Suciwati Berharap Penuntasan Kasus Munir Tak Sekadar "Janji Surga"

Kompas.com - 07/09/2018, 19:23 WIB
Istri almarhum Munir Said Thalib, Suciwati. Fabian Januarius KuwadoIstri almarhum Munir Said Thalib, Suciwati.

JAKARTA, KOMPAS.com - Istri Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) mendiang Munir Said Thalib, Suciwati berharap komitmen pemerintahan Presiden Joko Widodo menuntaskan kasus suaminya tak sekadar janji manis.

Hal itu mengingat Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang menginstruksikan Kabareskrim Polri Irjen (Pol) Arief Sulistiyanto untuk meneliti kembali kasus Munir.

"Kapolri sudah memberikan statement untuk meminta kepada Kabareskrim meneliti kembali kasus Munir. Saya sih berharap semoga bukan janji surga lagi ya. " kata Suciwati dalam konferensi pers di kantor Kontras, Jakarta, Jumat (7/9/2018).

Pasalnya, ia khawatir pernyataan Tito bertujuan untuk meredam perhatian publik yang kembali mempertanyakan kelanjutan kasus dalam momentum peringatan kematian Munir pada 7 September ini.

Baca juga: Presiden Jokowi Diminta Maksimalkan Dukungan Politik untuk Tuntaskan Kasus Munir

"Dan karena pada hari 29 Agustus lalu yang justru memang merupakan hari yang mengecewakan. Ketika bagaimana seorang pembunuh (Pollycarpus Budihari Prijanto) bisa dengan mudah lepas," kata dia.

Suciwati mengatakan, dibutuhkan orang-orang yang berintegritas untuk menuntaskan kasus Munir.

"Kalau saya sih selalu bilang memang butuh orang-orang berintegritas ya. Artinya, ini jadi bagian dari harapan itu tadi bahwa masih ada orang baik di pemerintahan ini. Jadi saya pikir, ini yang harus kita dorong," kata Suciwati.

Oleh karena itu, Suciwati menaruh harapan besar kepada Tito dan Arief. Menurut dia, keputusan Tito menunjuk Arief sebagai Kabareskrim Polri bisa mewujudkan cita-cita itu. Pasalnya, Arief pernah terlibat dalam penyidikan kasus Munir.

Ia berharap Arief tetap menjaga integritasnya dan tak terpengaruh oleh kepentingan lain yang ingin menghambat penyelesaian kasus ini.

Baca juga: Kapolri Berganti Tujuh Kali, Pengungkapan Kasus Munir Belum Juga Jelas

"Ya semoga Pak Arief bukan jadi orang yang berbeda ya, ketika dia sudah jadi Kabareskrim. Saya harap tidak," kata dia.

Ia pun berharap ada dukungan politik yang kuat dari Jokowi kepada Polri untuk menuntaskan kasus Munir dan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu lainnya.

"Ini belum diselesaikan loh. Jadi ya harus diselesaikan. Kalau enggak, dibiarkan menggantung terus. Dan itu yang terus kita dorong. Kalau kita gantung, kan utang itu akan terus ada," ungkapnya.

Hingga saat ini, Suci menegaskan tak akan lelah untuk terus menagih janji penuntasan kasus suaminya dan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu lainnya.

"Kalau buat saya dan teman-teman, kita tidak akan berhenti, selama negara lewat rezim yang ada nantinya untuk menyelesaikan kasus ini. Kita memang enggak akan pernah lelah ya," kata dia.

14 tahun lalu Munir meninggal

Tepat pada 7 September, 14 tahun yang lalu, Munir mengembuskan napas terakhirnya di atas penerbangan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA-974 tujuan Jakarta-Amsterdam yang transit di Singapura.

Munir tutup usia sekitar pukul 08.10 waktu setempat, atau dua jam sebelum pesawat mendarat di Bandara Schipol, Amsterdam. Hasil autopsi memperlihatkan ada jejak-jejak senyawa arsenik dalam tubuhnya. Munir meninggal akibat diracun.

Hingga kini, belum terungkap siapa auktor intelektualis di balik tewasnya Munir. Pengadilan telah menghukum Pollycarpus Budihari Priyanto, pilot maskapai Garuda Indonesia yang juga eksekutor Munir. Pollycarpus pun kini telah bebas.

