Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P: Johan Budi Bantu Megawati Cetak Kader Antikorupsi

Kompas.com - 13/09/2018, 11:32 WIB
Ihsanuddin,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Bergabungnya mantan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi SP sebagai caleg PDI Perjuangan bukan karena motif haus kekuasaan.

Johan justru ingin terjun langsung membangun sistem antikorupsi serta membantu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mencetak kader-kader antikorupsi.

Hal itu disampaikan Wakil Sekjen DPP PDI Perjuangan, Ahmad Basarah menangggapi polemik di media sosial yang dimunculkan oleh mantan Sekretaris Kementerian ESDM Said Didu dan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.

Lewat akun twitternya, kedua tokoh itu mencermati pernyataan Johan Budi yang menyebut PDIP berkomitmen tegas dalam melawan korupsi.

Keduanya menuduh Johan Budi dan para pimpinan KPK haus dengan kekuasaan dengan masuk ke partai politik.

Menurut Basarah, berbeda dari tuduhan itu, keputusan Johan Budi bergabung ke PDI Perjuangan justru menunjukkan bahwa dia tak mau menyia-nyiakan hak konstitusionalnya sebagai warga negara untuk berpolitik demi membela kepentingan bangsa.

Tujuannya adalah untuk memastikan pemberantasan korupsi, yang menjadi salah satu dari kejahatan luar biasa, benar-benar bisa dilaksanakan dengan cara masuk ke dalam sistem kepartaian dan parlemen.

"Johan Budi adalah contoh figur pemimpin yang lebih baik kerja nyata dalam pemberantasan korupsi, daripada sekadar bicara tanpa hasil nyata. Apalagi sekadar bersikap mengutuk kegelapan dan membuat gaduh ruang publik," kata Basarah dalam keterangan tertulisnya, Kamis (13/9/2018).

Basarah menjelaskan, sudah hampir 16 tahun KPK berdiri, namun Indonesia seakan tak pernah usai dirundung berbagai kasus korupsi.

Kebanyakan dari masyarakat, termasuk sebagian kalangan tokoh masyarakat dan penggiat antikorupsi, selalu hanya bersikap mengutuk dan menyesali maraknya kasus korupsi.

"Padahal yang dibutuhkan adalah solusi yang efektif," kata Basarah.

Wakil Ketua MPR RI itu melanjutkan, banyak yang menuduh bahwa lembaga parpol sebagai sumber penyebab korupsi.

Tetapi sedikit sekali yang mau sungguh-sungguh ikut membenahi parpol, khususnya dalam melahirkan kader-kadernya yang berintegritas dan tidak korupsi.

Padahal dalam sistem kenegaraan, parpol dapat dikatakan sebagai lembaga yang dapat menentukan baik buruknya masa depan republik karena peran dan fungsinya yang sangat strategis.

Menurut Basarah, Megawati memang figur ketua umum parpol yang selalu bersikap tegas dengan memberikan sanksi pemecatan terhadap kader yang terlibat korupsi.

Salah satu buktinya, Megawati tegas mencoret bakal caleg yang pernah menjadi narapidana korupsi.

"Bahkan mendukung PKPU tentang larangan napi korupsi boleh maju sebagai caleg. Begitupun bakal caleg dengan latar belakang bandar narkoba dan teroris, pasti dicoret," kata Basarah.

Basarah menyatakan, PDI Perjuangan menerima niat baik Johan Budi untuk ikut menjadikan partai itu sebagai parpol yang berintegritas dan mendukung pemberantasan korupsi.

"Kami sangat mengapresiasi Johan Budi karena menggunakan hak konstitusionalnya sebagai warga negara untuk berpolitik demi kepentingan menyejahterakan bangsanya," kata Basarah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

ICW Dorong Polda Metro Dalami Indikasi Firli Bahuri Minta Rp 50 M Ke SYL

ICW Dorong Polda Metro Dalami Indikasi Firli Bahuri Minta Rp 50 M Ke SYL

Nasional
Sertijab 4 Jabatan Strategis TNI: Marsda Khairil Lubis Resmi Jabat Pangkogabwilhan II

Sertijab 4 Jabatan Strategis TNI: Marsda Khairil Lubis Resmi Jabat Pangkogabwilhan II

Nasional
Hasto Beri Syarat Pertemuan Jokowi-Megawati, Relawan Joman: Sinisme Politik

Hasto Beri Syarat Pertemuan Jokowi-Megawati, Relawan Joman: Sinisme Politik

Nasional
Menerka Nasib 'Amicus Curiae' di Tangan Hakim MK

Menerka Nasib "Amicus Curiae" di Tangan Hakim MK

Nasional
Sudirman Said Akui Partai Koalisi Perubahan Tak Solid Lagi

Sudirman Said Akui Partai Koalisi Perubahan Tak Solid Lagi

Nasional
Puncak Perayaan HUT Ke-78 TNI AU Akan Digelar di Yogyakarta

Puncak Perayaan HUT Ke-78 TNI AU Akan Digelar di Yogyakarta

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Sudirman Said Berharap MK Penuhi Rasa Keadilan

Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Sudirman Said Berharap MK Penuhi Rasa Keadilan

Nasional
Sejauh Mana 'Amicus Curiae' Berpengaruh pada Putusan? Ini Kata MK

Sejauh Mana "Amicus Curiae" Berpengaruh pada Putusan? Ini Kata MK

Nasional
Alasan Prabowo Larang Pendukungnya Aksi Damai di Depan MK

Alasan Prabowo Larang Pendukungnya Aksi Damai di Depan MK

Nasional
TKN Prabowo Sosialisasikan Pembatalan Aksi di MK, Klaim 75.000 Pendukung Sudah Konfirmasi Hadir

TKN Prabowo Sosialisasikan Pembatalan Aksi di MK, Klaim 75.000 Pendukung Sudah Konfirmasi Hadir

Nasional
Tak Berniat Percepat, MK Putus Sengketa Pilpres 22 April

Tak Berniat Percepat, MK Putus Sengketa Pilpres 22 April

Nasional
Prabowo Klaim Perolehan Suaranya yang Capai 58,6 Persen Buah dari Proses Demokrasi

Prabowo Klaim Perolehan Suaranya yang Capai 58,6 Persen Buah dari Proses Demokrasi

Nasional
Hakim MK Hanya Dalami 14 dari 33 'Amicus Curiae'

Hakim MK Hanya Dalami 14 dari 33 "Amicus Curiae"

Nasional
Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangi Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangi Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Nasional
Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com