Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jubir: Kalau Mau Tangan Besi, Jokowi Bisa Cepat Selesaikan Masalah HAM

Kompas.com - 14/09/2018, 17:47 WIB
Ihsanuddin,
Dian Maharani

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Irma Suryani Chaniago mengakui, saat ini Presiden Joko Widodo belum berhasil menuntaskan janjinya untuk menyelesaikan berbagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu.

Menurut Irma, berbagai masalah pelanggaran HAM itu sampai saat ini belum selesai karena pertimbangan politis.

"Tapi kalau mau tangan besi sebenarnya Pak Jokowi bisa loh menyelesaikan ini secara cepat. Tapi kalau kita selesaikan secara cepat, nanti dibilang ini ada unsur politiknya. Kan serba salah. Jadi tidak segampang itu," kata Irma di Jakarta, Jumat (14/9/2018).

Baca juga: Amnesty International Tagih Janji Jokowi soal Pelanggaran HAM di Papua

Saat ditanya mengenai unsur politik yang dimaksud, Irma tak menjawab secara gamblang. Ia hanya menyinggung mengenai penculikan mahasiswa di tahun 1998 yang kerap dikaitkan dengan Prabowo Subianto, rival Jokowi yang saat itu menjabat sebagai Komandan Jenderal Korps Pasukan Khusus (Kopassus).

"Nanti setback ke belakang lagi, nanti ribut lagi soal penculikan mahasiswa. Enggak usah lah. Tidak konstruktif," kata Irma.

Menurut Irma, apabila pelanggaran HAM masa lalu dibongkar di tahun politik seperti ini, maka akan menimbulkan suasana tidak kondusif.

Irma mengakui hal ini termasuk juga untuk kasus pelanggaran HAM yang kerap dikaitkan dengan orang dekat Jokowi seperti Menko Polhukam Wiranto dan mantan Ketua Umum PKPI Hendropriyono.

"Ya kan semuanya, saya bilang tadi, kalau dibongkar, enggak kondusif nih, akan terjadi ribut kan. Sekarang yang mau kita tuju adalah pilpres aman damai sejahtera. Setelah itu baru kita masuk penegakan hukumnya," kata Irma.

Irma memastikan, berbagai masalah pelanggaran HAM akan dituntaskan satu per satu Jokowi apabila kembali terpilih untuk periode kedua bersama Ma'ruf Amin. Ini termasuk kasus penyerangan terhadap penyidik KPK Novel Baswedan, yang terjadi di era pemerintahan Jokowi-JK.

"Kalau sekarang jangan lah. Nanti goreng menggoreng kan enggak baik. Mempolitisasi itu kan enggak bagus," tambah politisi Partai Nasdem ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com