KPK Sudah Terima Berkas Pengajuan "Justice Collaborator" Eni Maulani

Kompas.com - 13/09/2018, 05:46 WIB
Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih masuk kedalam mobil tahanan seusai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Senin (24/7). Eni Saragih diperiksa penyidik KPK untuk mendalami kasus dugaan suap yang ia terima dari Johannes Budisutrisno Kotjo terkait pembangunan PLTU Riau-1. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/aww/18. Hafidz Mubarak AWakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih masuk kedalam mobil tahanan seusai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Senin (24/7). Eni Saragih diperiksa penyidik KPK untuk mendalami kasus dugaan suap yang ia terima dari Johannes Budisutrisno Kotjo terkait pembangunan PLTU Riau-1. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/aww/18.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eni Maulani Saragih, mengajukan permohonan sebagai justice collaborator (JC) atau pelaku yang bekerja sama untuk membongkar kejahatan.

KPK tengah mempertimbangkan permohonan ini. Eni adalah tersangka dugaan suap PLTU Riau-1.

"Tersangka EMS (Eni Maulani Saragih) ini sudah mengajukan diri sebagai justice collaborator. Jadi berkas sudah disampaikan ke KPK," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (12/9/2018).

Febri mengatakan, Eni harus membuka informasi seluas-luasnya kepada penyidik KPK.

Baca juga: Eni Maulani: Saya Tidak Menarik-narik Orang, Saya Sampaikan Apa Adanya

Pengajuan JC, kata Febri, juga bisa diajukan oleh tersangka lain yang sedang ditangani oleh KPK.

Pekan lalu, Eni Maulani Saragih mengaku telah mengajukan diri kepada KPK sebagai "justice collaborator" (JC) atau pelaku yang mau bekerja sama.

"Saya sudah sampaikan," ucap Eni usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Rabu (5/9/2018), seperti dikutip Antara.

Dalam kasus dugaan suap PLTU Riau-1, ada tiga orang yang telah ditetapkan KPK sebagai tersangka, yakni Eni Maulani Saragih, pengusaha Johannes B Kotjo, dan mantan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham.

Baca juga: Pengacara Eni Sebut Kliennya Diminta Menyembunyikan Peran Setya Novanto

Eni diduga menerima suap Rp 4,8 miliar dari Kotjo selaku pemegang saham Blackgold Natural Resources Ltd.

Perusahaan tersebut merupakan salah satu bagian dari konsorsium proyek PLTU Riau-1. Saat melakukan pengembangan, KPK menetapkan Idrus sebagai tersangka.

Dia diduga menerima janji yang sama dengan Eni, yaitu senilai 1,5 juta dollar AS dari Kotjo, jika perusahaannya berhasil memenangi proyek PLTU Riau-1.

Eni sudah mengembalikan Rp 500 juta kepada penyidik KPK yang terkait dengan perkara yang menjeratnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gaungkan Benci Produk Luar Negeri Jadi Polemik, Jokowi: Gitu Aja Rame

Gaungkan Benci Produk Luar Negeri Jadi Polemik, Jokowi: Gitu Aja Rame

Nasional
UPDATE: Tambah 2 di Kuwait, Total 3.705 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Tambah 2 di Kuwait, Total 3.705 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Cerita Jokowi Setiap Hari Telpon Kepala BKPM untuk Pantau Investasi

Cerita Jokowi Setiap Hari Telpon Kepala BKPM untuk Pantau Investasi

Nasional
Bapilu: Tak Ada KLB di Demokrat, jika Ada Itu Ilegal

Bapilu: Tak Ada KLB di Demokrat, jika Ada Itu Ilegal

Nasional
[POPULER NASIONAL] TNI Amankan Wanita yang Pamer Mobil Dinas Berplat Bodong | Marzuki Alie Datang ke KLB Demokrat karena Dipecat

[POPULER NASIONAL] TNI Amankan Wanita yang Pamer Mobil Dinas Berplat Bodong | Marzuki Alie Datang ke KLB Demokrat karena Dipecat

Nasional
Demonstrasi di Myanmar Ada Korban Jiwa, Evakuasi WNI Dinilai Belum Perlu

Demonstrasi di Myanmar Ada Korban Jiwa, Evakuasi WNI Dinilai Belum Perlu

Nasional
KBRI Yangon Minta WNI di Myanmar Tetap Tenang dan Berdiam di Rumah

KBRI Yangon Minta WNI di Myanmar Tetap Tenang dan Berdiam di Rumah

Nasional
Kejagung Tangkap Buron Korupsi Pengadaan Eskalator DPRD Kabupaten Bontang

Kejagung Tangkap Buron Korupsi Pengadaan Eskalator DPRD Kabupaten Bontang

Nasional
Ketika Jokowi Gaungkan Benci Produk Luar Negeri tetapi Gelar Karpet Merah untuk Investor Asing

Ketika Jokowi Gaungkan Benci Produk Luar Negeri tetapi Gelar Karpet Merah untuk Investor Asing

Nasional
Pemerintah Atur Skema Vaksinasi terhadap Lansia agar Dekat Rumah

Pemerintah Atur Skema Vaksinasi terhadap Lansia agar Dekat Rumah

Nasional
Kejagung Periksa 11 Saksi Terkait Kasus Korupsi Asabri

Kejagung Periksa 11 Saksi Terkait Kasus Korupsi Asabri

Nasional
Satgas: Lebih Dari 22.000 Posko Covid-19 Terbentuk, Jabar Terbanyak

Satgas: Lebih Dari 22.000 Posko Covid-19 Terbentuk, Jabar Terbanyak

Nasional
Darmizal Klaim KLB Akan Putuskan Moeldoko Pengganti AHY di Demokrat

Darmizal Klaim KLB Akan Putuskan Moeldoko Pengganti AHY di Demokrat

Nasional
Satgas Sebut Penyaluran Dana Desa untuk Posko Penanganan Covid-19 Belum Merata

Satgas Sebut Penyaluran Dana Desa untuk Posko Penanganan Covid-19 Belum Merata

Nasional
Cegah Penyebaran Virus Corona B.1.1.7, Satgas Minta Masyarakat Kurangi Mobilitas

Cegah Penyebaran Virus Corona B.1.1.7, Satgas Minta Masyarakat Kurangi Mobilitas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X