Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepala Daerah yang Dukung Jokowi-Ma'ruf Dapat Posisi Pengarah Teritorial

Kompas.com - 12/09/2018, 18:25 WIB
Ihsanuddin,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Kampanye Daerah (TKD) Joko Widodo Ma'ruf Amin disebut sudah terbentuk di seluruh provinsi, dan mayoritas kabupaten/kota. Kepala Daerah yang mendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin akan mendapatkan posisi.

"Jadi kepala daerah itu akan masuk pada fungsi pengarah teritorial," kata Wakil Ketua Umum TKN Jokowi-Ma'ruf, Abdul Kadir Karding di Sekretariat TKN Jokowi-Ma'ruf, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Rabu (12/9/2018).

Karding mengatakan, kepala daerah baik gubernur, bupati, dan walikota yang mendukung Jokowi-Ma'ruf idealnya menjadi ketua tim kampanye di daerahnya masing-masing. Namun, aturan tak membolehkan kepala daerah menjadi ketua tim kampanye.

Akhirnya, dibuatlah struktur pengarah teritorial untuk menampung para kepala daerah.

Baca juga: Para Kepala Daerah Partai Demokrat yang Dukung Jokowi-Maruf

"Alhamdulillah tim kami hampir 100 persen sudah terbentuk TKD provinsi. Ada satu dua yg belum tapi mereka sudah melakukan konsolidasi. Kabupaten kota otomatis karena kita sudah melakukan konsolidasi sampai ke kabupaten/kota," kata dia.

Karding mengklaim, rata-rata kepala daerah memang mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf. Namun, ia enggan menyebut berapa jumlah pastinya.

"Ini positifnya berarti bahwa jokowi ini memiliki kerja dan prestasi yang bagus dan ini bukti," ucap dia. 

Baca juga: KPU: Kepala Daerah Bisa Masuk Tim Kampanye, yang Tak Boleh Jadi Ketua Tim

"Kedua, berarti mereka gak mau bertentangan dengan arus bawah. Pasti mereka mendukung karena arus bawah mendukung," kata politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini.

Bahkan, lanjut Kardin, ada juga kepala daerah yang berasal dari parpol pengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Salah satu yang sudah menyatakan dukungannya adalah kader Demokrat yang juga Gubernur Papua Lukas Enembe. Namun, Karding menegaskan bahwa tim Jokowi-Ma'ruf tidak melakukan pembajakan.

"Saya kira faktanya enggak ada yang membajak. Mereka bergabung dengan kita dengan kerelaan dengan keikhlasan dan inisiatif politik mereka. Jangan lupa mereka ini pemimpin daerah dan gubernur. Memangnya gampang bajak-bajak," kata dia.

Kompas TV Ma’ruf Amin menganggap langkah itu sebagai sikap yang bijaksana.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com