JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi partai politik pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin menyatakan tidak memagari para kadernya jelang Pilpres 2018. Kebebasan tetap diberikan meski saat ini koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin diterpa isu menyeberangnya kader PDI-P Kwik Kian Gie ke kubu Prabowo-Sandiaga Uno.
"Saya kira enggak lah," ujar Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani di Rumah Cemara, Jakarta, Jumat (14/9/2018).
Menurut Arsul yang juga Wakil Ketua Tim Kampenye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf itu, setiap orang memiliki hak untuk menentukan pilihan politiknya termasuk untuk memilih Prabowo-Sandiaga.
Namun, kata dia, keleluasan itu ditekankan kepada kader parpol koalisi yang ada di luar struktur kepengurusan parpol.
Baca juga: Fadli Zon Ungkap Alasan Prabowo Gandeng Kwik Kian Gie
Sementara untuk kader yang masuk ke dalam struktur kepengurusan partai, diharapkan mendukung penuh keputusan partai untuk ada di gerbong Jokowi-Ma'ruf Amin.
Khusus terkait kabar menyebarangnya Kwik Kian Gie ke gerbong Prabowo, parpol koalisi menghormati apapun keputusan kader PDI-P tersebut.
Menurut dia, Wakil Sekjen PDI-P Ahmad Basarah sudah menyatakan sikap bahwa PDI-P menghormati kaputusan Kwik Kian Gie.
Baca juga: PDI-P: Apa Benar Kwik Kian Gie Lupa Sejarah Tinggalkan Jejak Perjuangannya?
Sebelumnya, Ahmad Basarah mengatakan, partainya pasti akan menghormati pilihan kadernya, Kwik Kian Gie, andai ia memilih untuk bergabung ke tim Prabowo-Sandiaga Uno pada Pilpres 2019.
Hal itu disampaikan setelah pada Rabu (12/9/2018) malam, Prabowo mengatakan bahwa Kwik Kian Gie sudah bersedia bergabung menjadi tim pakar Prabowo-Sandiaga.
"Kami hormati sebagai hak politiknya, demokratisnya," ujarnya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (13/9/2018).
Basarah mengungkapkan, Kwik Kian Gie merupakan kader PDI-P dan pernah menjadi pengurus Dewan Pimpinan Pusat PDI-P sekitar tahun 2005 silam.
Namun, setelah tak lagi menduduki posisi fungsionaris DPP, Kwik Kian Gie, kata dia, tak lagi berinteraksi dengan PDI-P.