Kompas.com - 14/09/2018, 20:43 WIB
Komisioner Bawaslu Mochammad Afifuddin KOMPAS.com/Fitria Chusna FarisaKomisioner Bawaslu Mochammad Afifuddin

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Mochammad Afifuddin menyebut iklan capaian pembangunan pemerintahan Joko Widodo yang tayang di layar bioskop tidak terkategori sebagai kampanye. 

Menurut dia, iklan tersebut bagian dari sosialisasi pemerintah kepada masyarakat.

Afif mengatakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) baru menetapkan pasangan calon presiden pada 20 September 2018. Artinya Jokowi belum berstatus calon presiden.  

Selain itu, masa kampanye juga baru akan dimulai 23 September 2018.

Baca juga: Fadli Zon: Iklan Bendungan Jokowi di Bioskop Tidak Pada Tempatnya

Lalu, kata Afif, bioskop bukan bagian dari media penyiaran yang menggunakan frekuensi publik.

"Menurut saya itu bukan iklan, itu sosialisasi. Karena masa kampanye belum (mulai), calon belum (ada), tapi yang paling penting itu bukan media penyiaran," kata Afif di kantor Bawaslu, Jumat (14/9/2018).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut Afif, media penyiaran meliputi televisi dan radio. Kampanye Pilpres menggunakan media penyiaran pun, baru boleh dilaksanakan pada 3 pekan terakhir jelang masa akhir kampanye, 13 April 2019.

"Enggak (melanggar aturan) dong, kan bukan di media penyiaran. Media penyiaran itu media yang menggunakan frekuensi publik," jelas Afif.

Meski demikian, Afif tetap mengimbau para kontestan Pemilu 2019 untuk menahan diri melakukan aktivitas yang berpotensi melanggar etik. Apalagi, memasuki tahapan Pemilu 2019, aktivitas bakal capres dan timnya berpotensi menimbulkan persepsi yang sensitif.

"Kalau sekarang kan unsurnya belum bisa dimasukkan calon (presiden), ini ranahnya etik. Kalau kita mau mendorong itu ya jadinya himbauan moral, bagaimana sama-sama menahan diri," ujar dia.

Baca juga: Komisioner KPU Anggap Wajar Iklan Pembangunan Pemerintah di Bioskop

Layar sejumlah bioskop Rabu (12/9/2018) menampilkan iklan capaian pembangunan pemerintah yang dikeluarkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Tak sedikit yang menyebut iklan itu sebagai bagian dari kampanye Presiden Joko Widodo untuk Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019.

Namun, hal itu telah dibantah Pelaksana Tugas Kepala Biro Humas Kemenkominfo Ferdinandus Setu melalui video klarifikasi yang diunggah melalui akun Facebook pribadinya, Rabu (12/9/2018) malam.

Kompas TV Setelah kritik atas dukungan kepala daerah ke presiden petahana, kini kritik kembali datang atas iklan bendungan yang dibangun di masa Joko Widodo.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: Sebaran 176 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

UPDATE: Sebaran 176 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

Nasional
Kopassus-Brimob Bentrok akibat Rokok, Polda Papua: Tindakan Disiplin Tetap Dilakukan

Kopassus-Brimob Bentrok akibat Rokok, Polda Papua: Tindakan Disiplin Tetap Dilakukan

Nasional
UPDATE 29 November: Vaksinasi Covid-19 Baru 45,65 Persen dari Target Herd Immunity

UPDATE 29 November: Vaksinasi Covid-19 Baru 45,65 Persen dari Target Herd Immunity

Nasional
Antisipasi Varian Omicron, PPP Minta Pemerintah Awasi Dugaan Mafia Karantina

Antisipasi Varian Omicron, PPP Minta Pemerintah Awasi Dugaan Mafia Karantina

Nasional
Komnas HAM Minta Kemenkominfo Evaluasi Pejabat KPI Pusat

Komnas HAM Minta Kemenkominfo Evaluasi Pejabat KPI Pusat

Nasional
Cegah Varian Omicron, Ketua DPR Minta Pemerintah Perketat Pengawasan Karantina

Cegah Varian Omicron, Ketua DPR Minta Pemerintah Perketat Pengawasan Karantina

Nasional
Antisipasi Kenaikan Covid-19 Saat Nataru, Polri Dirikan Pos Pengamanan dan Pelayanan

Antisipasi Kenaikan Covid-19 Saat Nataru, Polri Dirikan Pos Pengamanan dan Pelayanan

Nasional
Sudah 10 Hari Angka Kesembuhan Covid-19 Ada di Puncaknya, Satgas Nilai Ini Kondisi Rawan

Sudah 10 Hari Angka Kesembuhan Covid-19 Ada di Puncaknya, Satgas Nilai Ini Kondisi Rawan

Nasional
UPDATE: 233.863 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE: 233.863 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
UPDATE 29 November: Total Ada 143.819 Pasien Covid-19 Meninggal

UPDATE 29 November: Total Ada 143.819 Pasien Covid-19 Meninggal

Nasional
Khawatir Omicron Muncul di Indonesia, Gus Muhaimin Minta Akses Masuk WNA Ditutup

Khawatir Omicron Muncul di Indonesia, Gus Muhaimin Minta Akses Masuk WNA Ditutup

Nasional
UPDATE 29 November: Ada 3.272 Suspek Covid-19 di Tanah Air

UPDATE 29 November: Ada 3.272 Suspek Covid-19 di Tanah Air

Nasional
UPDATE 29 November: Ada 7.960 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 29 November: Ada 7.960 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 29 November: Tambah 419, Kasus Sembuh dari Covid-19 Kini 4.104.333

UPDATE 29 November: Tambah 419, Kasus Sembuh dari Covid-19 Kini 4.104.333

Nasional
PA 212 Ubah Lokasi Reuni Akbar Menjadi di Masjid Az Zikra, Bogor

PA 212 Ubah Lokasi Reuni Akbar Menjadi di Masjid Az Zikra, Bogor

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.