Populer Nasional: Iklan Pemerintah di Bioskop, Pemecatan 2.357 PNS Koruptor, dan Jawaban TGB soal Prasasti SBY

Iklan Pemerintah di bioskop yang tunjukkan hasil pembangunan pemerintahan Jokowi berhasil bangun 65 bendungan dalam 2 musim.

Youtube Presiden Joko WidodoIklan Pemerintah di bioskop yang tunjukkan hasil pembangunan pemerintahan Jokowi berhasil bangun 65 bendungan dalam 2 musim.

Editor Inggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah berita di halaman Nasional masuk dalam daftar berita yang paling banyak diminati pembaca pada Kamis (13/9/2018).

Berita-berita itu mengangkat beragam isu, baik soal politik maupun hukum. Berita apa saja yang menjadi berita terpopuler Nasional pada Kamis hingga Jumat (14/9/2018) pagi ini?

1. Polemik iklan pemerintah di bioskop

Twitter Iklan pemerintah yang ditayangkan di bioskop diprotes netizen.

Polemik ini berawal dari unggahan pada netizen di media sosial, khususnya Twitter, yang memprotes penayangan iklan kinerja pemerintahan Joko Widodo di bioskop.

Ada yang menganggap penayangan iklan ini bagian dari mengampanyekan Jokowi yang maju kembali pada Pilpres 2019.

Penayangan iklan ini dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Plt Kabiro Humas Kemenkominfo Ferdinandus Setu membantah bahwa iklan ini bagian dari kampanye. Kementeriannya hanya melakukan tugas untuk memublikasikan kerja yang sudah dilakukan pemerintah.

Pihak Istana dan Badan Pengawas Pemilu juga memberikan tanggapannya. Selengkapnya, baca berita-berita berikut:
Polemik Iklan Pemerintah di Bioskop, Kemenkominfo Bantah Kampanyekan Jokowi

Netizen Protes Iklan Pemerintahan Jokowi di Bioskop, Ini Tanggapan Istana

Soal Iklan Pemerintah di Bioskop, Bawaslu Minta Jangan Semua Aktivitas Dianggap Kampanye

2. Pemecatan 2.357 PNS koruptor

Mendagri melakukan kerjasama dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menandatangi Surat Keputusan Bersama di Hotel Grand Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Kamis (13/9/2018).

Reza Jurnaliston Mendagri melakukan kerjasama dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menandatangi Surat Keputusan Bersama di Hotel Grand Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Kamis (13/9/2018).

Adanya 2.357 PNS berstatus koruptor awalnya terungkap dari data Badan Kepegawaian Negara.

Setelah menjadi polemik, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana akhirnya meneken surat keputusan bersama terkait pemecatan 2.357 pegawai negeri sipil ( PNS) yang berstatus koruptor.

SKB tersebut secara umum mengatur pemberhentian tidak hormat para PNS yang terlibat korupsi.

3. Mahfud MD datangi KPK

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, mendatangi Gedung KPK, Kamis (13/9/2018). Kedatangannya ke KPK untuk mengisi sebuah diskusi tentang antikorupsi.

Baca juga: Mahfud MD Datangi Gedung KPK

4. Jawaban TGB soal prasasti SBY

Gubernur Nusa Tenggara Barat Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) saat mengunjungi Kantor Redaksi Kompas.com di Menara Kompas, Jakarta, Kamis (12/7/2018).

KOMPAS.com/KRISTIANTO PURNOMO Gubernur Nusa Tenggara Barat Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) saat mengunjungi Kantor Redaksi Kompas.com di Menara Kompas, Jakarta, Kamis (12/7/2018).

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) TGH M Zainul Majdi atau biasa disapa Tuan Guru Bajang (TGB) menjawab kekhawatiran elite Demokrat soal keberadaan prasasti SBY terkait penggantian nama Bandara Internasional Lombok menjadi Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid.

Demokrat beranggapan, pergantian nama tersebut akan membuat prasasti peresmian bandara yang ditandatangani Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono pada 2011 lalu akan dibongkar, dan digantikan prasasti baru dengan tanda tangan Presiden Joko Widodo.

TGB menyatakan, tidak ada yang berniat menghilangkan jejak Presiden SBY.

"Jasa beliau dihargai sehingga tidak perlu ada yang sensi. Saya pastikan Pak Jokowi bukan orang yang suka menafikan jasa pemimpin sebelumnya, bahkan beliau selalu mengapresiasi karya pendahulunya," kata TGB dalam rilis yang diterima Redaksi Kompas.com, Rabu (12/9/2018).