislatif perlu disaring sejak awal untuk menghadirkan parlemen yang berintegritas.

“Kita lihat dulu apa yang bisa dilakukan ke depan yang pasti KPK sesuai kewenangannya akan semakin mencermati atau memperhatikan tuntutan pencabutan hak politik sepanjang memang itu sesuai fakta sidang dan kewenangan KPK,” tutur Febri.

Diberitakan sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) telah memutus uji materi Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD Kabupaten/kota terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) pada Kamis (13/9/2018) lalu.

Pasal yang diuji materikan itu mengatur soal larangan bagi mantan narapidana kasus korupsi, mantan bandar narkoba dan eks narapidana kasus kejahatan seksual pada anak untuk maju menjadi calon legislatif.


Dalam putusannya, MA menyatakan bahwa larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif (caleg) bertentangan dengan UU Pemilu.

"Pertimbangan hakim bahwa PKPU itu bertentangan dengan UU Nomor 7 tahun 2017," ujar Juru Bicara MA Suhadi saat dihubungi Kompas.com, Jumat (14/9/2018).

Komentar

Terkini Lainnya

Setelah 3 Tahun Jadi Kadishub, Andri Yansyah Kini Duduki Jabatan Kadisnaker

Setelah 3 Tahun Jadi Kadishub, Andri Yansyah Kini Duduki Jabatan Kadisnaker

Megapolitan
Kerinduan Terdalam Rumoh Baca Hasan-Savvaz, Anak-anak Jauh dari Narkoba (1)

Kerinduan Terdalam Rumoh Baca Hasan-Savvaz, Anak-anak Jauh dari Narkoba (1)

Regional
Gembong: Bahaya kalau Plt di DKI Makin Banyak, Plt Setengah Hati Kerjanya

Gembong: Bahaya kalau Plt di DKI Makin Banyak, Plt Setengah Hati Kerjanya

Megapolitan
Lindungi Pulau-pulau Terluar, Jepang Kembangkan Bom Luncur Supersonik

Lindungi Pulau-pulau Terluar, Jepang Kembangkan Bom Luncur Supersonik

Internasional
Ini Penyebab Atap Bandara Sultan Hasanuddin Keluarkan Asap Tebal

Ini Penyebab Atap Bandara Sultan Hasanuddin Keluarkan Asap Tebal

Regional
Kali Bekasi Tercemar Limbah, PDAM Terpaksa Kurangi Produkai Air Bersih

Kali Bekasi Tercemar Limbah, PDAM Terpaksa Kurangi Produkai Air Bersih

Megapolitan
Minta Maaf, Pemilik Toko PlayStation yang Aniaya Anggota TNI di Medan

Minta Maaf, Pemilik Toko PlayStation yang Aniaya Anggota TNI di Medan

Regional
Trump: Meski Diminta, Saya Tak Berniat Menemui Presiden Iran

Trump: Meski Diminta, Saya Tak Berniat Menemui Presiden Iran

Internasional
Keponakan Prabowo Diusulkan Jadi Kandidat Wagub DKI, Ini Kata M Taufik

Keponakan Prabowo Diusulkan Jadi Kandidat Wagub DKI, Ini Kata M Taufik

Megapolitan
Deni Dibegal 3 Polisi Gadungan, Honda Beat Raib Dibawa Pelaku

Deni Dibegal 3 Polisi Gadungan, Honda Beat Raib Dibawa Pelaku

Regional
Dinormalisasi, Kali Grogol Akan Dipasangi 'Grass Block' agar Indah

Dinormalisasi, Kali Grogol Akan Dipasangi "Grass Block" agar Indah

Megapolitan
'Tahun 2002 Banjir Kelapa Gading Surutnya Berhari-hari, Sekarang Hitungan Jam Surut'

"Tahun 2002 Banjir Kelapa Gading Surutnya Berhari-hari, Sekarang Hitungan Jam Surut"

Megapolitan
3 Tahun Jembatan Rusak, Warga Kesulitan Akses Pelayanan Kesehatan

3 Tahun Jembatan Rusak, Warga Kesulitan Akses Pelayanan Kesehatan

Regional
Korban Tewas Kecelakaan Bus SMK Karanganyar Bertambah Jadi 2 Orang

Korban Tewas Kecelakaan Bus SMK Karanganyar Bertambah Jadi 2 Orang

Regional
Pascapengeroyokan Suporter hingga Tewas, Bobotoh Persib di Garut Dikumpulkan

Pascapengeroyokan Suporter hingga Tewas, Bobotoh Persib di Garut Dikumpulkan

Regional
Close Ads X