Kepala Daerah yang Dukung Jokowi-Ma'ruf Dapat Posisi Pengarah Teritorial

Kompas.com - 12/09/2018, 18:25 WIB
Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, Minggu (12/8/2018). Reza JurnalistonSekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, Minggu (12/8/2018).
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Kampanye Daerah (TKD) Joko Widodo Ma'ruf Amin disebut sudah terbentuk di seluruh provinsi, dan mayoritas kabupaten/kota. Kepala Daerah yang mendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin akan mendapatkan posisi.

"Jadi kepala daerah itu akan masuk pada fungsi pengarah teritorial," kata Wakil Ketua Umum TKN Jokowi-Ma'ruf, Abdul Kadir Karding di Sekretariat TKN Jokowi-Ma'ruf, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Rabu (12/9/2018).

Karding mengatakan, kepala daerah baik gubernur, bupati, dan walikota yang mendukung Jokowi-Ma'ruf idealnya menjadi ketua tim kampanye di daerahnya masing-masing. Namun, aturan tak membolehkan kepala daerah menjadi ketua tim kampanye.

Akhirnya, dibuatlah struktur pengarah teritorial untuk menampung para kepala daerah.

Baca juga: Para Kepala Daerah Partai Demokrat yang Dukung Jokowi-Maruf

"Alhamdulillah tim kami hampir 100 persen sudah terbentuk TKD provinsi. Ada satu dua yg belum tapi mereka sudah melakukan konsolidasi. Kabupaten kota otomatis karena kita sudah melakukan konsolidasi sampai ke kabupaten/kota," kata dia.

Karding mengklaim, rata-rata kepala daerah memang mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf. Namun, ia enggan menyebut berapa jumlah pastinya.

"Ini positifnya berarti bahwa jokowi ini memiliki kerja dan prestasi yang bagus dan ini bukti," ucap dia. 

Baca juga: KPU: Kepala Daerah Bisa Masuk Tim Kampanye, yang Tak Boleh Jadi Ketua Tim

"Kedua, berarti mereka gak mau bertentangan dengan arus bawah. Pasti mereka mendukung karena arus bawah mendukung," kata politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini.

Bahkan, lanjut Kardin, ada juga kepala daerah yang berasal dari parpol pengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Salah satu yang sudah menyatakan dukungannya adalah kader Demokrat yang juga Gubernur Papua Lukas Enembe. Namun, Karding menegaskan bahwa tim Jokowi-Ma'ruf tidak melakukan pembajakan.

"Saya kira faktanya enggak ada yang membajak. Mereka bergabung dengan kita dengan kerelaan dengan keikhlasan dan inisiatif politik mereka. Jangan lupa mereka ini pemimpin daerah dan gubernur. Memangnya gampang bajak-bajak," kata dia.

Kompas TV Ma’ruf Amin menganggap langkah itu sebagai sikap yang bijaksana.


Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perludem: Pilkada Konon Katanya untuk Akomodasi Hak Konstitusional Rakyat, Itu Utopia

Perludem: Pilkada Konon Katanya untuk Akomodasi Hak Konstitusional Rakyat, Itu Utopia

Nasional
Satu Tahun Revisi UU KPK, Azyumardi Azra: Politik Kita Penuh 'Gimmick'

Satu Tahun Revisi UU KPK, Azyumardi Azra: Politik Kita Penuh "Gimmick"

Nasional
Pukat UGM Sebut Revisi UU KPK Terbukti Melumpuhkan KPK

Pukat UGM Sebut Revisi UU KPK Terbukti Melumpuhkan KPK

Nasional
KPK Dalami Aset-aset Milik Nurhadi dan Menantunya

KPK Dalami Aset-aset Milik Nurhadi dan Menantunya

Nasional
38 Zona Oranye Berubah Jadi Merah, Ini Daftarnya...

38 Zona Oranye Berubah Jadi Merah, Ini Daftarnya...

Nasional
Ahli: Dibanding Revisi PKPU, Perppu Baru Lebih Efektif Tegaskan Aturan Pilkada

Ahli: Dibanding Revisi PKPU, Perppu Baru Lebih Efektif Tegaskan Aturan Pilkada

Nasional
Sukses Raih WTP 13 Kali, LAN Mendapat Apresiasi Tinggi dari Menkeu

Sukses Raih WTP 13 Kali, LAN Mendapat Apresiasi Tinggi dari Menkeu

Nasional
Megawati dan Puan Jadi Jurkam Gibran-Teguh di Pilkada Solo

Megawati dan Puan Jadi Jurkam Gibran-Teguh di Pilkada Solo

Nasional
Ini Penjelasan Kemenkes soal Wacana Mengubah Definisi Kematian Akibat Covid-19

Ini Penjelasan Kemenkes soal Wacana Mengubah Definisi Kematian Akibat Covid-19

Nasional
Pemerintah Akan Tanggung Biaya Perawatan Karyawan yang Terpapar Covid-19

Pemerintah Akan Tanggung Biaya Perawatan Karyawan yang Terpapar Covid-19

Nasional
PKPU Direvisi, Pemerintah Ingin Arak-arakan Dilarang

PKPU Direvisi, Pemerintah Ingin Arak-arakan Dilarang

Nasional
Kampanye Pilkada 2020 Dimulai 26 September, Pemerintah Minta Revisi PKPU Dikebut

Kampanye Pilkada 2020 Dimulai 26 September, Pemerintah Minta Revisi PKPU Dikebut

Nasional
Klaster Rumah Sakit, Komunitas, dan Perkantoran Jadi Penyumbang Kasus Covid-19 Terbesar di Jakarta

Klaster Rumah Sakit, Komunitas, dan Perkantoran Jadi Penyumbang Kasus Covid-19 Terbesar di Jakarta

Nasional
Sekjen PBNU: Jangan Sampai Pilkada Timbulkan Risiko bagi Masyarakat

Sekjen PBNU: Jangan Sampai Pilkada Timbulkan Risiko bagi Masyarakat

Nasional
Mahfud MD: Pemungutan Suara Pilkada 2020 akan Dilakukan Lebih Ketat

Mahfud MD: Pemungutan Suara Pilkada 2020 akan Dilakukan Lebih Ketat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X