Temukan 2,9 Juta Pemilih Ganda, Bawaslu Sebut Masih Bisa Bertambah

Kompas.com - 14/09/2018, 18:01 WIB
Komisioner Bawaslu Mochammad Afifuddin KOMPAS.com/Fitria Chusna FarisaKomisioner Bawaslu Mochammad Afifuddin

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) menemukan 2,9 juta data pemilih ganda dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019. Temuan itu merupakan hasil analisis di 492 kabupaten/kota di Indonesia, dari total 514 kabupaten/kota.

"Dari 176.988.126 orang pemilih (492 kabupaten/kota), ada ditemukan kegandaan yang berdasar tiga elemen, yakni Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama, dan tanggal lahir, itu di 2.905.116 pemilih," kata Komisioner Bawaslu Mochammad Afifuddin di kantor Bawaslu, Jumat (14/9/2018).

Jumlah itu meningkat dari analisis Bawaslu sebelumnya, yang menemukan adanya 1 juta data pemilih ganda. Namun demikian, angka tersebut merupakan hasil pencermatan Bawaslu terhadap 285 kabupaten/kota dari 514 kabupaten/kota di Indonesia.

Baca juga: Optimistis Cepat Bersihkan Data Pemilih Ganda, KPU Tak Siapkan Waktu Tambahan

Lantaran masih ada 22 kabupaten/kota yang hingga saat ini belum menuntaskan pencermatan, Bawaslu memprediksi, peningkatan jumlah data pemilih ganda bisa saja terjadi.

"Ya kemungkinan (bertambah) juga ada. Tapi kami enggak mau berasumsi karena (pencermatan) ini kan by name by address dan ini hal yang sangat sensitif," ujar Afif.

Hingga saat ini, kata Afif, pihaknya masih terus melakukan pencermatan bersama Komisi Pemilihan Umum ( KPU).

Pencermatan itu dilakukan untuk membersihkan DPT dari data pemilih ganda. Dimulai dari tingkat kabupaten/kota, pencermatan dilanjutkan ke level provinsi, dan terakhir di tingkat pusat.

Nantinya, hasil pembersihan akan disampaikan dalam rapat pleno perbaikan DPT, 16 September 2018. 

Sementara itu, Komisioner KPU Viryan Azis sebelumnya menyatakan optimistis data pemilih ganda pada DPT Pemilu 2019 sudah di bawah 1 persen atau tidak sampai 1 juta dari total 187 juta pemilih.

"Data ganda Insyaallah sudah di bawah 1 persen. Nama pemilih yang mengalami kegandaan itu di bawah satu juta," kata Viryan di kantor KPU, Jumat (14/9/2018).

Hingga H-2 rapat pleno perbaikan DPT, Viryan menyebut, pihaknya bersama Bawaslu dan partai politik terus melakukan pencermatan terhadap data pemilih ganda.

Baca juga: KPU Klaim Data Pemilih Ganda Sudah di Bawah 1 Juta

Data pemilih ganda pertama kali diungkap kubu bakal capres-cawapres Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

Kala itu, Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mustafa Kamal mengatakan, pihaknya menemukan 25 juta identitas ganda dari 137 juta pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) milik KPU.

Oleh karenanya, mereka meminta KPU menunda penetapan DPT hingga bersih dari pemilih ganda. Namun belakangan, kubu Prabowo-Sandiaga menyebut data pemilih ganda mencapai 8,1 juta.

Baca juga: Kubu Prabowo-Sandiaga Klaim Temukan 8,1 Juta Pemilih Ganda

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cegah Kejahatan Siber, Kemenkominfo Dorong Kesadaran Perlindungan Data Pribadi

Cegah Kejahatan Siber, Kemenkominfo Dorong Kesadaran Perlindungan Data Pribadi

Nasional
Kasus Suap Proyek PUPR, KPK Panggil Politikus PKB

Kasus Suap Proyek PUPR, KPK Panggil Politikus PKB

Nasional
Soal Maju jadi Calon Ketum Golkar, Bamsoet Klaim Kantongi 367 Suara

Soal Maju jadi Calon Ketum Golkar, Bamsoet Klaim Kantongi 367 Suara

Nasional
Tjahjo Kumolo Teken Surat Edaran Penyederhanaan Eselon III, IV dan V

Tjahjo Kumolo Teken Surat Edaran Penyederhanaan Eselon III, IV dan V

Nasional
Anak Yasonna Laoly Penuhi Pangilan KPK

Anak Yasonna Laoly Penuhi Pangilan KPK

Nasional
KPK Periksa Mantan Mendagri Gamawan Fauzi dalam Kasus Proyek IPDN

KPK Periksa Mantan Mendagri Gamawan Fauzi dalam Kasus Proyek IPDN

Nasional
Kasus Penyiraman Novel Baswedan, antara Dugaan Laporan Palsu dan Rekayasa

Kasus Penyiraman Novel Baswedan, antara Dugaan Laporan Palsu dan Rekayasa

Nasional
Hal yang Harus Diketahui soal Sertifikasi Perkawinan dan Pro Kontra-nya

Hal yang Harus Diketahui soal Sertifikasi Perkawinan dan Pro Kontra-nya

Nasional
KLHK: Nilai Ganti Rugi Gugatan Karhutla Rp 315 Triliun, Tinggal Eksekusi

KLHK: Nilai Ganti Rugi Gugatan Karhutla Rp 315 Triliun, Tinggal Eksekusi

Nasional
Gara-gara Pilpres Masyarakat Terbelah, Demokrat: Bukan Alasan Presiden Kembali Dipilih MPR

Gara-gara Pilpres Masyarakat Terbelah, Demokrat: Bukan Alasan Presiden Kembali Dipilih MPR

Nasional
Marak Korupsi di Desa, ICW Minta Pemerintah Usut Tuntas Kasus Desa Fiktif

Marak Korupsi di Desa, ICW Minta Pemerintah Usut Tuntas Kasus Desa Fiktif

Nasional
Pemerintah Gelar Operasi 30 Hari di Laut, Atasi Kerusakan Lingkungan

Pemerintah Gelar Operasi 30 Hari di Laut, Atasi Kerusakan Lingkungan

Nasional
Jubir Presiden Ralat Pernyataan: Ahok Tak Harus Mundur dari PDI-P jika Pimpin BUMN

Jubir Presiden Ralat Pernyataan: Ahok Tak Harus Mundur dari PDI-P jika Pimpin BUMN

Nasional
Fraksi Partai Demokrat Tolak Amendemen Terbatas UUD 1945 jika Ubah Mekanisme Pilpres

Fraksi Partai Demokrat Tolak Amendemen Terbatas UUD 1945 jika Ubah Mekanisme Pilpres

Nasional
Polri Terbitkan Telegram: Polisi Jangan Pamer Barang Mewah dan Gaya Hidup Hedonis

Polri Terbitkan Telegram: Polisi Jangan Pamer Barang Mewah dan Gaya Hidup Hedonis

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X