Kemenkominfo Sebut Iklan Pemerintah di Bioskop Bukan Hal Baru

JAKARTA, KOMPAS.com – Iklan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) yang menampilkan keberhasilan pemerintah membangun 65 bendungan dalam waktu dua musim mendapat sorotan dari berbagai kalangan luas.

Sebagian setuju dan tidak mempermasalahkan hal itu. Akan tetapi, sebagian yang lain menganggap iklan itu sebagai sebuah kampanye terselubung menjelang Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019 yang dilakukan Presiden Joko Widodo sebagai petahana.

Pelaksana Tugas Kepala Biro Humas Kemenkominfo, Ferdinandus Setu, memaklumi adanya pro dan kontra dari masyarakat terhadap iklan pemerintah berdurasi 60 detik yang tayang di 177 bioskop di 42 kota tersebut.

"Kami hargai pendapat masyarakat yang pro dan kontra atas hal ini sebagai konsekuensi logis dari demokrasi," ujar Ferdinandus dalam pesan WhatsApp kepada Kompas.com, Kamis (13/9/2018) siang.

Baca juga: Polemik Iklan Pemerintah di Bioskop, Kemenkominfo Bantah Kampanyekan Jokowi

Ia menjelaskan, iklan yang tayang sejak 8-20 September 2018 ini bukan merupakan yang pertama. Sebelumnya, pemerintah sudah beberapa kali menayangkan iklan sejenis melalui bioskop.

Di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Iklan BBM Satu Harga: 25 April - 9 Juni 2018

2. Iklan tentang Infrastruktur: 25 April - 9 Juni 2018

3. Iklan Kartu Indonesia Sehat: 25 April - 9 Juni 2019

4. Iklan Tol Laut: 25 April - 9 Juni 2018

Empat iklan sebelumnya juga ditayangkan di bioskop, bahkan dalam waktu yang bersamaan.

"Ini maksudnya iklan di bioskop yang kami lakukan sebelumnya. Jadi ini bukan hal baru," ujar Ferdinandus.

Tidak hanya di bioskop, pemerintah juga pernah menayangkan iklan di dua televisi swasta dalam bentuk iklan layanan masyarakat atau public service announcement (PSA).

"Pernah PSA di TV, yakni tema KIS-BPJS Kesehatan 9-28 Februari dan tema Bendungan dan Bandara 3-17 Agustus di dua televisi swasta," kata Ferdinandus.

Ferdinandus berpendapat, apa yang dilakukan oleh kementeriannya sudah sesuai dengan aturan undang-undang yang diamanatkan kepada Kemenkominfo sebagai humas pemerintah.

"Sebagai humas pemerintah, Kemenkominfo wajib sampaikan kepada publik capaian dan program kegiatan yang telah, sedang, dan akan dilakukan oleh pemerintah saat ini," ujarnya.