Kompas.com - 13/09/2018, 10:22 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Para elite Partai Demokrat meradang dengan pergantian nama Bandara Internasional Lombok menjadi Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid.

Mereka beranggapan, pergantian nama tersebut akan membuat prasasti peresmian bandara yang ditandatangani Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono pada 2011 lalu akan dibongkar, dan digantikan prasasti baru dengan tanda tangan Presiden Joko Widodo.

Salah satu elite Demokrat yang bersuara keras di media sosial Twitter adalah Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief.

Baca juga: TGB: Tidak Ada yang Berniat Menghilangkan Jejak Presiden SBY...

"Pak Jokowi, apakah Anda tidak punya rasa malu mau mengganti prasasti Bandara Lombok dengan prasasti baru bertanda tangan Anda?" tulis Andi sambil mengunggah video saat SBY meresmikan Bandara Lombok di 2011.

Pernyataan serupa juga disampaikan Kepala Divisi Advokasi Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean.

"Jokowi jangan coba-coba menghilangkan jejak sejarah Bandara Lombok. Jokowi jangan jadi musuh sejarah," kata dia.

Saking banyaknya reaksi dari para kader Partai Demokrat, SBY juga memberikan tanggapannya.

Baca juga: SBY Merespons Isu Pembongkaran Prasasti Peresmian Bandara Lombok

Tanggapan SBY itu disebarkan oleh Kepala Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat Imelda Sari kepada media, Rabu (12/9/2018) kemarin.

Berikut pernyataan SBY:

Saya yakin Pak Jokowi akan menghormati karya dan capaian para pendahulu-pendahulunya, sejak Bung Karno hingga saya. Namun, apabila pencopotan prasasti bandar udara internasional Lombok, yang saya tanda-tangani pada tanggal 20 Oktober 2011 dulu merupakan keinginan beliau dan atas saran Pak Zainul Majdi, serta merupakan pula keinginan masyarakat Lombok ... ya saya persilahkan.

Lagi pula saya kan tidak punya hak, apalagi kemampuan untuk menghalang-halangi. Saya berpendapat prasasti dan jejak sejarah sesorang dapat dihapus oleh manusia yang lain, kapan saja dan dimana saja.

Namun, saya sangat yakin, .... catatan Allah Swt tidak akan pernah bisa dihapus. Tolong isu ini tak perlu diributkan. Masih banyak yang harus dilakukan oleh negara dan kita semua, utamanya bagaimana membuat rakyat kita makin ke depan makin sejahtera.

Dibantah TGB

Namun, kekhawatiran para elite Demokrat itu dibantah Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) TGH M Zainul Majdi.

Menurut gubernur yang akrab disapa Tuan Guru Bajang (TGB) tersebut, tidak ada yang berniat menghilangkan jejak Presiden SBY.

"Jasa beliau dihargai sehingga tidak perlu ada yang sensi. Saya pastikan Pak Jokowi bukan orang yang suka menafikan jasa pemimpin sebelumnya, bahkan beliau selalu mengapresiasi karya pendahulunya," kata TGB dalam rilis yang diterima Redaksi Kompas.com, Rabu (12/9/2018).

TGB menyatakan sangat menghargai penetapan nama pahlawan nasional untuk Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid oleh Presiden Joko Widodo melalui SK Menteri Perhubungan.

Sementara prasasti yang ditandatangani Presiden SBY pada 2011 masih akan tetap ada.

"Bukan berarti prasasti Pak SBY akan dicopot sebagaimana yang Pak SBY sampaikan. Pemerintah dan masyarakat Lombok tidak pernah ada keinginan seperti itu," kata dia.

TGB menjelaskan, peresmian operasional bandara adalah satu hal, penetapan nama bandara dengan nama pahlawan nasional adalah hal lain. Itu dua hal yang berbeda.

"Saya sangat menyayangkan Pak SBY diberi kabar hoaks mengenai rencana pencopotan prasasti, hingga mengeluarkan statemen yang keliru," kata dia.

Kompas TV Jokowi memilih untuk meninjau penanganan korban gempa bumi sekaligus menggelar acara nonton bareng dengan warga Lombok Barat di pengungsian.


Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kriteria Cawapres Puan Maharani Jika Maju sebagai Capres 2024

Kriteria Cawapres Puan Maharani Jika Maju sebagai Capres 2024

Nasional
Status 'Wanita Emas' Sebagai Ketum di Partai Republik Satu Masih Sah, Meski jadi Tersangka Kejagung

Status "Wanita Emas" Sebagai Ketum di Partai Republik Satu Masih Sah, Meski jadi Tersangka Kejagung

Nasional
Dapat Kejutan Ulang Tahun, Cak Imin Doakan Dirinya jadi Wapres-Puan Presiden

Dapat Kejutan Ulang Tahun, Cak Imin Doakan Dirinya jadi Wapres-Puan Presiden

Nasional
KPU Tetap Verifikasi Partai Republik Satu, Meski 'Wanita Emas' jadi Tersangka

KPU Tetap Verifikasi Partai Republik Satu, Meski "Wanita Emas" jadi Tersangka

Nasional
Makan Pecel Bareng Cak Imin, Puan: Kesukaannya Sama, Jangan-jangan Cocok

Makan Pecel Bareng Cak Imin, Puan: Kesukaannya Sama, Jangan-jangan Cocok

Nasional
MAKI Sentil Gubernur Papua Berjudi Saat Rakyat Sedang Kesusahan

MAKI Sentil Gubernur Papua Berjudi Saat Rakyat Sedang Kesusahan

Nasional
MAKI Minta KPK Lacak Sumber Dana Setoran Rp 560 Miliar Lukas Enembe ke Kasino Judi

MAKI Minta KPK Lacak Sumber Dana Setoran Rp 560 Miliar Lukas Enembe ke Kasino Judi

Nasional
MAKI Duga Setoran Lukas Enembe Rp 560 Miliar ke Kasino Judi Bukan dari Uang Pribadi

MAKI Duga Setoran Lukas Enembe Rp 560 Miliar ke Kasino Judi Bukan dari Uang Pribadi

Nasional
Puan dan Cak Imin Ziarah Bareng ke Makam Taufiq Kiemas di TMP Kalibata

Puan dan Cak Imin Ziarah Bareng ke Makam Taufiq Kiemas di TMP Kalibata

Nasional
Saatnya Reformasi Jilid II

Saatnya Reformasi Jilid II

Nasional
Prabowo Wakili Jokowi Bicara di Muktamar Persis

Prabowo Wakili Jokowi Bicara di Muktamar Persis

Nasional
Lukas Enembe Minta Berobat ke Luar Negeri demi Nyawa, KPK Putuskan Usai Periksa di Jakarta

Lukas Enembe Minta Berobat ke Luar Negeri demi Nyawa, KPK Putuskan Usai Periksa di Jakarta

Nasional
Mahfud Sebut Hakim Agung yang Terseret OTT KPK Lebih dari 1

Mahfud Sebut Hakim Agung yang Terseret OTT KPK Lebih dari 1

Nasional
Hakim Agung Kena OTT KPK, Mahfud MD: Hukumannya Harus Berat, Jangan Diampuni

Hakim Agung Kena OTT KPK, Mahfud MD: Hukumannya Harus Berat, Jangan Diampuni

Nasional
Adu Strategi Dua King Maker di Balik Seteru Dewan Kolonel Vs Dewan Kopral

Adu Strategi Dua King Maker di Balik Seteru Dewan Kolonel Vs Dewan Kopral

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.