Pengamat: Tak Seharusnya Kepala Daerah Sampaikan Dukungan untuk Jokowi...

Kompas.com - 12/09/2018, 14:12 WIB
Bakal capres cawapres Pilpres 2019, Joko Widodo (kanan) dan Maruf Amin tiba di RSPAD untuk menjalani tes kesehatan yang diselenggarakan KPU untuk para kandidat, Jakarta, Minggu (12/8). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/foc/18. Akbar Nugroho GumayBakal capres cawapres Pilpres 2019, Joko Widodo (kanan) dan Maruf Amin tiba di RSPAD untuk menjalani tes kesehatan yang diselenggarakan KPU untuk para kandidat, Jakarta, Minggu (12/8). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/foc/18.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Firman Noor berpendapat pecahnya dukungan politik di internal partai politik bukan hal yang aneh. Hal itu dikatakan Firman menanggapi Partai Demokrat yang akan memberikan dispensasi kepada kadernya yang mendukung bakal capres-cawapres Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Menurut Firman, dispensasi yang diberikan Partai Demokrat merupakan ketidakmampuan parpol dalam mendisplinkan para kadernya. Apalagi, jika dukungan itu disampaikan oleh kader Demokrat yang kini menjadi kepala daerah. Seharusnya, seorang kepala daerah bisa bersikap netral.

“(Dispensasi Partai Demokrat kepada sejumlah kader) Ini hanya masalah bagaimana sebetulnya sebuah partai politik mendisiplinkan kadernya,” ujar Firman saat dihubungi Kompas.com, Rabu (12/9/2018).

Baca juga: SBY: Jika Diam Itu Emas, Speak is Silver

Seperti diketahui, sejumlah kader, fungsionaris, dan pengurus daerah Partai Demokrat akhir-akhir ini menyatakan mendukung pasangan Jokowi-Ma’ruf.

Sementara Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat sudah memutuskan mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno bersama Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Amanat Nasional.

Beberapa di antara mereka yang mendukung Jokowi adalah Gubernur Papua dan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Demokrat Papua Lukas Enembe, mantan Wakil Gubernur Jawa Barat Dedi Mizwar yang kini menjadi juru bicara tim pemenangan Jokowi-Ma’ruf, dan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang yang sudah memutuskan untuk mundur dari Demokrat.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Ini enggak perlu lah para gubernur bersikap kayaknya seperti petugas partai lain, karena bagaimanapun mereka harus memberikan kepastian bahwa seorang gubernur adalah posisi seimbang untuk semua rakyat,” tutur Firman.

Baca juga: Para Kepala Daerah Partai Demokrat yang Dukung Jokowi-Maruf

“Masalahnya dengan statement (dukungan pilihan politik) itu ada kekhawatiran masyarakat khususnya masyarakat menengah ke bawah akan merasa dirugikan gubernur, apabila berbeda pendapat dengan gubernur,” sambung Firman.

Lebih lanjut, Firman mengatakan, Partai Demokrat harus memberikan sanksi tegas kepada kader yang berbeda pilihan politik di luar garis partai.

“Diberikan sanksi, kasih peringatan, dan sebagainya itu hak partai politik untuk melakukan itu. Dilihat dan dikembalikan kepada AD/ART masing-masing partai politik,” kata Firman.

Baca juga: AHY: Kader Demokrat Bebas Tentukan Sikap pada Pilpres 2019

Diberitakan sebelumnya, Partai Demokrat akan memberikan dispensasi kepada Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Demokrat yang mendukung pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada Pemilihan Presiden 2019, dengan berbagai pertimbangan.

Menurut Kapala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean, hingga saat ini, baru satu daerah yang sedang dipertimbangkan serius mendapatkan dispensasi.

"Hanya Papua yang sedang serius kami pertimbangkan," ujar Ferdinand, kepada Kompas.com, Minggu (9/9/2018) malam.

