Tim Jokowi: Kami Ingin Dengar Alternatif Pembangunan Tanpa Utang dari Prabowo-Sandiaga

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Arsul Sani menilai debat capres-cawapres tak perlu aneh-aneh, cukup diisi oleh debat ide dan gagasan.

Sebab tutur dia, rakyat ingin mendengar ide dan gagasan dari para capres dan cawapres. Termasuk di antaranya terkait soal isu utang yang kerap diangkat oleh tim Prabowo-Sandiaga Uno.

"Kami juga ingin mendengar misalnya, kalau mau menyoroti soal utang yang bagi kami untuk pembangunan," ujarnya di Posko Cemara, Jakarta, Jumat (14/9/2018).

"Kami mau dengar alternatif pembangunan tanpa utang (dari Prabowo-Sandiaga). Kita mau juga ingin dengar supaya mencerahkan," sambung dia.

Baca juga: Pertumbuhan Ekonomi Sulit Capai 5,4 Persen, Ini Penjelasan Menko Darmin

Menurut Arsul, debat yang kaya akan ide dan gagasan jauh lebih baik ketimbang usulan debat dengan menggunakan bahasa Inggris yang dilontarkan tim Prabowo-Sandiaga.

Sementara itu terkait saran penambahan durasi debat capres dan cawapres, Arsul menyerahkan sepenuhnya kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Sebelumnya, dalam video di akun Facebook pribadinya, Prabowo sempat menyampaikan pidato di acara bedah buku Pandangan Stategis Prabowo Subianto: Paradoks Indonesia.

Dalam keterangan video itu, disebutkan bahwa pidato disampaikan di Ballroom Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta pada 1 September 2018.

Baca juga: Para Ahli Ekonomi di Balik Visi Misi Prabowo-Sandiaga Uno

Dalam videonya itu, Prabowo menyampaikan berbagai hal. Termasuk kritik kepada pemerintah atas jumlah utang yang terus bertambah.

"Saudara-saudara utang pemerintahan kita naik terus. Sekarang hitungan naiknya adalah Rp 1 triliun tiap hari. Ada yang mengatakan utang banyak enggak menjadi masalah, tetapi para ahli yang mengerti tahu bahwa ini utang ini mengancam kedaulatan negara kita," kata Prabowo.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kementerian Keuangan, utang pemerintah per Juli 2018 sebesar Rp 4.253 triliun, naik Rp 26 triliun dari bulan sebelumnya.

Sementara itu berdasarkan data Anggaran Pendaftaran dan Belanja Negara (APBN) 2018, total utang yang akan ditarik pemerintah pada 2018 mencapai Rp 399,2 triliun.