Pelaku Kekerasan terhadap Anak di Batam Seorang Anggota Polisi, KPAI Kerja Sama dengan Kompolnas

Kompas.com - 12/09/2018, 20:01 WIB
(ki-ka) Komisioner KPAI, Margaret Aliyatul Maimunah; Ketua KPAI Susanto; Local Marketing Tik Tok, Dini; serta Komisioner KPAI, Retno Listyarti di Jakarta, Senin (9/7/2018). KOMPAS.com/Yoga H. Widiartanto(ki-ka) Komisioner KPAI, Margaret Aliyatul Maimunah; Ketua KPAI Susanto; Local Marketing Tik Tok, Dini; serta Komisioner KPAI, Retno Listyarti di Jakarta, Senin (9/7/2018).
Penulis Devina Halim
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) akan bekerja sama dengan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) untuk menindaklanjuti anggota kepolisian yang menjadi pelaku tindak kekerasan di SMK swasta di Batam, Kepulauan Riau.

Pelaku yang berinisal ED tersebut merupakan pemilik modal sekolah tersebut, di mana ia kerap melakukan perundungan terhadap muridnya.

Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti menjelaskan kerja sama tersebut dibutuhkan karena lembaganya tidak memiliki wewenang untuk menindak pelaku yang termasuk kategori orang dewasa.

"Kita tidak bisa mengurusi anggota kepolisian ini, jadi kita berkoordinasi dengan Kompolnas terkait pengawasan dan pembinaan yang nanti bisa dilkukan oleh atasan langsung," kata Retno saat konferensi pers di Kantor KPAI, Jakarta Pusat, Rabu (12/9/2018). 

Baca juga: Kemendikbud Dalami Informasi Sekolah Miliki Ruang Tahanan di Batam

ED menjalankan sekolah tersebut dengan sistem semimiliter. Bahkan, terdapat sel tahanan untuk menghukum para murid dengan dalih untuk mendisiplinkan mereka.

Menurut Retno, pelaku tidak bisa memisahkan dirinya dengan identitas pekerjaannya sebagai anggota kepolisian.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Dia (ED) juga merangkap sebagai pembina, kemudian tidak bisa membedakan dirinya yang seorang polisi dengan tidak, sehingga ketika itu terjadi dia terapkan versi semimiliter tadi, artinya ini jelas tidak dibenarkan dalam sistem sekolah," ujarnya.

Kasus ini sedang dalam proses pengusutan inspektorat dan Dinas Pendidikan di Kepulauan Riau. Mereka masih akan menggali lebih dalam, termasuk bagaimana tugas ED di kepolisian jika waktunya habis mengurus murid-murid.

Baca juga: KPAI Temukan Sekolah Swasta Semimiliter Lengkap dengan Sel Tahanan

Nantinya, hasil tersebut juga dapat menjadi masukan bagi Kompolnas untuk menindaklanjuti ED.

Korban berinisial RS (17) menerima perlakuan kasar berupa, penjemputan paksa, diborgol, dan dipukul oleh pelaku.

Setelah itu, RS dijebloskan ke "penjara" di sekolah dan kembali menerima tindak kekerasan dengan berjalan jongkok di pekarangan sekolah yang beraspal sambil diborgol.

Perundungan itu disaksikan teman korban dan tersebar melalui media sosial serta aplikasi pesan instan. Akibatnya, kini korban mengalami trauma berat.

Kompas TV Proses penerimaan peserta didik baru atau ppdb berdasarkan sistem zonasi menuai polemik di masyarakat.

 



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pegawai Korban Pelecehan Disebut Kecewa atas Perlindungan dan Pendampingan KPI

Pegawai Korban Pelecehan Disebut Kecewa atas Perlindungan dan Pendampingan KPI

Nasional
Kasus Pelecehan di KPI Masih dalam Pengumpulan Bukti dan Saksi, Korban Jalani Tes Psikis Hari Ini

Kasus Pelecehan di KPI Masih dalam Pengumpulan Bukti dan Saksi, Korban Jalani Tes Psikis Hari Ini

Nasional
Antisipasi Gelombang Ketiga Covid-19, Pemerintah Pusat Diminta Koordinasi dengan Daerah

Antisipasi Gelombang Ketiga Covid-19, Pemerintah Pusat Diminta Koordinasi dengan Daerah

Nasional
Tak Punya Smartphone Bisa Naik Pesawat dan Kereta Tanpa PeduliLindungi, Ini Caranya

Tak Punya Smartphone Bisa Naik Pesawat dan Kereta Tanpa PeduliLindungi, Ini Caranya

Nasional
Ungkap 2 Strategi Menangi Pemilu 2024, PKB Berencana Usung Capres Sendiri

Ungkap 2 Strategi Menangi Pemilu 2024, PKB Berencana Usung Capres Sendiri

Nasional
Pemerintah Diminta Hati-hati Longgarkan Aktivitas Warga di Ruang Publik

Pemerintah Diminta Hati-hati Longgarkan Aktivitas Warga di Ruang Publik

Nasional
Kasus Jual Beli Jabatan di Probolinggo, KPK Periksa 5 Pejabat Kepala Desa

Kasus Jual Beli Jabatan di Probolinggo, KPK Periksa 5 Pejabat Kepala Desa

Nasional
Wapres Harap Keterbukaan Informasi di Pemerintahan Desa Semakin Transparan dan Efektif

Wapres Harap Keterbukaan Informasi di Pemerintahan Desa Semakin Transparan dan Efektif

Nasional
Ini 11 Aplikasi yang Bisa Akses Fitur PeduliLindungi Mulai Oktober 2021

Ini 11 Aplikasi yang Bisa Akses Fitur PeduliLindungi Mulai Oktober 2021

Nasional
Pemerintah Prediksi 3 Provinsi Ini Alami Kenaikan Kasus Stunting

Pemerintah Prediksi 3 Provinsi Ini Alami Kenaikan Kasus Stunting

Nasional
Satgas Diminta Monitor PTM Setiap Hari untuk Cegah Klaster Covid-19 di Sekolah

Satgas Diminta Monitor PTM Setiap Hari untuk Cegah Klaster Covid-19 di Sekolah

Nasional
Polisi Gelar Perkara Kasus Irjen Napoleon Aniaya Muhammad Kece

Polisi Gelar Perkara Kasus Irjen Napoleon Aniaya Muhammad Kece

Nasional
Pemerintah Harap Perpres Nomor 67 dan 72 2021 Mampu Atasi Persoalan TBC-Stunting

Pemerintah Harap Perpres Nomor 67 dan 72 2021 Mampu Atasi Persoalan TBC-Stunting

Nasional
Sebelum OTT, KPK Datangi Kementerian/Lembaga untuk Kasih Peringatan

Sebelum OTT, KPK Datangi Kementerian/Lembaga untuk Kasih Peringatan

Nasional
Wapres: Tak Ada lagi Alasan Badan Publik Tunda Keterbukaan Informasi

Wapres: Tak Ada lagi Alasan Badan Publik Tunda Keterbukaan Informasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.