Dana Perbaikan Rumah Gempa Lombok Belum Cair, Ini Penjelasan BNPB

Kompas.com - 14/09/2018, 19:58 WIB
Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho saat memberikan keterangan pers terkait gempa bermagnitudo 7 Lombok. Konferensi pers digelar di kantor BNPB, Jakarta Timur, Senin (6/8/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho saat memberikan keterangan pers terkait gempa bermagnitudo 7 Lombok. Konferensi pers digelar di kantor BNPB, Jakarta Timur, Senin (6/8/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Dana bantuan bagi warga yang terdampak gempa Lombok hingga kini belum cair. Padahal, Presiden Joko Widodo sudah menyerahkan rekening kepada 5.293 warga yang rumahnya rusak berat, masing-masing berisi dana Rp 50 juta, sejak Minggu (2/9/2018) lalu.

"Dana bantuan perbaikan rumah kepada warga yang terdampak gempa di Lombok belum dapat dicairkan," kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, kepada Kompas.com, Jumat sore.

Sutopo membeberkan, dana bantuan tersebut belum cair karena petunjuk teknis dan petunjuk pelaksananya belum selesai. Tenaga fasilitator yang akan mendampingi warga membangun rumah juga masih dibentuk dan di-training.

Begitu juga kelompok masyarakat (pokmas) yang akan terlibat dalam pembangunan itu, juga belum dibentuk.

"Adanya penyiapan itu menyebabkan dana diblokir sementara. Kalau dicairkan saat itu juga tidak bisa membangun karena sarana dan prasarananya belum siap," kata dia.

Sutopo mengatakan, segala persiapan itu ditargetkan akan segera rampung. Pada 20 September, pemerintah menargetkan sebagian dana sudah cair dan sudah ada rumah yang dibangun.



Terkini Lainnya

Ini Nama 9 Perwira Tinggi Polri yang Daftar Seleksi Capim KPK

Ini Nama 9 Perwira Tinggi Polri yang Daftar Seleksi Capim KPK

Nasional
KPAI: Iklan Rokok di Internet Lebih Parah Dibanding di Televisi

KPAI: Iklan Rokok di Internet Lebih Parah Dibanding di Televisi

Nasional
TKN Sebut Permintaan Perlindungan Saksi Tim Hukum 02 Dramatisasi Belaka

TKN Sebut Permintaan Perlindungan Saksi Tim Hukum 02 Dramatisasi Belaka

Nasional
Sudah 800 Hari, Tak Ada Kemajuan dalam Kasus Novel Baswedan

Sudah 800 Hari, Tak Ada Kemajuan dalam Kasus Novel Baswedan

Nasional
Minta Sidang Ditunda karena Lelah, Kuasa Hukum 02 Singgung Kematian Petugas KPPS

Minta Sidang Ditunda karena Lelah, Kuasa Hukum 02 Singgung Kematian Petugas KPPS

Nasional
Ahli 02: Situng Harusnya Terstandarisasi, Apalagi Skala Nasional

Ahli 02: Situng Harusnya Terstandarisasi, Apalagi Skala Nasional

Nasional
Di Sidang MK, Saksi Ungkap TKN Ajarkan Kecurangan dalam Pelatihan Saksi

Di Sidang MK, Saksi Ungkap TKN Ajarkan Kecurangan dalam Pelatihan Saksi

Nasional
Dengar Kesaksian Para Saksi, TKN Nilai Gugatan 02 Sulit Dikabulkan MK

Dengar Kesaksian Para Saksi, TKN Nilai Gugatan 02 Sulit Dikabulkan MK

Nasional
Otto dan Maqdir Bukan Kuasa Hukum Sjamsul Nursalim Terkait Kasus Pidana BLBI

Otto dan Maqdir Bukan Kuasa Hukum Sjamsul Nursalim Terkait Kasus Pidana BLBI

Nasional
Jokowi Bertolak ke Surabaya, Kondangan hingga Bagikan Sertifikat

Jokowi Bertolak ke Surabaya, Kondangan hingga Bagikan Sertifikat

Nasional
Sidang MK Hari Ini, KPU Akan Hadirkan 15 Saksi dan 2 Ahli

Sidang MK Hari Ini, KPU Akan Hadirkan 15 Saksi dan 2 Ahli

Nasional
Ahli Prabowo-Sandi Sebut Ada 27 Juta 'Ghost Voters' Dalam Pemilu 2019

Ahli Prabowo-Sandi Sebut Ada 27 Juta 'Ghost Voters' Dalam Pemilu 2019

Nasional
Ahli 02: Di Situng, Suara Prabowo-Sandi Turun, Jokowi-Ma'ruf Selalu Naik

Ahli 02: Di Situng, Suara Prabowo-Sandi Turun, Jokowi-Ma'ruf Selalu Naik

Nasional
Berbekal Dokumen RDP DPR, Pihak Sjamsul Nursalim Sebut Kasus BLBI Tak Bisa Diselidiki

Berbekal Dokumen RDP DPR, Pihak Sjamsul Nursalim Sebut Kasus BLBI Tak Bisa Diselidiki

Nasional
Percepat Kongres, PDI-P Ingin Sinkronkan Agenda Nasional dan Partai

Percepat Kongres, PDI-P Ingin Sinkronkan Agenda Nasional dan Partai

Nasional

Close Ads X