Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua KPU Sebut 21 dari 41 Tersangka Kasus Korupsi DPRD Malang "Nyaleg" Lagi

Kompas.com - 12/09/2018, 14:54 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menyebutkan, dari 41 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi DPRD Kota Malang, 21 di antaranya kembali maju sebagai bakal calon legislatif (bacaleg).

Namun, Arief belum bisa memastikan 21 orang itu maju sebagai bakal caleg di tingkat pusat, provinsi, atau kabupaten/kota.

"Kabarnya 21 orang. Tapi kami juga perlu cek mereka mencalonkan di mana, apakah DPRD kota, provinsi, atau DPR RI," kata Arief, di Kantor Badan Pengawas Pemilu, Jakarta, Rabu (12/9/2018).

Arief menjelaskan, majunya kembali 21 tersangka sebagai bacaleg tersebut merupakan kejadian luar biasa.

Baca juga: Nasdem Segera Putuskan Nasib Bacaleg Eks Koruptor yang Diloloskan Bawaslu

Oleh karena itu, menurut dia, perlu langkah luar biasa untuk menyelesaikannya. Saat ini, KPU tengah mempelajari pencalonan dan status tersangka secara keseluruhan.

Jika memungkinkan, KPU akan meminta partai untuk menarik 21 bacaleg yang berstatus tersangka kasus dugaan korupsi tersebut, dan menggantinya dengan calon lain.

"KPU cek dulu apakah memang memungkinkan diambil langkah untuk mengganti atau tidak," ujar Arief.

Baca juga: KPU Beri Kesempatan Partai Politik Ganti Bacaleg Bermasalah hingga Hari Ini

Jika langkah penggantian memungkinkan, proses itu harus dilakukan sebelum 20 September 2018, atau sebelum penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu 2019.

"Sebetulnya yang dinyatakan TMS bisa diganti karena status mantan eks koruptor itu. Tapi kan masa itu udah terlampaui, karena dia harusnya diganti sebelum ditetapkan DCS," jelas Arief.

Sebelumnya, KPK telah menjerat 41 anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pembahasan APBD Perubahan Kota Malang tahun anggaran 2015. 

Kompas TV Lewat rapat internal ini diharapkan anggota dewan baru bisa langsung bekerja maksimal dan menjalankan tugas serta fungsi pokoknya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi 'Online'

PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi "Online"

Nasional
4 Bandar Besar Judi 'Online' di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

4 Bandar Besar Judi "Online" di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

Nasional
Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Nasional
Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Nasional
Ketua RT di Kasus 'Vina Cirebon' Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Ketua RT di Kasus "Vina Cirebon" Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Nasional
Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Nasional
PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

Nasional
Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Nasional
Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Nasional
Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

Nasional
Kasus Korupsi Pembelian Truk Basarnas, KPK Sebut Negara Rugi Rp 20,4 Miliar

Kasus Korupsi Pembelian Truk Basarnas, KPK Sebut Negara Rugi Rp 20,4 Miliar

Nasional
PDI-P Sebut Hasto Masih Pimpin Rapat Internal Persiapan Pilkada 2024

PDI-P Sebut Hasto Masih Pimpin Rapat Internal Persiapan Pilkada 2024

Nasional
Bawas MA Bakal Periksa Majelis Hakim Gazalba Saleh jika Ada Indikasi Pelanggaran

Bawas MA Bakal Periksa Majelis Hakim Gazalba Saleh jika Ada Indikasi Pelanggaran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com