Kompas.com - 07/09/2018, 18:26 WIB
Eni Maulani Saragih seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK Jakarta, Jumat (7/9/2018). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINEni Maulani Saragih seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK Jakarta, Jumat (7/9/2018).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Golkar Eni Maulani Saragih mengaku didatangi mantan Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto.

Menurut Eni, Novanto mendatanginya hingga empat kali. Saat itu, Novanto sedang diperiksa sebagai saksi, sehingga ditahan untuk sementara di Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kala itu, Eni juga tengah menunggu untuk diperiksa sebagai saksi. 

Diduga, Novanto hendak memengaruhi Eni yang saat itu bersiap memberikan keterangan ke penyidik KPK. Eni tak menjelaskan detail pembicaraannya dengan Novanto. Yang pasti, apa yang disampaikan Novanto tak membuatnya nyaman. 

"Ya memang apa yang disampaikan oleh Pak Novanto membuat saya kurang nyaman," kata Eni seusai diperiksa di Gedung KPK Jakarta, Jumat (7/9/2018).

Menurut Eni, Setya Novanto menyampaikan lima hal kepadanya. Eni kemudian sudah melaporkan kata-kata Novanto itu kepada penyidik KPK.

Sebelumnya, KPK menetapkan Eni Maulani Saragih sebagai tersangka atas kasus dugaan suap terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1 di Provinsi Riau.

KPK juga menetapkan seorang pengusaha sekaligus salah satu pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo, yang diduga menjadi pihak pemberi suap.

Baca juga: Eni Maulani Didatangi Setya Novanto Saat Berada di Rutan KPK

Menurut dugaan KPK, Eni menerima suap total sebesar Rp 4,8 miliar yang merupakan komitmen fee 2,5 persen dari nilai kontrak proyek pembangkit listrik 35 ribu megawatt itu. Diduga, suap diberikan agar proses penandatanganan kerja sama terkait pembangunan PLTU Riau-1 berjalan mulus.

Dalam pengembangan, KPK juga menetapkan mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham sebagai tersangka. Idrus diduga mengetahui dan menyetujui pemberian suap kepada Eni Maulani.

Selain itu, Idrus diduga dijanjikan 1,5 juta dollar Amerika Serikat oleh Johannes Kotjo.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anggota Komisi IX: Wajar Kita Larang Masuk WNA, Hal yang Sama Pernah Kita Rasakan

Anggota Komisi IX: Wajar Kita Larang Masuk WNA, Hal yang Sama Pernah Kita Rasakan

Nasional
MKD DPR Tunggu Laporan Terkait Azis Syamsuddin yang Disebut di Kasus Suap Penyidik KPK

MKD DPR Tunggu Laporan Terkait Azis Syamsuddin yang Disebut di Kasus Suap Penyidik KPK

Nasional
MAKI Nilai KPK Punya Tantangan Buktikan Pimpinan DPR Azis Syamsuddin Terlibat Suap Penyidik KPK

MAKI Nilai KPK Punya Tantangan Buktikan Pimpinan DPR Azis Syamsuddin Terlibat Suap Penyidik KPK

Nasional
UPDATE: Tambah 5.436, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 1.632.248 Orang

UPDATE: Tambah 5.436, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 1.632.248 Orang

Nasional
Peran Azis Syamsuddin dalam Kasus Dugaan Suap Penanganan Perkara: Pertemukan Wali Kota Tanjung Balai dengan Penyidik KPK

Peran Azis Syamsuddin dalam Kasus Dugaan Suap Penanganan Perkara: Pertemukan Wali Kota Tanjung Balai dengan Penyidik KPK

Nasional
Fraksi Gerindra: Bansos Tunai Sebaiknya Ditambah, Bukan Dihentikan

Fraksi Gerindra: Bansos Tunai Sebaiknya Ditambah, Bukan Dihentikan

Nasional
Beda Larangan Mudik Lebaran dan Pengetatan Perjalanan

Beda Larangan Mudik Lebaran dan Pengetatan Perjalanan

Nasional
DD Tekno Jamin Biaya Kematian dan Pemulasaraan Mitra Dompet Dhuafa

DD Tekno Jamin Biaya Kematian dan Pemulasaraan Mitra Dompet Dhuafa

Nasional
Ditjen Imigrasi Segera Terbitkan SE soal Larangan WN India Masuki Indonesia

Ditjen Imigrasi Segera Terbitkan SE soal Larangan WN India Masuki Indonesia

Nasional
Wapres Minta Santri Dibolehkan Mudik

Wapres Minta Santri Dibolehkan Mudik

Nasional
Imigrasi: Izin Permohonan Visa dari India Sudah Distop Sejak 22 April

Imigrasi: Izin Permohonan Visa dari India Sudah Distop Sejak 22 April

Nasional
Selain KRI Nanggala-402, Ini 4 Koleksi Kapal Selam TNI AL

Selain KRI Nanggala-402, Ini 4 Koleksi Kapal Selam TNI AL

Nasional
Azis Syamsuddin Disebut Terkait Kasus Penyidik KPK, MKD Hormati Asas Praduga Tak Bersalah

Azis Syamsuddin Disebut Terkait Kasus Penyidik KPK, MKD Hormati Asas Praduga Tak Bersalah

Nasional
Megawati Nilai Bencana Alam Tak Lepas dari Kelalaian Pemimpin di Daerah

Megawati Nilai Bencana Alam Tak Lepas dari Kelalaian Pemimpin di Daerah

Nasional
Menteri PPPA Ungkap Pentingnya ASI Eksklusif untuk Cegah Stunting

Menteri PPPA Ungkap Pentingnya ASI Eksklusif untuk Cegah Stunting

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X