Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Iklan Pemerintah di Bioskop, Bawaslu Minta Jangan Semua Aktivitas Dianggap Kampanye

Kompas.com - 13/09/2018, 18:29 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Dian Maharani

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Ratna Dewi Pettalolo meminta masyarakat untuk tidak selalu memaknai suatu aktivitas sebagai 'curi start' kampanye. Menurut dia, harus ada sikap bijaksana untuk menghadapi Pemilu 2019.

Pernyataan itu muncul usai publik meminta Bawaslu menindak adanya iklan hasil pembangunan pemerintah sebelum pemutaran film di bioskop.

Banyak yang menilai iklan tersebut sebagai aksi kampanye kubu Joko Widodo. Padahal, kampanye baru akan dimulai 23 September 2019 mendatang.

"Segala aktivitas itu jangan selalu dimaknai itu bagian dari curi start kampanye. Jadi ada sikap-sikap bijak untuk kemudian bisa memulai persitwa itu dengan bijaksana, tidak menimbulkan kegaduhan untuk menghadapi Pemilu 2019," kata Ratna saat dihubungi Kompas.com, Kamis (13/9/2018).

Baca juga: Kemenkominfo Sebut Iklan Pemerintah di Bioskop Bukan Hal Baru

Ratna menjelaskan, iklan pembangunan pemerintah itu bukan bagian dari kampanye. Sebab, jika dilihat dari aspek waktu, hingga saat ini belum ada bakal capres-cawapres yang ditetapkan sebagai peserta pemilu. Penetapan baru akan dilakukan 20 September 2019 mendatang.

Kedua, jika dilihat dari kontennya, iklan tersebut berkaitan dengan kinerja pemerintah. Tidak didapati unsur kepesertaan pemilu, seperti tercantumnya visi, misi, program kerja, atau citra diri yang meliputi nomor urut pasangan calon dan logo partai pendukung.

Iklan tersebut, dinilai Ratna sebagai sosialisasi program pemerintah kepada masyarakat, dengan menggunakan media alternatif seperti bioskop.

Oleh karena itu ia meminta kepada masyarakat untuk tidak selalu memaknai suatu aktivitas sebagai kampanye.

"Tidak semua aktivitas itu harus diartikan bahwa itu bagian dari kampanye," ujar Ratna.

Baca juga: YLKI Nilai Iklan Pemerintah Berpotensi Dianggap Propaganda Politik

Sebagaimana gerakan #2019GantiPresiden, iklan pembangunan pemerintah itu bisa dikatakan sebagai ekspresi dan kebebasan berpendapat.

Ratna menegaskan, jika pihaknya menemukan pelanggaran-pelanggaran kampanye pun, Bawaslu akan segera bertindak.

Layar sejumlah bioskop semalam menampilkan iklan hasil pembangunan pemerintah yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Tak sedikit yang menyebut iklan itu sebagai bagian dari kampanye Presiden Joko Widodo untuk Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019.

Namun, hal itu telah dibantah Pelaksana Tugas Kepala Biro Humas Kemenkominfo Ferdinandus Setu melalui video klarifikasi yang diunggah melalui akun Facebook pribadinya, Rabu (12/9/2018) malam.

Baca juga: PDI-P: Iklan Pemerintahan Jokowi di Bioskop Tak Perlu Ditanggapi Sinis

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com