Kemenkominfo Sebut Iklan Pemerintah di Bioskop Bukan Hal Baru

Kompas.com - 13/09/2018, 16:03 WIB
Ilustrasi iklan shutterstock.comIlustrasi iklan

JAKARTA, KOMPAS.comIklan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) yang menampilkan keberhasilan pemerintah membangun 65 bendungan dalam waktu dua musim mendapat sorotan dari berbagai kalangan luas.

Sebagian setuju dan tidak mempermasalahkan hal itu. Akan tetapi, sebagian yang lain menganggap iklan itu sebagai sebuah kampanye terselubung menjelang Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019 yang dilakukan Presiden Joko Widodo sebagai petahana.

Pelaksana Tugas Kepala Biro Humas Kemenkominfo, Ferdinandus Setu, memaklumi adanya pro dan kontra dari masyarakat terhadap iklan pemerintah berdurasi 60 detik yang tayang di 177 bioskop di 42 kota tersebut.

"Kami hargai pendapat masyarakat yang pro dan kontra atas hal ini sebagai konsekuensi logis dari demokrasi," ujar Ferdinandus dalam pesan WhatsApp kepada Kompas.com, Kamis (13/9/2018) siang.

Baca juga: Polemik Iklan Pemerintah di Bioskop, Kemenkominfo Bantah Kampanyekan Jokowi

Ia menjelaskan, iklan yang tayang sejak 8-20 September 2018 ini bukan merupakan yang pertama. Sebelumnya, pemerintah sudah beberapa kali menayangkan iklan sejenis melalui bioskop.

Di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Iklan BBM Satu Harga: 25 April - 9 Juni 2018

2. Iklan tentang Infrastruktur: 25 April - 9 Juni 2018

3. Iklan Kartu Indonesia Sehat: 25 April - 9 Juni 2019

4. Iklan Tol Laut: 25 April - 9 Juni 2018

Empat iklan sebelumnya juga ditayangkan di bioskop, bahkan dalam waktu yang bersamaan.

"Ini maksudnya iklan di bioskop yang kami lakukan sebelumnya. Jadi ini bukan hal baru," ujar Ferdinandus.

Tidak hanya di bioskop, pemerintah juga pernah menayangkan iklan di dua televisi swasta dalam bentuk iklan layanan masyarakat atau public service announcement (PSA).

"Pernah PSA di TV, yakni tema KIS-BPJS Kesehatan 9-28 Februari dan tema Bendungan dan Bandara 3-17 Agustus di dua televisi swasta," kata Ferdinandus.

Ferdinandus berpendapat, apa yang dilakukan oleh kementeriannya sudah sesuai dengan aturan undang-undang yang diamanatkan kepada Kemenkominfo sebagai humas pemerintah.

"Sebagai humas pemerintah, Kemenkominfo wajib sampaikan kepada publik capaian dan program kegiatan yang telah, sedang, dan akan dilakukan oleh pemerintah saat ini," ujarnya.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Nasional
Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Nasional
Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Nasional
Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Nasional
Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Nasional
Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Nasional
PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

Nasional
MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

Nasional
LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

Nasional
Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Nasional
Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Nasional
Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Nasional
Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Nasional
LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X