Selain Papua, kata dia, ada tiga DPD lainnya yang juga berkeinginan mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019. Namun, untuk tiga DPD itu, Partai Demokrat belum sampai pada tahap pertimbangan.

Kompas TV Ma’ruf Amin menganggap langkah itu sebagai sikap yang bijaksana.


Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Betulkah Ada Tindak Pidana pada Tes Wawasan Kebangsaan KPK?

Betulkah Ada Tindak Pidana pada Tes Wawasan Kebangsaan KPK?

Nasional
Novel Baswedan Sebut Sikap Pimpinan KPK Memalukan karena Tolak Rekomendasi Ombudsman soal TWK

Novel Baswedan Sebut Sikap Pimpinan KPK Memalukan karena Tolak Rekomendasi Ombudsman soal TWK

Nasional
[POPULER NASIONAL] Kuasa Hukum Rizieq soal Vonis Dikuatkan di Tingkat Banding: Kami Syukuri | Tingginya Kematian Covid-19 dan Vaksinasi yang Rendah

[POPULER NASIONAL] Kuasa Hukum Rizieq soal Vonis Dikuatkan di Tingkat Banding: Kami Syukuri | Tingginya Kematian Covid-19 dan Vaksinasi yang Rendah

Nasional
Airlangga: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Ketiga Akan Terdampak Varian Delta

Airlangga: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Ketiga Akan Terdampak Varian Delta

Nasional
Kematian akibat Covid-19 Tembus 1.000 Per Hari dalam 3 Minggu, Ini Penyebabnya Menurut Epidemiolog

Kematian akibat Covid-19 Tembus 1.000 Per Hari dalam 3 Minggu, Ini Penyebabnya Menurut Epidemiolog

Nasional
Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi di Kuartal Ketiga Bisa Maksimal jika Varian Delta Dikendalikan

Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi di Kuartal Ketiga Bisa Maksimal jika Varian Delta Dikendalikan

Nasional
Satgas Ungkap 5 Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 Tinggi, Depok Nomor Satu

Satgas Ungkap 5 Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 Tinggi, Depok Nomor Satu

Nasional
Triwulan II 2021, Menteri KP Berhasil Bawa Sektor Perikanan Tumbuh hingga 9,69 Persen

Triwulan II 2021, Menteri KP Berhasil Bawa Sektor Perikanan Tumbuh hingga 9,69 Persen

Nasional
13 Poin Keberatan KPK atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman Terkait Alih Status Pegawai

13 Poin Keberatan KPK atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman Terkait Alih Status Pegawai

Nasional
KPK Sebut LAHP Ombudsman Cederai Hukum

KPK Sebut LAHP Ombudsman Cederai Hukum

Nasional
Vaksinasi Dosis Ketiga Nakes Ditargetkan Rampung Pekan Kedua Agustus

Vaksinasi Dosis Ketiga Nakes Ditargetkan Rampung Pekan Kedua Agustus

Nasional
Satgas: Hingga 3 Agustus, Capaian Vaksinasi Covid-19 Baru 10 Persen Total Sasaran

Satgas: Hingga 3 Agustus, Capaian Vaksinasi Covid-19 Baru 10 Persen Total Sasaran

Nasional
Soal Nota Kesepahaman Backdate, KPK Sebut Tak Jadi Digunakan Karena TWK Dibiayai BKN

Soal Nota Kesepahaman Backdate, KPK Sebut Tak Jadi Digunakan Karena TWK Dibiayai BKN

Nasional
Minta Polisi Hentikan Proses Hukum Dinar Candy, ICJR Nilai Bisa Timbulkan Overkriminalisasi

Minta Polisi Hentikan Proses Hukum Dinar Candy, ICJR Nilai Bisa Timbulkan Overkriminalisasi

Nasional
KPK Sebut Ombudsman Melanggar Hukum Karena Periksa Laporan yang Ditangani Pengadilan

KPK Sebut Ombudsman Melanggar Hukum Karena Periksa Laporan yang Ditangani Pengadilan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X