Penjelasan Pengacara soal Pertemuan Novanto dan Eni Maulani di Rutan KPK

Kompas.com - 09/09/2018, 12:35 WIB
Terpidana kasus korupsi proyek KTP elektronik, Setya Novanto resmi berpindah dari Rutan Kelas 1 Jakarta Timur Cabang Rutan KPK ke Lapas Sukamiskin, Jawa Barat. Pantauan Kompas.com, Novanto keluar dari tahanan sekitar pukul 13.30 WIB, Jumat (4/5/2018) DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comTerpidana kasus korupsi proyek KTP elektronik, Setya Novanto resmi berpindah dari Rutan Kelas 1 Jakarta Timur Cabang Rutan KPK ke Lapas Sukamiskin, Jawa Barat. Pantauan Kompas.com, Novanto keluar dari tahanan sekitar pukul 13.30 WIB, Jumat (4/5/2018)
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengacara Setya Novanto, Maqdir Ismail mengakui kliennya pernah bertemu dengan tersangka Eni Maulani Saragih saat keduanya berada di Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK).

Saat itu, Novanto sedang diperiksa sebagai saksi, sehingga ditahan untuk sementara di Rutan KPK.

"Bahwa benar ada pertemuan di Rutan KPK, ketika Pak Novanto diperiksa sebagai saksi dalam perkara Ibu Eni Maulani Saragih. Ketika itu, Pak Novanto sedang melakukan olahraga pagi," ujar Maqdir kepada Kompas.com, Minggu (9/9/2018).

Baca juga: Setya Novanto Bantah Ada Permintaan Jatah untuk Golkar dari Proyek PLTU

Menurut Maqdir, dalam pertemuan itu Novanto hanya menyampaikan empati dan ucapan prihatin atas perkara dugaan korupsi yang dialami Eni Maulani sebagai salah seorang kader Partai Golkar. Novanto juga menyampaikan permintaan agar Eni bersikap kooperatif dalam pemeriksaan oleh penyidik KPK.

Maqdir mengatakan, Novanto meminta Eni menyampaikan yang diketahui sesuai fakta, tidak perlu ada yang ditutupi atau disembunyikan.

"Sebab dengan sikap kooperatif ini, justru akan mendatangkan kebaikan bagi Ibu Eni dan justru sikap seperti ini akan berpengaruh terhadap tuntutan dan hukuman nantinya," kata Madir.

Sebelumnya, mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih mengaku didatangi Setya Novanto. Menurut Eni, Novanto menyampaikan sejumlah hal kepadanya terkait kasus dugaan korupsi pembangunan PLTU 1 Riau.

Baca juga: KPK Terus Dalami Aliran Dana Suap PLTU Riau-1 ke Partai Golkar

Kedatangan Novanto itu kemudian diceritakan Eni kepada penyidik KPK saat menjalani pemeriksaan.

"Penyidik menanyakan kepada saya, mengonfirmasi atas kedatangan Pak Novanto menemui saya. Saya sudah jelaskan apa yang disampaikan Pak Novanto," ujar Eni seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK Jakarta, Jumat (7/9/2018).

Eni mengakui Novanto mendatanginya sampai empat kali. Saat itu, Novanto sedang diperiksa sebagai saksi, sehingga penahanannya untuk sementara di Rumah Tahanan KPK.

Menurut Eni, ada lima hal yang disampaikan Setya Novanto. Diduga, Novanto ingin memengaruhi Eni saat memberikan keterangannya kepada penyidik KPK, khususnya mengenai uang untuk kegiatan Partai Golkar.

"Ya memang apa yang disampaikan oleh Pak Novanto membuat saya kurang nyaman," kata Eni.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kamis, DPR Akan Bacakan Surat Presiden Tentang Ombinus Law RUU Cipta Kerja

Kamis, DPR Akan Bacakan Surat Presiden Tentang Ombinus Law RUU Cipta Kerja

Nasional
Mahasiswa UI Ciptakan Aplikasi EndCorona, Bantu Masyarakat Hadapi Covid-19

Mahasiswa UI Ciptakan Aplikasi EndCorona, Bantu Masyarakat Hadapi Covid-19

Nasional
Agamawan hingga Budayawan dalam Forum Risalah Jakarta Surati Jokowi, Ini Isinya

Agamawan hingga Budayawan dalam Forum Risalah Jakarta Surati Jokowi, Ini Isinya

Nasional
Diralat, Polri Sebut 7 Polisi Siswa Setukpa Bukan Positif Covid-19 tetapi Berstatus PDP

Diralat, Polri Sebut 7 Polisi Siswa Setukpa Bukan Positif Covid-19 tetapi Berstatus PDP

Nasional
KSP: Penerapan Kebijakan PSBB Pertimbangkan Karakteristik Bangsa

KSP: Penerapan Kebijakan PSBB Pertimbangkan Karakteristik Bangsa

Nasional
300 Polisi yang 'Rapid Test'-nya Positif Dikarantina 14 Hari

300 Polisi yang "Rapid Test"-nya Positif Dikarantina 14 Hari

Nasional
10 dari 14 WNI Positif Covid-19 di India Sembuh

10 dari 14 WNI Positif Covid-19 di India Sembuh

Nasional
34.696 WNI yang Terdampak Kebijakan Lockdown Malaysia Kembali ke Tanah Air

34.696 WNI yang Terdampak Kebijakan Lockdown Malaysia Kembali ke Tanah Air

Nasional
Pemerintah Terapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar, Ini Catatan Ombudsman

Pemerintah Terapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar, Ini Catatan Ombudsman

Nasional
Pemerintah: Terima Kasih Seluruh Pemda yang Intens Memutus Rantai Corona

Pemerintah: Terima Kasih Seluruh Pemda yang Intens Memutus Rantai Corona

Nasional
'Mari Jaga Kampung Halaman Tetap Sehat dengan Tidak Mudik'

"Mari Jaga Kampung Halaman Tetap Sehat dengan Tidak Mudik"

Nasional
Antisipasi Covid-19 di Penjara, 13.430 Napi Dibebaskan per 1 April

Antisipasi Covid-19 di Penjara, 13.430 Napi Dibebaskan per 1 April

Nasional
Kasus Covid-19 Tersebar di 32 Provinsi, DKI Catat 808 Kasus

Kasus Covid-19 Tersebar di 32 Provinsi, DKI Catat 808 Kasus

Nasional
Pasien Covid-19 Bertambah, Bukti Penularan Masih Ada dan Kontak Dekat Diabaikan

Pasien Covid-19 Bertambah, Bukti Penularan Masih Ada dan Kontak Dekat Diabaikan

Nasional
Komisi VIII Minta Pemerintah Tak Buru-buru soal Penyelenggaraan Haji

Komisi VIII Minta Pemerintah Tak Buru-buru soal Penyelenggaraan Haji

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X