JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah berita di halaman Nasional masuk dalam daftar berita yang paling banyak diminati pembaca pada Kamis (13/9/2018).
Berita-berita itu mengangkat beragam isu, baik soal politik maupun hukum. Berita apa saja yang menjadi berita terpopuler Nasional pada Kamis hingga Jumat (14/9/2018) pagi ini?
Ada yang menganggap penayangan iklan ini bagian dari mengampanyekan Jokowi yang maju kembali pada Pilpres 2019.
Penayangan iklan ini dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Plt Kabiro Humas Kemenkominfo Ferdinandus Setu membantah bahwa iklan ini bagian dari kampanye. Kementeriannya hanya melakukan tugas untuk memublikasikan kerja yang sudah dilakukan pemerintah.
Pihak Istana dan Badan Pengawas Pemilu juga memberikan tanggapannya. Selengkapnya, baca berita-berita berikut:
Polemik Iklan Pemerintah di Bioskop, Kemenkominfo Bantah Kampanyekan Jokowi
Netizen Protes Iklan Pemerintahan Jokowi di Bioskop, Ini Tanggapan Istana
Soal Iklan Pemerintah di Bioskop, Bawaslu Minta Jangan Semua Aktivitas Dianggap Kampanye
Setelah menjadi polemik, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana akhirnya meneken surat keputusan bersama terkait pemecatan 2.357 pegawai negeri sipil ( PNS) yang berstatus koruptor.
SKB tersebut secara umum mengatur pemberhentian tidak hormat para PNS yang terlibat korupsi.
Baca juga: Mendagri, Menpan RB, dan Kepala BKN Teken SKB Pemecatan 2.357 PNS Koruptor
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, mendatangi Gedung KPK, Kamis (13/9/2018). Kedatangannya ke KPK untuk mengisi sebuah diskusi tentang antikorupsi.
Baca juga: Mahfud MD Datangi Gedung KPK
Gubernur Nusa Tenggara Barat Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) saat mengunjungi Kantor Redaksi Kompas.com di Menara Kompas, Jakarta, Kamis (12/7/2018).
Demokrat beranggapan, pergantian nama tersebut akan membuat prasasti peresmian bandara yang ditandatangani Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono pada 2011 lalu akan dibongkar, dan digantikan prasasti baru dengan tanda tangan Presiden Joko Widodo.
TGB menyatakan, tidak ada yang berniat menghilangkan jejak Presiden SBY.
"Jasa beliau dihargai sehingga tidak perlu ada yang sensi. Saya pastikan Pak Jokowi bukan orang yang suka menafikan jasa pemimpin sebelumnya, bahkan beliau selalu mengapresiasi karya pendahulunya," kata TGB dalam rilis yang diterima Redaksi Kompas.com, Rabu (12/9/2018).
Baca juga: Kekhawatiran Demokrat soal Prasasti SBY dan Jawaban TGB
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.