Hari Ini dalam Sejarah: Mengenang Tragedi Tanjung Priok..

Kompas.com - 12/09/2018, 11:45 WIB
 Kerusuhan Tanjungpriok -- Beberapa bangunan yang terbakar saat terjadi kerusuhan di Tanjungpriok pada Rabu malam, 12 September 1984. Sejumlah orang dilaporkan meningal dalam peristiwa rusuh itu.  

Kompas/Albert Kuhon Kerusuhan Tanjungpriok -- Beberapa bangunan yang terbakar saat terjadi kerusuhan di Tanjungpriok pada Rabu malam, 12 September 1984. Sejumlah orang dilaporkan meningal dalam peristiwa rusuh itu.

KOMPAS.com - Hari ini 34 tahun yang lalu, tepatnya pada 12 September 1984 terjadi peristiwa berdarah Tanjung Priok yang mengakibatkan banyaknya korban tewas dan luka-luka, terutama di kalangan masyarakat sipil.

Tragedi ini terjadi saat aparat Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) menangani demonstrasi yang dilakukan masyarakat yang menolak diterapkannya asas tunggal Pancasila oleh Pemerintah Soeharto.

Namun, demonstrasi berujung menjadi sebuah kerusuhan, yang kemudian menjadikan aparat keamanan bertindak tegas, bahkan terkesan brutal dengan melepaskan tembakan berpeluru tajam.

Data Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa peristiwa itu menyebabkan 24 orang tewas, sedangkan 55 orang menderita luka-luka.

Baca juga: Keluarga Korban Tragedi Tanjung Priok Tolak Upaya Rekonsiliasi

Asas tunggal Pancasila

Pada era 1980-an, upaya menerapkan Pancasila sebagai asas tunggal memang sedang gencar-gencarnya dilakukan oleh Pemerintah Orde Baru. Kebijakan ini kemudian menuai protes di masyarakat.

Salah satu kelompok yang kerap memberi kritik adalah Petisi 50. Kelompok yang terdiri atas sejumlah tokoh bangsa seperti mantan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin, mantan Kapolri Jenderal Purn Hoegeng Imam Santoso, mantan Perdana Menteri Burhanuddin Harahap, dan eks pemimpin Masyumi Mohammad Natsir itu menilai Soeharto mempolitisasi Pancasila.

Selain Petisi 50, protes terhadap kebijakan Pancasila sebagai asas tunggal juga dilakukan oleh kelompok Muslim. Di Jakarta, Tanjung Priok dikenal sebagai salah satu basis yang menyuarakan penolakan terhadap Pancasila sebagai asas tunggal.

Dilansir dari dokumen Komnas HAM, demonstrasi penolakan terhadap Pancasila sebagai asas tunggal berakar pada aksi kekerasan dan penahanan terhadap empat warga, yaitu Achmad Sahi, Syafwan Sulaeman, Syarifuddin Rambe, dan Muhammad Nur.

Empat orang itu ditahan setelah sebelumnya terdapat aksi pembakaran sepeda motor Babinsa.

Pembakaran terjadi setelah masyarakat mendengar ada aksi provokasi yang dilakukan oknum tentara di sebuah masjid. Kabar beredar semakin liar dan menyebabkan masyarakat setempat marah.

Halaman:
Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPU Didorong Atur Calon Kepala Daerah Eks Napi Umumkan Rekam Jejak di TPS

KPU Didorong Atur Calon Kepala Daerah Eks Napi Umumkan Rekam Jejak di TPS

Nasional
'City Manager' Ibu Kota Baru Dipilih Tanpa Pemilu

"City Manager" Ibu Kota Baru Dipilih Tanpa Pemilu

Nasional
Bupati Puncak: Idealnya Ada 6 Provinsi di Papua

Bupati Puncak: Idealnya Ada 6 Provinsi di Papua

Nasional
Soal Kemungkinan Dukung Gibran dan Bobby, Gerindra: Tergantung Survei

Soal Kemungkinan Dukung Gibran dan Bobby, Gerindra: Tergantung Survei

Nasional
Survei Median Sebut Gibran Tak Populer di Pilkada Solo, Ini Respons Puan

Survei Median Sebut Gibran Tak Populer di Pilkada Solo, Ini Respons Puan

Nasional
Muhammadiyah: Majelis Taklim Tak Perlu Jadi Sasaran Hadapi Radikalisme

Muhammadiyah: Majelis Taklim Tak Perlu Jadi Sasaran Hadapi Radikalisme

Nasional
Survei Median: Pemilih PDI-P di Solo Terbelah, Elektabilitas Gibran di Bawah Petahana

Survei Median: Pemilih PDI-P di Solo Terbelah, Elektabilitas Gibran di Bawah Petahana

Nasional
Jaksa Telusuri Penukaran Uang Rp 3,5 Miliar ke Dollar Singapura untuk Eks Dirut PTPN III

Jaksa Telusuri Penukaran Uang Rp 3,5 Miliar ke Dollar Singapura untuk Eks Dirut PTPN III

Nasional
Survei Median: Mayoritas Responden Anggap Pencalonan Gibran Bukan Politik Dinasti

Survei Median: Mayoritas Responden Anggap Pencalonan Gibran Bukan Politik Dinasti

Nasional
Ketua DPR: Omnibus Law Bukan 'Legacy' Presiden, tetapi Seluruh Bangsa

Ketua DPR: Omnibus Law Bukan "Legacy" Presiden, tetapi Seluruh Bangsa

Nasional
Saksi Akui Antar 345.000 Dollar Singapura ke Eks Dirut PTPN III

Saksi Akui Antar 345.000 Dollar Singapura ke Eks Dirut PTPN III

Nasional
Soal Amendemen UUD 1945, Muhammadiyah Usul Jabatan Presiden Tetap 2 Periode

Soal Amendemen UUD 1945, Muhammadiyah Usul Jabatan Presiden Tetap 2 Periode

Nasional
Ketum PP Muhammadiyah Dukung Amendemen UUD 1945 Terbatas soal GBHN

Ketum PP Muhammadiyah Dukung Amendemen UUD 1945 Terbatas soal GBHN

Nasional
Eks Koruptor Boleh Ikut Pilkada, Johan Budi: Sudah Cacat Moral, Harusnya Dilarang

Eks Koruptor Boleh Ikut Pilkada, Johan Budi: Sudah Cacat Moral, Harusnya Dilarang

Nasional
Ketua DPR: PPATK Harusnya Tak Ungkap Rekening Kasino Kepala Daerah ke Publik

Ketua DPR: PPATK Harusnya Tak Ungkap Rekening Kasino Kepala Daerah ke Publik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X