Baca juga: Kabareskrim: Jika Ada Fakta Baru, Polri Pasti Lanjutkan Kasus Munir

Sejumlah fakta persidangan juga menyebut adanya dugaan keterlibatan petinggi Badan Intelijen Negara dalam kasus pembunuhan ini.

Namun, pada 13 Desember 2008, mantan Deputi V BIN Mayjen Purn Muchdi Purwoprandjono yang menjadi terdakwa dalam kasus ini divonis bebas dari segala dakwaan. 

Di sisi lain, para aktivis HAM masih terus menuntut pemerintah mendorong proses hukum bagi auktor intelektualis peristiwa pembunuhan tersebut. Sebab, para aktivis HAM yakin masih ada aktor utama di balik pembunuhan itu yang belum terungkap.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggapi Permintaan Anies, Wapres Minta BPJS Segera Bayar Tunggakan RS Swasta Tangani Covid-19

Tanggapi Permintaan Anies, Wapres Minta BPJS Segera Bayar Tunggakan RS Swasta Tangani Covid-19

Nasional
Harun Masiku Siapkan Rp 1,5 Miliar Suap Wahyu Setiawan, Minta Dilantik Januari 2020

Harun Masiku Siapkan Rp 1,5 Miliar Suap Wahyu Setiawan, Minta Dilantik Januari 2020

Nasional
Luhut Ungkap Kenapa Tak Ada Larangan Mudik Lebaran

Luhut Ungkap Kenapa Tak Ada Larangan Mudik Lebaran

Nasional
Donasi Masyarakat untuk Gugus Tugas Covid-19 Capai Rp 72,2 Miliar

Donasi Masyarakat untuk Gugus Tugas Covid-19 Capai Rp 72,2 Miliar

Nasional
Anies Lapor soal Covid-19, Wapres: Apa Ada Rumah Sakit yang Tolak Pasien?

Anies Lapor soal Covid-19, Wapres: Apa Ada Rumah Sakit yang Tolak Pasien?

Nasional
Penularan Covid-19 Ada di 32 Provinsi, DKI Jakarta Catat 897 Kasus

Penularan Covid-19 Ada di 32 Provinsi, DKI Jakarta Catat 897 Kasus

Nasional
Kompolnas: Polisi Mestinya Beri Contoh Social Distancing ke Masyarakat

Kompolnas: Polisi Mestinya Beri Contoh Social Distancing ke Masyarakat

Nasional
DPR Selesaikan dan Sahkan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Pekan Depan

DPR Selesaikan dan Sahkan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Pekan Depan

Nasional
DPR Diminta Tunda Pembahasan Sejumlah RUU Kontroversial

DPR Diminta Tunda Pembahasan Sejumlah RUU Kontroversial

Nasional
IAKMI soal Covid-19: Ini Bukan Darurat Militer, Bukan Darurat Sipil, tetapi Darurat Kesehatan Masyarakat

IAKMI soal Covid-19: Ini Bukan Darurat Militer, Bukan Darurat Sipil, tetapi Darurat Kesehatan Masyarakat

Nasional
Ketidakpahaman Menyebabkan Masyarakat Tolak Makamkan Jenazah Covid-19

Ketidakpahaman Menyebabkan Masyarakat Tolak Makamkan Jenazah Covid-19

Nasional
Berikut Sebaran 170 Pasien Covid-19 yang Meninggal di 17 Provinsi

Berikut Sebaran 170 Pasien Covid-19 yang Meninggal di 17 Provinsi

Nasional
Masyarakat Diimbau Tidak Melayat Jenazah Berstatus PDP Covid-19

Masyarakat Diimbau Tidak Melayat Jenazah Berstatus PDP Covid-19

Nasional
Menurut KPU, Ini Dua Hal yang Harus Diatur dalam Perppu soal Pilkada

Menurut KPU, Ini Dua Hal yang Harus Diatur dalam Perppu soal Pilkada

Nasional
ICW Kritik Pimpinan KPK yang Menyambut Positif Wacana Yasonna Bebaskan Koruptor

ICW Kritik Pimpinan KPK yang Menyambut Positif Wacana Yasonna Bebaskan Koruptor

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X