Komisioner Bawaslu Nilai Iklan Bendungan Jokowi di Bioskop Bukan Kampanye

Kompas.com - 14/09/2018, 20:43 WIB
Komisioner Bawaslu Mochammad AfifuddinKOMPAS.com/Fitria Chusna Farisa Komisioner Bawaslu Mochammad Afifuddin

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) Mochammad Afifuddin menyebut iklan capaian pembangunan pemerintahan Joko Widodo yang tayang di layar bioskop tidak terkategori sebagai kampanye. 

Menurut dia, iklan tersebut bagian dari sosialisasi pemerintah kepada masyarakat.

Afif mengatakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) baru menetapkan pasangan calon presiden pada 20 September 2018. Artinya Jokowi belum berstatus calon presiden.  

Selain itu, masa kampanye juga baru akan dimulai 23 September 2018.


Baca juga: Fadli Zon: Iklan Bendungan Jokowi di Bioskop Tidak Pada Tempatnya

Lalu, kata Afif, bioskop bukan bagian dari media penyiaran yang menggunakan frekuensi publik.

"Menurut saya itu bukan iklan, itu sosialisasi. Karena masa kampanye belum (mulai), calon belum (ada), tapi yang paling penting itu bukan media penyiaran," kata Afif di kantor Bawaslu, Jumat (14/9/2018).

Menurut Afif, media penyiaran meliputi televisi dan radio. Kampanye Pilpres menggunakan media penyiaran pun, baru boleh dilaksanakan pada 3 pekan terakhir jelang masa akhir kampanye, 13 April 2019.

"Enggak (melanggar aturan) dong, kan bukan di media penyiaran. Media penyiaran itu media yang menggunakan frekuensi publik," jelas Afif.

Meski demikian, Afif tetap mengimbau para kontestan Pemilu 2019 untuk menahan diri melakukan aktivitas yang berpotensi melanggar etik. Apalagi, memasuki tahapan Pemilu 2019, aktivitas bakal capres dan timnya berpotensi menimbulkan persepsi yang sensitif.

"Kalau sekarang kan unsurnya belum bisa dimasukkan calon (presiden), ini ranahnya etik. Kalau kita mau mendorong itu ya jadinya himbauan moral, bagaimana sama-sama menahan diri," ujar dia.

Baca juga: Komisioner KPU Anggap Wajar Iklan Pembangunan Pemerintah di Bioskop

Layar sejumlah bioskop Rabu (12/9/2018) menampilkan iklan capaian pembangunan pemerintah yang dikeluarkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Tak sedikit yang menyebut iklan itu sebagai bagian dari kampanye Presiden Joko Widodo untuk Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019.

Namun, hal itu telah dibantah Pelaksana Tugas Kepala Biro Humas Kemenkominfo Ferdinandus Setu melalui video klarifikasi yang diunggah melalui akun Facebook pribadinya, Rabu (12/9/2018) malam.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Pengusaha Didakwa Suap Bupati Talaud Tas dan Perhiasan Total Rp 595,8 Juta

Pengusaha Didakwa Suap Bupati Talaud Tas dan Perhiasan Total Rp 595,8 Juta

Nasional
Prabowo Kumpulkan Dewan Pembina di Hambalang, Bahas Hasil Pertemuan dengan Jokowi

Prabowo Kumpulkan Dewan Pembina di Hambalang, Bahas Hasil Pertemuan dengan Jokowi

Nasional
Jokowi Pastikan Blok Masela Serap Banyak Tenaga Kerja Lokal

Jokowi Pastikan Blok Masela Serap Banyak Tenaga Kerja Lokal

Nasional
Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat, Tomy Winata Percepat Kepulangan ke Indonesia

Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat, Tomy Winata Percepat Kepulangan ke Indonesia

Nasional
Menhan Ryamizard: Stop Pelonco, Nggak Ada Gunanya!

Menhan Ryamizard: Stop Pelonco, Nggak Ada Gunanya!

Nasional
Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat, Tomy Winata Minta Maaf

Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat, Tomy Winata Minta Maaf

Nasional
Janji Jokowi soal Dana Abadi Kebudayaan Diharapkan Jadi Pendukung Kegiatan Komunitas Seni

Janji Jokowi soal Dana Abadi Kebudayaan Diharapkan Jadi Pendukung Kegiatan Komunitas Seni

Nasional
Gerindra Incar Kursi Ketua MPR, Ace Hasan Sebut Golkar Lebih Pantas

Gerindra Incar Kursi Ketua MPR, Ace Hasan Sebut Golkar Lebih Pantas

Nasional
Wiranto: Akhir-akhir Ini Pemerintah Hadapi Kondisi Rawan Keamanan

Wiranto: Akhir-akhir Ini Pemerintah Hadapi Kondisi Rawan Keamanan

Nasional
Tomy Winata Menyesali Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat

Tomy Winata Menyesali Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat

Nasional
Rekonsiliasi, Fraksi Gerindra Usulkan Gerindra Ketua MPR, PDI-P Ketua DPR

Rekonsiliasi, Fraksi Gerindra Usulkan Gerindra Ketua MPR, PDI-P Ketua DPR

Nasional
Menyerang Hakim dalam Persidangan, Apa Hukumannya?

Menyerang Hakim dalam Persidangan, Apa Hukumannya?

Nasional
Pansel Dukung Masyarakat Dirikan Pos Pengaduan Capim KPK

Pansel Dukung Masyarakat Dirikan Pos Pengaduan Capim KPK

Nasional
Wiranto Gelar Rapat Terbatas Tingkat Menteri, Bahas Situasi Politik dan Keamanan

Wiranto Gelar Rapat Terbatas Tingkat Menteri, Bahas Situasi Politik dan Keamanan

Nasional
Para Ajudan yang Setia Mengawal Atasannya Tes Capim KPK...

Para Ajudan yang Setia Mengawal Atasannya Tes Capim KPK...

Nasional
Close Ads X