Polemik Iklan Pemerintah di Bioskop, Kemenkominfo Bantah Kampanyekan Jokowi

Kompas.com - 13/09/2018, 10:24 WIB
Iklan Pemerintah di bioskop yang tunjukkan hasil pembangunan pemerintahan Jokowi berhasil bangun 65 bendungan dalam 2 musim. Youtube Presiden Joko WidodoIklan Pemerintah di bioskop yang tunjukkan hasil pembangunan pemerintahan Jokowi berhasil bangun 65 bendungan dalam 2 musim.

JAKARTA, KOMPAS.com — Layar sejumlah bioskop semalam menampilkan iklan hasil pembangunan pemerintah yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Tak sedikit yang menyebut iklan itu sebagai bagian dari kampanye Presiden Joko Widodo untuk Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019.

Namun, hal itu dibantah Pelaksana Tugas Kepala Biro Humas Kemenkominfo Ferdinandus Setu melalui video klarifikasi yang diunggah melalui akun Facebook pribadinya, Rabu (12/9/2018) malam.

“Yang kami sampaikan tersebut bukan bagian dari kampanye. Kementerian Kominfo tidak sama sekali melakukan kampanye terkait dengan pencapresan Pak Jokowi pada periode mendatang,” ujar Ferdinandus.

Baca juga: Tim Kampanye Nilai Wajar TNI-Polri Diminta Sosialisasi Keberhasilan Pemerintah

Apa yang dilakukan oleh Kemenkominfo, menurut Ferdinandus, merupakan peran dan tugas yang sudah diamanahkan kepada kementeriannya untuk menjadi humas pemerintah atau government public relations.

Dia menambahkan, menyampaikan hasil kinerja pemerintah kepada masyarakat luas termasuk dalam tugas Kemenkominfo sebagai humas pemerintah.

Pemilihan bioskop sebagai media iklan pun didasari atas beberapa alasan. Ferdinandus mengatakan, salah satunya bioskop dinilai lebih efektif untuk menyampaikan pesan kepada khalayak.

Bioskop memberikan ruang kepada publik untuk memasang iklan. Selain itu, peningkatan jumlah penonton di bioskop terbilang tinggi sehingga dinilai akan efektif jika iklan dipasang di layar lebar dengan kondisi penonton yang ada.

"Kami berkeyakinan, dengan memasang iklan di bioskop itu jauh lebih efektif, untuk semakin banyak masyarakat menerima informasi terkait dengan pencapaian yang  dilakukan oleh pemerintah saat ini," kata Ferdinandus.

Baca juga: Di Depan Ribuan Mahasiswa, Tiga Menteri Ini Akan Paparkan Keberhasilan Pemerintah

Klarifikasi ini ia keluarkan setelah banyak tanggapan dari masyarakat yang mempertanyakan keberadaan iklan tersebut di bioskop.

Sebagian masyarakat menilai hal itu tidak sepatutnya dilakukan karena diakui atau tidak itu merupakan bentuk halus dari kampanye Jokowi sebagai kandidat pemilihan presiden tahun depan.

Salah satunya dari akun Twitter bernama @ObenkNino.

"Sekarang bioskop ada iklan kampanye berkedok sosialisasi kinerja. Hilang selera penonton," tulisnya.

Akan tetapi, sebagian yang lain menganggap hal ini sebagai sesuatu yang tidak perlu untuk dipermasalahkan. Iklan ini justru dianggap menunjukkan keberhasilan pemerintah selama ini mengurus negara.

Misalnya yang disampaikan oleh akun Twitter @AlfarhanMohamad.

"Aku bukan pendukung yang kalo kubu lawan ku benar tetap ku salah-salahin. Masalah iklan bioskop ini.. ya gak ada salahnya, asal bukan kampanye dengan seruan-seruan untuk milih salah satu paslon lagi (kalo waktu kampanye sih menurutku sah aja)," tulisnya.

Sebelum menuai kontroversi seperti sekarang, video ini sudah terlebih dulu diunggah melalui akun YouTube Presiden Joko Widodo pada 23 Juli 2018.

Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Silaturahmi Politik, Golkar-PKS Bahas Pilkada 2020 dan Omnibus Law

Silaturahmi Politik, Golkar-PKS Bahas Pilkada 2020 dan Omnibus Law

Nasional
Tito Karnavian Sindir Kepala Daerah yang Tak Peduli pada Perpustakaan

Tito Karnavian Sindir Kepala Daerah yang Tak Peduli pada Perpustakaan

Nasional
Audiensi dengan Korban First Travel, Komisi VIII: Negara Bisa Digugat

Audiensi dengan Korban First Travel, Komisi VIII: Negara Bisa Digugat

Nasional
Anggota Komisi I Sebut Ada Potensi 'Abuse of Power' dalam RUU Perlindungan Data Pribadi

Anggota Komisi I Sebut Ada Potensi "Abuse of Power" dalam RUU Perlindungan Data Pribadi

Nasional
Politikus Demokrat Usul Panja Harun Masiku, KPK Fokus Tuntaskan Penyidikan

Politikus Demokrat Usul Panja Harun Masiku, KPK Fokus Tuntaskan Penyidikan

Nasional
Periksa Tersangka Kasus Korupsi di Kemenag, Ini yang Didalami KPK

Periksa Tersangka Kasus Korupsi di Kemenag, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Airlangga Tak Persoalkan Jokowi Bicara Reshuffle Kabinet ke Pegiat Medsos

Airlangga Tak Persoalkan Jokowi Bicara Reshuffle Kabinet ke Pegiat Medsos

Nasional
Ini Hasil Penggeledahan Rumah Warga di Batan Indah Terkait Radiasi Nuklir

Ini Hasil Penggeledahan Rumah Warga di Batan Indah Terkait Radiasi Nuklir

Nasional
KPK Geledah Apartemen yang Diduga Tempat Nurhadi Bersembunyi, tetapi Nihil

KPK Geledah Apartemen yang Diduga Tempat Nurhadi Bersembunyi, tetapi Nihil

Nasional
Telusuri Aset Para Tersangka Kasus Jiwasraya, Kejagung Minta Keterangan 17 Bank

Telusuri Aset Para Tersangka Kasus Jiwasraya, Kejagung Minta Keterangan 17 Bank

Nasional
Mendagri Ungkap Ada Anggaran Daerah yang Disimpan di Bank, Berharap Deposito

Mendagri Ungkap Ada Anggaran Daerah yang Disimpan di Bank, Berharap Deposito

Nasional
Menkominfo: Ada 127 Hoaks di Indonesia soal Virus Corona, Salah Satunya Menular Lewat Nyamuk

Menkominfo: Ada 127 Hoaks di Indonesia soal Virus Corona, Salah Satunya Menular Lewat Nyamuk

Nasional
Mahfud Sebut Koordinasi Pembangunan Papua Akan Lebih Terarah

Mahfud Sebut Koordinasi Pembangunan Papua Akan Lebih Terarah

Nasional
Polisi Periksa 17 Saksi Terkait Limbah Radioaktif di Tangerang Selatan

Polisi Periksa 17 Saksi Terkait Limbah Radioaktif di Tangerang Selatan

Nasional
Malaysia Belajar Pengelolaan Laporan Harta Pejabat ke KPK

Malaysia Belajar Pengelolaan Laporan Harta Pejabat ke KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X