Presiden Jokowi Diminta Maksimalkan Dukungan Politik untuk Tuntaskan Kasus Munir

Kompas.com - 07/09/2018, 16:06 WIB
Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Yati Andriyani ketika ditemui di Kantor Kontras, Jakarta, Kamis (26/4/2018). KOMPAS.com/ MOH NADLIRKoordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Yati Andriyani ketika ditemui di Kantor Kontras, Jakarta, Kamis (26/4/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Yati Andriyani menegaskan, Presiden Joko Widodo harus menunjukkan dukungan politik yang kuat bagi Polri untuk menuntaskan kasus pembuhan aktivis HAM, Munir Said Thalib.

"Dalam hal ini dukungan politik dari Presiden akan sangat menentukan sejauh mana langkah-langkah maju dapat dimulai dalam pengungkapan kasus ini oleh kepolisian," kata Yati dalam konferensi pers bersama sejumlah aktivis HAM di kantor Kontras, Jakarta, Jumat (7/9/2018).

Di sisi lain, ia berharap agar Kapolri Jenderal Tito Karnavian bisa membentuk tim khusus di internal Polri untuk penanganan kasus Munir.

Baca juga: Mengenang Munir, Dibunuh di Udara 14 Tahun Silam...

Menurut dia, tim khusus ini akan bergerak dengan baik apabila didukung aparat yang kredibel dan profesional. Ia juga melihat keberadaan tim khusus ini bisa membuat penanganan kasus Munir lebih fokus dan efektif.

Sementara itu, Polri juga diharapkan menindaklanjuti hasil penyelidikan dan rekomendasi Tim Pencari Fakta (TPF) Kasus Munir yang telah diserahkan kepada Jokowi. Dengan dokumen TPF itu, kepolisian bisa mendalami fakta atau temuan yang ada.

Hal senada juga disampaikan Manajer Kampanye Amnesty International Indonesia, Puri Kencana Putri. Ia menilai rezim pemerintahan Jokowi sebenarnya sudah didukung infrastruktur hukum yang kuat.

Baca juga: Suciwati: Butuh Orang-orang Berintegritas Selesaikan Kasus Munir

Oleh karena itu, Jokowi bisa mendorong penyelidikan yang independen dan kredibel. Menurut Puri, instruksi Tito terhadap Kabareskrim Polri Irjen (Pol) Arief Sulistiyanto untuk meneliti kembali kasus pembunuhan Munir juga menjadi harapan tersendiri.

"Menurut Amnesty International, itu dalam waktu cepat setidaknya sudah dikeluarkan yang disebut surat perintah resmi entah itu datangnya dari Presiden (Jokowi) atau Kapolri (Tito Karnavian)," kata dia.

Hal itu untuk memastikan tim khusus diisi orang-orang berintegritas dan mampu menuntaskan kasus Munir dengan baik.

Penuntasan kasus Munir di tangan Jokowi dinilainya juga akan menentukan reputasi Indonesia di mata internasional dalam menuntaskan berbagai pelanggaran HAM berat masa lalu.

Baca juga: Peringati Munir, Komnas HAM Ingin 7 September sebagai Hari Perlindungan Pembela HAM

14 tahun lalu Munir meninggal

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X