YLKI Nilai Iklan Pemerintah Berpotensi Dianggap Propaganda Politik

Kompas.com - 13/09/2018, 13:40 WIB
Ketua YLKI Tulus Abadi di Hotel Milenium, Jakarta Pusat, Selasa (24/4/2018). Kompas.com/Akhdi Martin PratamaKetua YLKI Tulus Abadi di Hotel Milenium, Jakarta Pusat, Selasa (24/4/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com — Iklan hasil kinerja pemerintah dengan tema "2 Musim, 65 Bendungan" yang tayang di sejumlah bioskop di berbagai wilayah di Indonesia mendapat kritik Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi berpendapat, pemasangan iklan pemerintah di bioskop itu kurang tepat untuk dilakukan.

“Isinya kan pasti keberhasilan dan puja-puji, jadi seharusnya hal tersebut tidak dilakukan,” ujar Tulus saat dihubungi Kompas.com, Kamis (13/9/2018) pagi.

Menurut Tulus, iklan di dalam bioskop merupakan sesuatu yang wajar dan diperbolehkan tayang sebelum film dimainkan. Apalagi, jika iklan itu lulus sensor dan sudah dinyatakan layak tayang.

Akan tetapi, Tulus mengatakan, iklan pemerintah ini bisa dianggap sebagai propaganda yang dapat memengaruhi pikiran ataupun tindakan yang akan diambil oleh orang lain.

"Iklan politik, apalagi dilakukan oleh incumbent, itu bisa dianggap sebagai propaganda," kata Tulus.

Baca juga: Polemik Iklan Pemerintah di Bioskop, Kemenkominfo Bantah Kampanyekan Jokowi

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Iklan Pemerintah di bioskop yang tunjukkan hasil pembangunan pemerintahan Jokowi berhasil bangun 65 bendungan dalam 2 musim.Youtube Presiden Joko Widodo Iklan Pemerintah di bioskop yang tunjukkan hasil pembangunan pemerintahan Jokowi berhasil bangun 65 bendungan dalam 2 musim.

Di lain pihak, pemerintah, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika selaku pembuat iklan, mengemukakan, pemilihan bioskop sebagai media iklan didasarkan pada peningkatan jumlah penonton bioskop yang tinggi.

Diharapkan, informasi yang disampaikan pemerintah melalui iklan tersebut dapat tersampaikan kepada masyarakat luas secara efektif.

Namun, iklan pemerintah yang secara tidak langsung bermuatan politik seperti ini, menurut Tulus Abadi, justru dapat berdampak negatif dan tidak mencapai sasaran yang sebelumnya dicanangkan.

“Justru bisa kontraproduktif khususnya bagi generasi milenial, secara psikologis berdampak negatif,” kata Tulus.

Artinya, sikap antipati justru dapat timbul dari penonton bioskop yang mayoritas berasal dari kalangan muda atau milenial.

Hal itu disebabkan tujuan mereka datang ke bioskop untuk mendapatkan hiburan, namun justru diselipi konten bermuatan politik.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Seknas Jokowi: Tentukan Sikap Nanti Dulu, Presiden Bilang Jangan Buru-buru

Seknas Jokowi: Tentukan Sikap Nanti Dulu, Presiden Bilang Jangan Buru-buru

Nasional
Sikap KPK Tak Hadiri Panggilan Komnas HAM Dipertanyakan

Sikap KPK Tak Hadiri Panggilan Komnas HAM Dipertanyakan

Nasional
Munir dan Wabup Sangihe Helmud Hontong, Mereka Meninggal di Udara...

Munir dan Wabup Sangihe Helmud Hontong, Mereka Meninggal di Udara...

Nasional
Soal Ketimpangan Pembangunan, Gus AMI: Tidak Bisa Parsial dan Perlu Inovasi

Soal Ketimpangan Pembangunan, Gus AMI: Tidak Bisa Parsial dan Perlu Inovasi

Nasional
Sidang dengan Komnas Kajiskan, BRSDM KKP Bahas Estimasi Stok Sumber Daya Ikan

Sidang dengan Komnas Kajiskan, BRSDM KKP Bahas Estimasi Stok Sumber Daya Ikan

Nasional
Jusuf Kalla: Plasma Konvalesen Efektif Sembuhkan Pasien Covid-19

Jusuf Kalla: Plasma Konvalesen Efektif Sembuhkan Pasien Covid-19

Nasional
Selama 9 Tahun Bertugas, DKPP Telah Memutus 1.873 Perkara terkait Penyelenggara Pemilu

Selama 9 Tahun Bertugas, DKPP Telah Memutus 1.873 Perkara terkait Penyelenggara Pemilu

Nasional
Di RDP, Anggota DPR Kritik Kejagung Seolah Jadi Alat Kekuasaan

Di RDP, Anggota DPR Kritik Kejagung Seolah Jadi Alat Kekuasaan

Nasional
Soal Dukungan Relawan, Pengamat Prediksi Ihwal Calon dari PDI-P dan Munculnya Kuda Hitam

Soal Dukungan Relawan, Pengamat Prediksi Ihwal Calon dari PDI-P dan Munculnya Kuda Hitam

Nasional
Seknas: Banyak Relawan Jokowi Dukung Ganjar Pranowo untuk Pilpres, tetapi Kami Tetap Tunggu Arahan

Seknas: Banyak Relawan Jokowi Dukung Ganjar Pranowo untuk Pilpres, tetapi Kami Tetap Tunggu Arahan

Nasional
Anggota Komisi VII DPR Minta Menteri ESDM Evaluasi Izin Tambang Emas di Pulau Sangihe

Anggota Komisi VII DPR Minta Menteri ESDM Evaluasi Izin Tambang Emas di Pulau Sangihe

Nasional
Arab Saudi Sudah Putuskan soal Ibadah Haji, Pimpinan DPR Harap Polemik di Masyarakat Berhenti

Arab Saudi Sudah Putuskan soal Ibadah Haji, Pimpinan DPR Harap Polemik di Masyarakat Berhenti

Nasional
Relawan Jokowi Akui Dirayu untuk Pilpres, dari Elite Partai Oposisi, hingga Pengusaha

Relawan Jokowi Akui Dirayu untuk Pilpres, dari Elite Partai Oposisi, hingga Pengusaha

Nasional
KPK Perpanjang Penahanan 2 Tersangka Dugaan Suap Bantuan Provinsi Jabar ke Kabupaten Indramayu

KPK Perpanjang Penahanan 2 Tersangka Dugaan Suap Bantuan Provinsi Jabar ke Kabupaten Indramayu

Nasional
Bicara Penyalahgunaan Anggaran, Prabowo: Enggak Mau Kalau Gila-gilaan, Takut Dikutuk

Bicara Penyalahgunaan Anggaran, Prabowo: Enggak Mau Kalau Gila-gilaan, Takut Dikutuk

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X