YLKI Nilai Iklan Pemerintah Berpotensi Dianggap Propaganda Politik

Kompas.com - 13/09/2018, 13:40 WIB
Ketua YLKI Tulus Abadi di Hotel Milenium, Jakarta Pusat, Selasa (24/4/2018). Kompas.com/Akhdi Martin PratamaKetua YLKI Tulus Abadi di Hotel Milenium, Jakarta Pusat, Selasa (24/4/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com — Iklan hasil kinerja pemerintah dengan tema "2 Musim, 65 Bendungan" yang tayang di sejumlah bioskop di berbagai wilayah di Indonesia mendapat kritik Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia ( YLKI).

Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi berpendapat, pemasangan iklan pemerintah di bioskop itu kurang tepat untuk dilakukan.

“Isinya kan pasti keberhasilan dan puja-puji, jadi seharusnya hal tersebut tidak dilakukan,” ujar Tulus saat dihubungi Kompas.com, Kamis (13/9/2018) pagi.

Menurut Tulus, iklan di dalam bioskop merupakan sesuatu yang wajar dan diperbolehkan tayang sebelum film dimainkan. Apalagi, jika iklan itu lulus sensor dan sudah dinyatakan layak tayang.

Akan tetapi, Tulus mengatakan, iklan pemerintah ini bisa dianggap sebagai propaganda yang dapat memengaruhi pikiran ataupun tindakan yang akan diambil oleh orang lain.

"Iklan politik, apalagi dilakukan oleh incumbent, itu bisa dianggap sebagai propaganda," kata Tulus.

Baca juga: Polemik Iklan Pemerintah di Bioskop, Kemenkominfo Bantah Kampanyekan Jokowi

Iklan Pemerintah di bioskop yang tunjukkan hasil pembangunan pemerintahan Jokowi berhasil bangun 65 bendungan dalam 2 musim.Youtube Presiden Joko Widodo Iklan Pemerintah di bioskop yang tunjukkan hasil pembangunan pemerintahan Jokowi berhasil bangun 65 bendungan dalam 2 musim.

Di lain pihak, pemerintah, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika selaku pembuat iklan, mengemukakan, pemilihan bioskop sebagai media iklan didasarkan pada peningkatan jumlah penonton bioskop yang tinggi.

Diharapkan, informasi yang disampaikan pemerintah melalui iklan tersebut dapat tersampaikan kepada masyarakat luas secara efektif.

Namun, iklan pemerintah yang secara tidak langsung bermuatan politik seperti ini, menurut Tulus Abadi, justru dapat berdampak negatif dan tidak mencapai sasaran yang sebelumnya dicanangkan.

“Justru bisa kontraproduktif khususnya bagi generasi milenial, secara psikologis berdampak negatif,” kata Tulus.

Artinya, sikap antipati justru dapat timbul dari penonton bioskop yang mayoritas berasal dari kalangan muda atau milenial.

Hal itu disebabkan tujuan mereka datang ke bioskop untuk mendapatkan hiburan, namun justru diselipi konten bermuatan politik.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sepupu Romahurmuziy Mengaku Dititipi Pesan Muafaq Wirahadi soal Keinginan Promosi Jabatan

Sepupu Romahurmuziy Mengaku Dititipi Pesan Muafaq Wirahadi soal Keinginan Promosi Jabatan

Nasional
Jokowi Mengaku Sempat Diingatkan PBB dan IMF soal Batu Bara

Jokowi Mengaku Sempat Diingatkan PBB dan IMF soal Batu Bara

Nasional
Uji Materi UU KPK ke MK, Laode M Syarif Sebut Korupsi Musuh Utama Bangsa

Uji Materi UU KPK ke MK, Laode M Syarif Sebut Korupsi Musuh Utama Bangsa

Nasional
Pasca-bom di Mapolrestabes Medan, Polri Tangkap 74 Terduga Teroris

Pasca-bom di Mapolrestabes Medan, Polri Tangkap 74 Terduga Teroris

Nasional
39 Kuasa Hukum Kawal Uji Materi UU KPK di MK

39 Kuasa Hukum Kawal Uji Materi UU KPK di MK

Nasional
Nadiem Diminta Lebih Responsif terhadap Rekomendasi Ombudsman

Nadiem Diminta Lebih Responsif terhadap Rekomendasi Ombudsman

Nasional
Kadiv Humas Polri Sebut Tak Lama Lagi Kursi Kabareskrim Terisi

Kadiv Humas Polri Sebut Tak Lama Lagi Kursi Kabareskrim Terisi

Nasional
Laode M Syarif Berharap MK Terima Uji Materi UU KPK yang Diajukan Pimpinan KPK

Laode M Syarif Berharap MK Terima Uji Materi UU KPK yang Diajukan Pimpinan KPK

Nasional
Hindari Perpecahan, Ketua DPP Sebut Pemilihan Ketum Golkar lewat Musyawarah

Hindari Perpecahan, Ketua DPP Sebut Pemilihan Ketum Golkar lewat Musyawarah

Nasional
Sudah Disurati Erick Thohir, Dirut Jasa Marga Tak Penuhi Panggilan KPK

Sudah Disurati Erick Thohir, Dirut Jasa Marga Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Mahfud MD Pastikan TP4 Pusat dan Daerah Warisan Prasetyo Dibubarkan

Mahfud MD Pastikan TP4 Pusat dan Daerah Warisan Prasetyo Dibubarkan

Nasional
Mutasi Kapolres Kampar, Idham Azis: Kalau Enggak Benar Bagaimana Mau Pimpin Satuan?

Mutasi Kapolres Kampar, Idham Azis: Kalau Enggak Benar Bagaimana Mau Pimpin Satuan?

Nasional
Wakil Ketua MPR Ungkap Ada Wacana Perubahan Masa Jabatan Presiden di UUD 1945

Wakil Ketua MPR Ungkap Ada Wacana Perubahan Masa Jabatan Presiden di UUD 1945

Nasional
Bowo Sidik Berharap Hakim Tak Mencabut Hak Politiknya

Bowo Sidik Berharap Hakim Tak Mencabut Hak Politiknya

Nasional
Jepang Ingin Terlibat Pemindahan Ibu Kota, Presiden Jokowi 'Welcome'

Jepang Ingin Terlibat Pemindahan Ibu Kota, Presiden Jokowi "Welcome"

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X