Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bawaslu Prediksi Jumlah Pemilih Ganda Pemilu 2019 Capai 2 Juta

Kompas.com - 12/09/2018, 18:42 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Dian Maharani

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memprediksi jumlah data pemilih ganda Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019 mencapai angka 2 juta.

Jumlah tersebut meningkat dari hasil analisis Bawaslu sebelumnya, yang menemukan adanya 1 juta data pemilih ganda. Angka itu merupakan hasil analisis Bawaslu terhadap 285 kabupaten/kota dari 514 kabupaten/kota di Indonesia.

"Prediksi 1,8 sampai 2 juta (data pemilih ganda)," kata Komisioner Bawaslu Rahmat Bagja, di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Rabu (12/9/2018).

Bagja mengatakan, munculnya data ganda pada DPT bisa disebabkan oleh sejumlah hal. Misalnya, ada warga yang pindah domisili, tetapi tidak lapor ke ketua RT setempat sehingga data kependudukannya tidak dicabut.

Untuk membersihkan DPT dari pemilih ganda, ia menyebut, seharusnya ada perpanjangan masa perbaikan DPT. Perpanjangan itu, dari yang semula hanya 10 hari, terhitung sejak 6 September 2018, menjadi 30 hari.

Baca juga: Bawaslu Gresik Temukan 1.446 DPT Ganda, 529 Sudah Diverifikasi Faktual

Waktu perpanjangan bisa digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu, dan partai politik untuk bersama-sama melakukan pencermatan.

"Kami meminta 30 hari pencermatan karena harus ada verifikasi faktual (data pemilih) ke kabupaten/kota, supaya data bersih," ujar Bagja.

Dengan wakru yang panjang, pencermatan data pemilih ganda bisa dilakukan menggunakan data manual, bukan menggunakan quick sistem.

Namun demikian, KPU menolak usulan tersebut.

Bagja menilai, ada ketidakcermatan KPU dalam penyusunan DPT yang menyebabkan banyaknya jumlah data pemilih ganda dalam DPT.

"Berarti ada ketidakcermatan," kata dia.

Baca juga: Daftar Pemilih Ganda, Masalah yang Itu-itu Melulu dalam Pemilu

Sebelumnya, Bawaslu temukan 1.013.067 data pemilih ganda pada DPT Pemilu 2019.

Jumlah tersebut, menurut Komisioner KPU Viryan Azis, sangat berpotensi untuk bertambah. Sebab, data yang dirilis Bawaslu merupakan analisis di 285 kabupaten/kota di Indonesia. Sementara jumlah total kabupaten/kota mencapai 514.

Namun demikian, Viryan mengklaim, pihaknya bersama Bawaslu dan partai politik di tingkat kabupaten/kota terus melakukan pengecekan dan pencermatan data pemilih, sejak DPT ditetapkan pada 5 September 2019.

Batas akhir perbaikan DPT direncanakan jatuh pada 15 September 2018. Diharapkan, pada tanggal tersebut, DPT Pemilu 2019 sudah bersih dari data pemilih ganda.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Nasional
Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

Nasional
Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com