PKS: Copot Iklan Pemerintah Jokowi di Bioskop

Kompas.com - 13/09/2018, 12:50 WIB
Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (27/10/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraWakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (27/10/2017).
Penulis Yoga Sukmana
|

Menurut Karding, sudah kewajiban pemerintah untuk menyampaian capaian-capaian yang sudah diraih selama empat tahun sebagai bentuk pertanggungjawaban politik kepada rakyat.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Koalisi Indonesia Kerja (KIK) itu menilai, aneh apabila pemerintah tidak menyampaikan capaian-capaian kerja yang sudah dilakukan kepada masyarakat.

"Jadi tidak perlu dipermasalahkan. Karena kalau tidak ada sosialisasi dan informasi soal kinerja pemerintah, nanti rakyat akan bertanya pemerintah kerja apa," ujar Karding di Jakarta, Kamis (13/9/2018), seperti dikutip Antara.

Menurut dia, kalau ada pihak yang memprotes dan melarang iklan tersebut, maka sebaiknya diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

Pihak Kemenkominfo sudah memberikan pernyataan bahwa iklan tersebut bukan sebagai bentuk kampanye politik terkait Pilpres 2019. Iklan itu hanya menyampaikan capaian Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

Sebelumnya, iklan yang merupakan versi singkat dari video "2 Musim, 65 Bendungan" diputar di bioskop. Isinya memperlihatkan proses pembangunan sejumlah bendungan diikuti dengan testimoni seorang petani tentang manfaat bendungan tersebut.

Plt Kepala Biro Humas Kemenkominfo Ferdinandus Setu menjelaskan bahwa peran yang diemban Kemenkominfo sesuai UU negara adalah sebagai humas pemerintah, sehingga menyampaikan capaian dan prestasi yang dilakukan Pemerintahan Jokowi-JK.

Halaman:
Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Tetapkan Bupati Kutai Timur Ismunandar dan Istrinya sebagai Tersangka

KPK Tetapkan Bupati Kutai Timur Ismunandar dan Istrinya sebagai Tersangka

Nasional
Cegah Covid-19, Relawan Gugus Tugas Sosialisasikan Protokol Kesehatan ke Pedagang Pasar

Cegah Covid-19, Relawan Gugus Tugas Sosialisasikan Protokol Kesehatan ke Pedagang Pasar

Nasional
Faktor SDM dan Teknologi Belum Mendukung Pembelajaran Jarak Jauh di Indonesia

Faktor SDM dan Teknologi Belum Mendukung Pembelajaran Jarak Jauh di Indonesia

Nasional
Penyaluran KUR Naik Signifikan sejak “New Normal”, Airlangga Harap Terus Berlanjut

Penyaluran KUR Naik Signifikan sejak “New Normal”, Airlangga Harap Terus Berlanjut

Nasional
Bawaslu Sebut Beban Pengawas di Pilkada 2020 Lebih Berat Akibat Covid-19

Bawaslu Sebut Beban Pengawas di Pilkada 2020 Lebih Berat Akibat Covid-19

Nasional
Jumlah Kasus Covid-19 Lebih dari 60.000 Pasien, Ini Imbauan Sekjen MUI

Jumlah Kasus Covid-19 Lebih dari 60.000 Pasien, Ini Imbauan Sekjen MUI

Nasional
100 Tahun ITB, Jokowi Singgung soal Soekarno hingga Habibie

100 Tahun ITB, Jokowi Singgung soal Soekarno hingga Habibie

Nasional
KPAI Imbau Kementerian PPPA Lakukan Pencegahan Anak Ikut Aksi Demonstrasi

KPAI Imbau Kementerian PPPA Lakukan Pencegahan Anak Ikut Aksi Demonstrasi

Nasional
OJK Pastikan 3 Bank terkait Hoaks Ajakan Tarik Uang dalam Kondisi Bagus

OJK Pastikan 3 Bank terkait Hoaks Ajakan Tarik Uang dalam Kondisi Bagus

Nasional
Hingga 3 Juli, Terdaftar Sebanyak 30.924 Relawan Gugus Tugas

Hingga 3 Juli, Terdaftar Sebanyak 30.924 Relawan Gugus Tugas

Nasional
Soal Keterlibatan Anak dalam Demo, KPAI Ingatkan Itu Tak Sama dengan Partisipasi Politik

Soal Keterlibatan Anak dalam Demo, KPAI Ingatkan Itu Tak Sama dengan Partisipasi Politik

Nasional
KY Berharap Hakim Kasus Novel Beri Putusan Sesuai Fakta di Persidangan

KY Berharap Hakim Kasus Novel Beri Putusan Sesuai Fakta di Persidangan

Nasional
Nasdem Komitmen Perjuangkan RUU PKS Jadi Undang-Undang

Nasdem Komitmen Perjuangkan RUU PKS Jadi Undang-Undang

Nasional
Wilayah dengan Banyak Kasus DBD Juga Memiliki Kasus Covid-19 yang Tinggi

Wilayah dengan Banyak Kasus DBD Juga Memiliki Kasus Covid-19 yang Tinggi

Nasional
KPAI: Jangan Libatkan Anak dalam Aksi Unjuk Rasa

KPAI: Jangan Libatkan Anak dalam Aksi Unjuk Rasa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X