Pengamat: Tak Seharusnya Kepala Daerah Sampaikan Dukungan untuk Jokowi...

Kompas.com - 12/09/2018, 14:12 WIB
Bakal capres cawapres Pilpres 2019, Joko Widodo (kanan) dan Maruf Amin tiba di RSPAD untuk menjalani tes kesehatan yang diselenggarakan KPU untuk para kandidat, Jakarta, Minggu (12/8). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/foc/18. Akbar Nugroho GumayBakal capres cawapres Pilpres 2019, Joko Widodo (kanan) dan Maruf Amin tiba di RSPAD untuk menjalani tes kesehatan yang diselenggarakan KPU untuk para kandidat, Jakarta, Minggu (12/8). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/foc/18.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Firman Noor berpendapat pecahnya dukungan politik di internal partai politik bukan hal yang aneh. Hal itu dikatakan Firman menanggapi Partai Demokrat yang akan memberikan dispensasi kepada kadernya yang mendukung bakal capres-cawapres Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Menurut Firman, dispensasi yang diberikan Partai Demokrat merupakan ketidakmampuan parpol dalam mendisplinkan para kadernya. Apalagi, jika dukungan itu disampaikan oleh kader Demokrat yang kini menjadi kepala daerah. Seharusnya, seorang kepala daerah bisa bersikap netral.

“(Dispensasi Partai Demokrat kepada sejumlah kader) Ini hanya masalah bagaimana sebetulnya sebuah partai politik mendisiplinkan kadernya,” ujar Firman saat dihubungi Kompas.com, Rabu (12/9/2018).

Baca juga: SBY: Jika Diam Itu Emas, Speak is Silver

Seperti diketahui, sejumlah kader, fungsionaris, dan pengurus daerah Partai Demokrat akhir-akhir ini menyatakan mendukung pasangan Jokowi-Ma’ruf.

Sementara Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat sudah memutuskan mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno bersama Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Amanat Nasional.

Beberapa di antara mereka yang mendukung Jokowi adalah Gubernur Papua dan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Demokrat Papua Lukas Enembe, mantan Wakil Gubernur Jawa Barat Dedi Mizwar yang kini menjadi juru bicara tim pemenangan Jokowi-Ma’ruf, dan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang yang sudah memutuskan untuk mundur dari Demokrat.

"Ini enggak perlu lah para gubernur bersikap kayaknya seperti petugas partai lain, karena bagaimanapun mereka harus memberikan kepastian bahwa seorang gubernur adalah posisi seimbang untuk semua rakyat,” tutur Firman.

Baca juga: Para Kepala Daerah Partai Demokrat yang Dukung Jokowi-Maruf

“Masalahnya dengan statement (dukungan pilihan politik) itu ada kekhawatiran masyarakat khususnya masyarakat menengah ke bawah akan merasa dirugikan gubernur, apabila berbeda pendapat dengan gubernur,” sambung Firman.

Lebih lanjut, Firman mengatakan, Partai Demokrat harus memberikan sanksi tegas kepada kader yang berbeda pilihan politik di luar garis partai.

“Diberikan sanksi, kasih peringatan, dan sebagainya itu hak partai politik untuk melakukan itu. Dilihat dan dikembalikan kepada AD/ART masing-masing partai politik,” kata Firman.

Baca juga: AHY: Kader Demokrat Bebas Tentukan Sikap pada Pilpres 2019

Diberitakan sebelumnya, Partai Demokrat akan memberikan dispensasi kepada Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Demokrat yang mendukung pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada Pemilihan Presiden 2019, dengan berbagai pertimbangan.

Menurut Kapala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean, hingga saat ini, baru satu daerah yang sedang dipertimbangkan serius mendapatkan dispensasi.

"Hanya Papua yang sedang serius kami pertimbangkan," ujar Ferdinand, kepada Kompas.com, Minggu (9/9/2018) malam.

Selain Papua, kata dia, ada tiga DPD lainnya yang juga berkeinginan mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019. Namun, untuk tiga DPD itu, Partai Demokrat belum sampai pada tahap pertimbangan.

Kompas TV Ma’ruf Amin menganggap langkah itu sebagai sikap yang bijaksana.


Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ada Permintaan Prabowo Capres 2024, Muzani Sebut Ditentukan Setahun Sebelumnya

Ada Permintaan Prabowo Capres 2024, Muzani Sebut Ditentukan Setahun Sebelumnya

Nasional
Resmikan Program KiosMU, Airlangga: UMKM Prioritas Utama dalam Pemulihan Ekonomi Nasional

Resmikan Program KiosMU, Airlangga: UMKM Prioritas Utama dalam Pemulihan Ekonomi Nasional

Nasional
Mahfud: Banyak Dokter Meninggal Dunia karena Lelah dan Stres Tangani Pasien Covid-19

Mahfud: Banyak Dokter Meninggal Dunia karena Lelah dan Stres Tangani Pasien Covid-19

Nasional
Prabowo Kembali Tunjuk Ahmad Muzani Jadi Sekjen Partai Gerindra

Prabowo Kembali Tunjuk Ahmad Muzani Jadi Sekjen Partai Gerindra

Nasional
Jokowi Ajak Kader Gerindra Bantu Negara Tangani Dampak Pandemi Covid-19

Jokowi Ajak Kader Gerindra Bantu Negara Tangani Dampak Pandemi Covid-19

Nasional
Kongres Luar Biasa secara Virtual Saat Pandemi, Gerindra Siap Daftar ke Muri

Kongres Luar Biasa secara Virtual Saat Pandemi, Gerindra Siap Daftar ke Muri

Nasional
KSAD Jadi Wakil Komite Penanganan Covid-19, Mahfud: Keterlibatan TNI Diperlukan

KSAD Jadi Wakil Komite Penanganan Covid-19, Mahfud: Keterlibatan TNI Diperlukan

Nasional
UPDATE 8 Agustus: Kasus Covid-19 DKI Jakarta Kembali Lampaui Jawa Timur

UPDATE 8 Agustus: Kasus Covid-19 DKI Jakarta Kembali Lampaui Jawa Timur

Nasional
Prabowo: Gerindra Besar Bukan karena Ketum, tetapi Berhasil Tangkap Keluhan Rakyat

Prabowo: Gerindra Besar Bukan karena Ketum, tetapi Berhasil Tangkap Keluhan Rakyat

Nasional
Pemerintah Beri Bintang Jasa 22 Tenaga Medis yang Gugur Saat Rawat Pasien Covid-19

Pemerintah Beri Bintang Jasa 22 Tenaga Medis yang Gugur Saat Rawat Pasien Covid-19

Nasional
Platform E-Learning ASN Unggul Jadi Solusi Pelatihan ASN di Tengah Pandemi

Platform E-Learning ASN Unggul Jadi Solusi Pelatihan ASN di Tengah Pandemi

Nasional
Sebaran 2.277 Kasus Baru Covid-19 RI, DKI Jakarta Tertinggi dengan 686

Sebaran 2.277 Kasus Baru Covid-19 RI, DKI Jakarta Tertinggi dengan 686

Nasional
UPDATE 8 Agustus: Kasus Suspek Covid-19 Capai 83.624

UPDATE 8 Agustus: Kasus Suspek Covid-19 Capai 83.624

Nasional
Prabowo: Banyak Partai Muncul dan Cepat Hilang, Gerindra Kokoh 12 Tahun

Prabowo: Banyak Partai Muncul dan Cepat Hilang, Gerindra Kokoh 12 Tahun

Nasional
UPDATE 8 Agustus: Total 1.693.880 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE 8 Agustus: Total 1.693.880 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X