Iklan Bendungan Jokowi di Bioskop, Kampanye atau Bukan?

JAKARTA, KOMPAS.com — Video iklan yang menampilkan keberhasilan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam membangun 65 bendungan dalam waktu dua musim menuai polemik.

Iklan yang tayang di layar bioskop sebelum dimulainya film itu dianggap sebagian kalangan sebagai kampanye.

Baca juga: Netizen Protes Iklan Pemerintahan Jokowi di Bioskop, Ini Tanggapan Istana

Para netizen pun tak sedikit yang memprotes. Bioskop sebagai ruang publik berbayar dianggap tak seharusnya memasukkan iklan yang dinilai mereka sebagai kampanye.

Twitter Iklan pemerintah di bioskop direspons netizen. Ada yang pro, ada pula yang memprotesnya.

Benarkah iklan seperti ini bisa dikategorikan sebagai kampanye bagi Jokowi yang akan kembali maju dalam Pemilihan Presiden 2019?

Tanggapan parpol

Youtube Presiden Joko Widodo Iklan Pemerintah di bioskop yang tunjukkan hasil pembangunan pemerintahan Jokowi berhasil bangun 65 bendungan dalam 2 musim.

"Saya setuju kalau iklan semacam itu dicopot saja," ujar Hidayat di Kompleks Parlemen Jakarta, Kamis (13/9/2018).

Alasannya, menurut dia, iklan itu tidak hanya menyampaikan pencapaian pemerintah, tetapi lebih menonjolkan sosok Jokowi.

Baca juga: PDI-P: Iklan Pemerintahan Jokowi di Bioskop Tak Perlu Ditanggapi Sinis

Hal itu dianggap akan menimbulkan tafsir yang berbeda bagi siapa pun yang menyaksikannya.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan, saat Susilo Bambang Yudhoyono menjabat sebagai presiden, pemerintahannya tak pernah memasang iklan di bioskop seperti pemerintahan Jokowi-JK.

Sebab, pemerintahan SBY menghindari hal-hal yang berpotensi melanggar peraturan kampanye.

"Kayaknya sih enggak ada. Dulu ya kami tidak (begitu) pemerintahan SBY melakukan hal-hal yang berpotensi melanggar aturan kampanye pemilu," ujar Syarif di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

Oleh karena itu, jika ada yang membandingkan pemerintahan Jokowi dan SBY dalam hal beriklan, Syarif menyebut pendapat itu sebagai sesuatu hal yang tidak mendasar.

Baca juga: Kemenkominfo Sebut Iklan Pemerintah di Bioskop Bukan Hal Baru

Syarif juga berpendapat, seharusnya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) turun tangan untuk ikut menentukan apakah iklan pembangunan bendungan di bioskop tersebut termasuk melanggar aturan pemilu atau tidak.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP PKB Abdul Kadir Karding menilai, tidak ada yang salah dengan iklan yang menampilkan pencapaian kerja pemerintahan Jokowi-JK tersebut.

"Jadi tidak perlu dipermasalahkan. Karena, kalau tidak ada sosialisasi dan informasi soal kinerja pemerintah, nanti rakyat akan bertanya, pemerinta kerja apa?" kata dia, sebagaimana dikutip Antara.