Pengamat: Tak Seharusnya Kepala Daerah Sampaikan Dukungan untuk Jokowi...

Kompas.com - 12/09/2018, 14:12 WIB
Bakal capres cawapres Pilpres 2019, Joko Widodo (kanan) dan Maruf Amin tiba di RSPAD untuk menjalani tes kesehatan yang diselenggarakan KPU untuk para kandidat, Jakarta, Minggu (12/8). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/foc/18. Akbar Nugroho GumayBakal capres cawapres Pilpres 2019, Joko Widodo (kanan) dan Maruf Amin tiba di RSPAD untuk menjalani tes kesehatan yang diselenggarakan KPU untuk para kandidat, Jakarta, Minggu (12/8). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/foc/18.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Firman Noor berpendapat pecahnya dukungan politik di internal partai politik bukan hal yang aneh. Hal itu dikatakan Firman menanggapi Partai Demokrat yang akan memberikan dispensasi kepada kadernya yang mendukung bakal capres-cawapres Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Menurut Firman, dispensasi yang diberikan Partai Demokrat merupakan ketidakmampuan parpol dalam mendisplinkan para kadernya. Apalagi, jika dukungan itu disampaikan oleh kader Demokrat yang kini menjadi kepala daerah. Seharusnya, seorang kepala daerah bisa bersikap netral.

“(Dispensasi Partai Demokrat kepada sejumlah kader) Ini hanya masalah bagaimana sebetulnya sebuah partai politik mendisiplinkan kadernya,” ujar Firman saat dihubungi Kompas.com, Rabu (12/9/2018).

Baca juga: SBY: Jika Diam Itu Emas, Speak is Silver

Seperti diketahui, sejumlah kader, fungsionaris, dan pengurus daerah Partai Demokrat akhir-akhir ini menyatakan mendukung pasangan Jokowi-Ma’ruf.

Sementara Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat sudah memutuskan mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno bersama Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Amanat Nasional.

Beberapa di antara mereka yang mendukung Jokowi adalah Gubernur Papua dan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Demokrat Papua Lukas Enembe, mantan Wakil Gubernur Jawa Barat Dedi Mizwar yang kini menjadi juru bicara tim pemenangan Jokowi-Ma’ruf, dan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang yang sudah memutuskan untuk mundur dari Demokrat.

"Ini enggak perlu lah para gubernur bersikap kayaknya seperti petugas partai lain, karena bagaimanapun mereka harus memberikan kepastian bahwa seorang gubernur adalah posisi seimbang untuk semua rakyat,” tutur Firman.

Baca juga: Para Kepala Daerah Partai Demokrat yang Dukung Jokowi-Maruf

“Masalahnya dengan statement (dukungan pilihan politik) itu ada kekhawatiran masyarakat khususnya masyarakat menengah ke bawah akan merasa dirugikan gubernur, apabila berbeda pendapat dengan gubernur,” sambung Firman.

Lebih lanjut, Firman mengatakan, Partai Demokrat harus memberikan sanksi tegas kepada kader yang berbeda pilihan politik di luar garis partai.

“Diberikan sanksi, kasih peringatan, dan sebagainya itu hak partai politik untuk melakukan itu. Dilihat dan dikembalikan kepada AD/ART masing-masing partai politik,” kata Firman.

Baca juga: AHY: Kader Demokrat Bebas Tentukan Sikap pada Pilpres 2019

Diberitakan sebelumnya, Partai Demokrat akan memberikan dispensasi kepada Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Demokrat yang mendukung pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada Pemilihan Presiden 2019, dengan berbagai pertimbangan.

Menurut Kapala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean, hingga saat ini, baru satu daerah yang sedang dipertimbangkan serius mendapatkan dispensasi.

"Hanya Papua yang sedang serius kami pertimbangkan," ujar Ferdinand, kepada Kompas.com, Minggu (9/9/2018) malam.

Selain Papua, kata dia, ada tiga DPD lainnya yang juga berkeinginan mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019. Namun, untuk tiga DPD itu, Partai Demokrat belum sampai pada tahap pertimbangan.

Kompas TV Ma’ruf Amin menganggap langkah itu sebagai sikap yang bijaksana.


Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

76.981 Kasus Covid-19 di Indonesia: Sembuh 36.689, Meninggal 3.656

76.981 Kasus Covid-19 di Indonesia: Sembuh 36.689, Meninggal 3.656

Nasional
Terapkan WFH, LAN Pastikan Layanan Tetap Berjalan Normal

Terapkan WFH, LAN Pastikan Layanan Tetap Berjalan Normal

Nasional
Ini Alasan Jokowi Tunjuk Prabowo Pimpin Proyek Lumbung Pangan

Ini Alasan Jokowi Tunjuk Prabowo Pimpin Proyek Lumbung Pangan

Nasional
LAN Gelar Rapid Test dan Contact Tracing Setelah Seorang Pegawainya Meninggal Akibat Covid-19

LAN Gelar Rapid Test dan Contact Tracing Setelah Seorang Pegawainya Meninggal Akibat Covid-19

Nasional
Seorang Pegawainya Meninggal Akibat Covid-19, LAN Tutup Kantor dan Berlakukan WFH

Seorang Pegawainya Meninggal Akibat Covid-19, LAN Tutup Kantor dan Berlakukan WFH

Nasional
Airlangga Minta GP Anshor Kampanyekan Bahaya Covid-19 Melalui Kearifan Lokal

Airlangga Minta GP Anshor Kampanyekan Bahaya Covid-19 Melalui Kearifan Lokal

Nasional
Mendagri: Kalau Ada Kekerasan di IPDN, Pelakunya akan Dipidana Tanpa Ampun

Mendagri: Kalau Ada Kekerasan di IPDN, Pelakunya akan Dipidana Tanpa Ampun

Nasional
Polri Catat Kenaikan Angka Kriminalitas Sebesar 10,37 Persen dalam Sepekan

Polri Catat Kenaikan Angka Kriminalitas Sebesar 10,37 Persen dalam Sepekan

Nasional
Sanksi Pelanggaran Protokol Kesehatan Disiapkan, Jokowi: Berupa Denda atau Kerja Sosial

Sanksi Pelanggaran Protokol Kesehatan Disiapkan, Jokowi: Berupa Denda atau Kerja Sosial

Nasional
Teka-teki Penerbitan Paspor untuk Djoko Tjandra

Teka-teki Penerbitan Paspor untuk Djoko Tjandra

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anggota DPR dari Gerindra Disebut Teken Surat Pemecatan | 18 Lembaga Akan Dibubarkan Presiden

[POPULER NASIONAL] Anggota DPR dari Gerindra Disebut Teken Surat Pemecatan | 18 Lembaga Akan Dibubarkan Presiden

Nasional
Seorang Pegawai LAN Meninggal Akibat Covid-19

Seorang Pegawai LAN Meninggal Akibat Covid-19

Nasional
Kemenkes: Batasan Biaya Tertinggi Rapid Test Rp 150.000 Berlaku untuk Pasien Mandiri

Kemenkes: Batasan Biaya Tertinggi Rapid Test Rp 150.000 Berlaku untuk Pasien Mandiri

Nasional
Saat Pemerintah Akui Salah Gunakan Diksi New Normal...

Saat Pemerintah Akui Salah Gunakan Diksi New Normal...

Nasional
Mengenang Jenderal Hoegeng, Kapolri Jujur dan Teladan Bhayangkara...

Mengenang Jenderal Hoegeng, Kapolri Jujur dan Teladan Bhayangkara...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X