Kompas.com - 10/09/2018, 17:30 WIB
40 Anggota DPRD Kota Malang hasil PAW saat dilantik di gedung DPRD Kota Malang, Senin (10/9/2018) KOMPAS.com/Andi Hartik40 Anggota DPRD Kota Malang hasil PAW saat dilantik di gedung DPRD Kota Malang, Senin (10/9/2018)

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz mengapresiasi dilantiknya 40 anggota DPRD Kota Malang hasil Pergantian Antar Waktu (PAW).

Sebagai informasi, 40 anggota DPRD Kota Malang ini menggantikan anggota DPRD sebelumnya yang terseret dalam kasus suap massal pembahasan APBD Perubahan Kota Malang tahun anggaran 2015. Kasus tersebut ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Donal tak mempermasalahkan pelantikan tersebut tanpa menunggu putusan yang berkekuatan hukum tetap. Sebab, Kota Malang sedang mengalami kondisi pemerintahan yang tidak biasa.

Baca juga: Fakta Terbaru Korupsi Massal DPRD Kota Malang, 40 Anggota Dewan Pengganti Dilantik

"Saya lihat justru itu bagus ya, karena PAW sebelum berkekuatan hukum tetap itu positif. Sebab dalam kondisi sekarang itu ada kondisi di luar kebiasaan. Sebab hampir seluruhnya, 90 persen (anggota DPRD sebelumnya) terjerat korupsi," kata Donal di DPP PSI, Jakarta, Senin (10/9/2018).

Menurut Donal, apabila para anggota DPRD yang terseret dalam kasus korupsi tak segera diganti, akan berdampak negatif pada jalannya pemerintahan di Kota Malang.

"Justru PAW ini merupakan langkah hukum yang bisa menjawab kondisi memaksa. Sebab pemerintah akan bisa kosong kalau tidak ada pergantian itu. Ini justru positif," ujarnya.

Seperti yang diketahui, DPRD Kota Malang mulai berbenah setelah dilanda kasus korupsi dana APBD Perubahan Tahun Anggaran 2015. Hari ini, 40 anggota dewan Pergantian Antar Waktu (PAW) telah dilantik.

Baca juga: Nama-nama Pengganti Anggota DPRD Kota Malang yang Korupsi Massal

Plt Ketua DPRD Kota Malang, Abdurrochman mengatakan, Surat Keputusan (SK) hasil PAW sudah turun dari Gubernur Jawa Timur Soekarwo sehingga semuanya sudah bisa dilantik.

Apalagi, belum ada kendala hukum dalam proses PAW yang sangat cepat itu.

"Sudah selesai, pada hari Sabtu Pakde Karwo (Soekarwo) sudah tanda tangan dan menilai kerja KPU Kota Malang bagus," katanya.

Mereka dilantik untuk melanjutkan sisa masa jabatan anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Novel Baswedan, Tokoh Antikorupsi dengan Elektabilitas Tertinggi Versi Survei KedaiKOPI

Novel Baswedan, Tokoh Antikorupsi dengan Elektabilitas Tertinggi Versi Survei KedaiKOPI

Nasional
Tata Cara dan Syarat Daftar Nikah Selama Pandemi Covid-19

Tata Cara dan Syarat Daftar Nikah Selama Pandemi Covid-19

Nasional
Soal Perbedaan Waktu Imsak, Muhammadiyah: Jangan Jadi Konflik di Negara Demokrasi

Soal Perbedaan Waktu Imsak, Muhammadiyah: Jangan Jadi Konflik di Negara Demokrasi

Nasional
Satgas: Zona Merah Covid-19 Terus Bertambah, Terbanyak di Bali

Satgas: Zona Merah Covid-19 Terus Bertambah, Terbanyak di Bali

Nasional
RI Tuan Rumah KTT G20, Menteri PPPA Tegaskan Komitmen Pemberdayaan Perempuan

RI Tuan Rumah KTT G20, Menteri PPPA Tegaskan Komitmen Pemberdayaan Perempuan

Nasional
Jadwal Imsak dan Subuh Muhammadiyah 8 Menit Lebih Lama dari Pemerintah, Ini Penjelasannya

Jadwal Imsak dan Subuh Muhammadiyah 8 Menit Lebih Lama dari Pemerintah, Ini Penjelasannya

Nasional
AD/ART Partai Demokrat Digugat ke PN Jakarta Pusat

AD/ART Partai Demokrat Digugat ke PN Jakarta Pusat

Nasional
KNKT Berhasil Unduh Data CVR Pesawat Sriwijaya Air SJ 182

KNKT Berhasil Unduh Data CVR Pesawat Sriwijaya Air SJ 182

Nasional
MUI Wajibkan Penderita Covid-19 Jalani Ibadah Ramadan di Rumah

MUI Wajibkan Penderita Covid-19 Jalani Ibadah Ramadan di Rumah

Nasional
Soal Pengajuan Merek Partai Demokrat oleh SBY, Dirjen Kekayaan Intelektual: Kemungkinan Ditolak

Soal Pengajuan Merek Partai Demokrat oleh SBY, Dirjen Kekayaan Intelektual: Kemungkinan Ditolak

Nasional
Satgas Minta Generasi Muda Bantu Lansia Dapatkan Vaksinasi Covid-19

Satgas Minta Generasi Muda Bantu Lansia Dapatkan Vaksinasi Covid-19

Nasional
Survei Capres 2024 KedaiKopi: Elektabilitas Gita Wirjawan Tertinggi di Kalangan Ekonom

Survei Capres 2024 KedaiKopi: Elektabilitas Gita Wirjawan Tertinggi di Kalangan Ekonom

Nasional
ASN Bisa Kerja 6 Jam dari Rumah Saat Ramadhan, Ini Panduannya Menurut SE Menpan RB

ASN Bisa Kerja 6 Jam dari Rumah Saat Ramadhan, Ini Panduannya Menurut SE Menpan RB

Nasional
Tingginya Elektabilitas Prabowo Dinilai Wajar, Dua Kali Jadi Calon Presiden

Tingginya Elektabilitas Prabowo Dinilai Wajar, Dua Kali Jadi Calon Presiden

Nasional
Elektabilitas Tertinggi untuk Capres Non-Parpol, Susi Pudjiastuti: Surveinya Iseng

Elektabilitas Tertinggi untuk Capres Non-Parpol, Susi Pudjiastuti: Surveinya Iseng

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X