Didatangi Novanto, Eni Maulani Diminta Lapor KPK atau LPSK

Kompas.com - 12/09/2018, 20:28 WIB
Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih masuk kedalam mobil tahanan seusai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Senin (24/7). Eni Saragih diperiksa penyidik KPK untuk mendalami kasus dugaan suap yang ia terima dari Johannes Budisutrisno Kotjo terkait pembangunan PLTU Riau-1. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/aww/18. Hafidz Mubarak AWakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih masuk kedalam mobil tahanan seusai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Senin (24/7). Eni Saragih diperiksa penyidik KPK untuk mendalami kasus dugaan suap yang ia terima dari Johannes Budisutrisno Kotjo terkait pembangunan PLTU Riau-1. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/aww/18.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Febri Diansyah meminta para saksi atau siapapun yang merasa mendapatkan ancaman bahkan intimidasi terkait kasus suap PLTU Riau-1 untuk melaporkan demi mendapatkan jaminan keamanan.

Pelaporan soal intimidasi tersebut bisa disampaikan ke KPK atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Hal itu dikatakan Febri menanggapi Mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Golkar Eni Maulani Saragih yang mendapatkan perlakuan tidak nyaman oleh Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto.

"Para saksi sebenarnya punya kewajiban untuk bicara dan kalau memang ada upaya-upaya pihak lain untuk mempengaruhi atau mengintimidasi atau apapun itu kalau memang ada, maka para saksi sebenarnya bisa meminta perlindungan,” tutur Febri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (12/9/2018).

Baca juga: Eni Maulani: Saya Tidak Menarik-narik Orang, Saya Sampaikan Apa Adanya

Febri menuturkan, proses pemeriksaan dan keterangan sudah disampaikan oleh tersangka Eni Maulani Saragih kepada penyidik KPK.

“Penyidik telah mengetahui baik dari CCTV ataupun dari informasi lain yang kami dapatkan apa yang dilakukan ke depan, kami belum bisa sampaikan,” kata Febri.

Saat ini, kata Febri, KPK masih fokus pada proses penyidikan kasus suap PLTU Riau-1

Sebelumnya, Mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Golkar Eni Maulani Saragih mengaku didatangi mantan Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto.

Menurut Eni, Novanto mendatanginya hingga empat kali. Saat itu, Novanto sedang diperiksa sebagai saksi, sehingga ditahan untuk sementara di Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kala itu, Eni juga tengah menunggu untuk diperiksa sebagai saksi.

Diduga, Novanto hendak memengaruhi Eni yang saat itu bersiap memberikan keterangan ke penyidik KPK. Eni tak menjelaskan detail pembicaraannya dengan Novanto. Yang pasti, apa yang disampaikan Novanto tak membuatnya nyaman.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wamenkes: Vaksin Sinovac yang Baru Tiba Diperuntukkan bagi Pelayan Publik dan Lansia

Wamenkes: Vaksin Sinovac yang Baru Tiba Diperuntukkan bagi Pelayan Publik dan Lansia

Nasional
Ibu Dipenjara Bersama Bayinya karena UU ITE, Pimpinan Komisi III Ingatkan Polri Selektif Proses Kasus

Ibu Dipenjara Bersama Bayinya karena UU ITE, Pimpinan Komisi III Ingatkan Polri Selektif Proses Kasus

Nasional
Muhammadiyah Ingatkan Pembangunan Ekonomi Agar Tak Bertentangan dengan Nilai Luhur Bangsa

Muhammadiyah Ingatkan Pembangunan Ekonomi Agar Tak Bertentangan dengan Nilai Luhur Bangsa

Nasional
10 Juta Bahan Baku Vaksin Sinovac Tiba di Indonesia

10 Juta Bahan Baku Vaksin Sinovac Tiba di Indonesia

Nasional
Doni Monardo Optimis Pandemi Covid-19 Bisa Terkendali pada 17 Agustus 2021

Doni Monardo Optimis Pandemi Covid-19 Bisa Terkendali pada 17 Agustus 2021

Nasional
Riset PPIM UIN Jakarta: 30,16 Persen Mahasiswa Indonesia Intoleran

Riset PPIM UIN Jakarta: 30,16 Persen Mahasiswa Indonesia Intoleran

Nasional
Pemerintah Akan Buka Penerimaan 1 Juta Formasi Guru PPPK

Pemerintah Akan Buka Penerimaan 1 Juta Formasi Guru PPPK

Nasional
Ini Alasan Presiden Jokowi Cabut Aturan Investasi Miras

Ini Alasan Presiden Jokowi Cabut Aturan Investasi Miras

Nasional
Setahun Pandemi, Persi Sebut Nakes Sempat Alami Kejenuhan

Setahun Pandemi, Persi Sebut Nakes Sempat Alami Kejenuhan

Nasional
KPK Dalami Bagi-bagi Uang Edhy Prabowo dalam Kasus Suap Ekspor Benih Lobster

KPK Dalami Bagi-bagi Uang Edhy Prabowo dalam Kasus Suap Ekspor Benih Lobster

Nasional
 Jokowi Putuskan Cabut Aturan soal Investasi Miras dalam Perpres 10/2021

Jokowi Putuskan Cabut Aturan soal Investasi Miras dalam Perpres 10/2021

Nasional
Kasus Wali Kota Cimahi, KPK Panggil Asisten Daerah

Kasus Wali Kota Cimahi, KPK Panggil Asisten Daerah

Nasional
Saat Wapres Pelopori Lansia Jadi Kelompok Prioritas Vaksinasi Covid-19

Saat Wapres Pelopori Lansia Jadi Kelompok Prioritas Vaksinasi Covid-19

Nasional
Tim Kajian UU ITE Minta Pendapat Nikita Mirzani hingga Ravio Patra

Tim Kajian UU ITE Minta Pendapat Nikita Mirzani hingga Ravio Patra

Nasional
Satgas Umumkan 16 Daerah Zona Merah Covid-19, Semua Wilayah Jakarta Tak Termasuk

Satgas Umumkan 16 Daerah Zona Merah Covid-19, Semua Wilayah Jakarta Tak Termasuk

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X