Presiden Jokowi Diminta Maksimalkan Dukungan Politik untuk Tuntaskan Kasus Munir

Kompas.com - 07/09/2018, 16:06 WIB
Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Yati Andriyani ketika ditemui di Kantor Kontras, Jakarta, Kamis (26/4/2018). KOMPAS.com/ MOH NADLIRKoordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Yati Andriyani ketika ditemui di Kantor Kontras, Jakarta, Kamis (26/4/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Yati Andriyani menegaskan, Presiden Joko Widodo harus menunjukkan dukungan politik yang kuat bagi Polri untuk menuntaskan kasus pembuhan aktivis HAM, Munir Said Thalib.

"Dalam hal ini dukungan politik dari Presiden akan sangat menentukan sejauh mana langkah-langkah maju dapat dimulai dalam pengungkapan kasus ini oleh kepolisian," kata Yati dalam konferensi pers bersama sejumlah aktivis HAM di kantor Kontras, Jakarta, Jumat (7/9/2018).

Di sisi lain, ia berharap agar Kapolri Jenderal Tito Karnavian bisa membentuk tim khusus di internal Polri untuk penanganan kasus Munir.

Baca juga: Mengenang Munir, Dibunuh di Udara 14 Tahun Silam...

Menurut dia, tim khusus ini akan bergerak dengan baik apabila didukung aparat yang kredibel dan profesional. Ia juga melihat keberadaan tim khusus ini bisa membuat penanganan kasus Munir lebih fokus dan efektif.

Sementara itu, Polri juga diharapkan menindaklanjuti hasil penyelidikan dan rekomendasi Tim Pencari Fakta (TPF) Kasus Munir yang telah diserahkan kepada Jokowi. Dengan dokumen TPF itu, kepolisian bisa mendalami fakta atau temuan yang ada.

Hal senada juga disampaikan Manajer Kampanye Amnesty International Indonesia, Puri Kencana Putri. Ia menilai rezim pemerintahan Jokowi sebenarnya sudah didukung infrastruktur hukum yang kuat.

Baca juga: Suciwati: Butuh Orang-orang Berintegritas Selesaikan Kasus Munir

Oleh karena itu, Jokowi bisa mendorong penyelidikan yang independen dan kredibel. Menurut Puri, instruksi Tito terhadap Kabareskrim Polri Irjen (Pol) Arief Sulistiyanto untuk meneliti kembali kasus pembunuhan Munir juga menjadi harapan tersendiri.

"Menurut Amnesty International, itu dalam waktu cepat setidaknya sudah dikeluarkan yang disebut surat perintah resmi entah itu datangnya dari Presiden (Jokowi) atau Kapolri (Tito Karnavian)," kata dia.

Hal itu untuk memastikan tim khusus diisi orang-orang berintegritas dan mampu menuntaskan kasus Munir dengan baik.

Penuntasan kasus Munir di tangan Jokowi dinilainya juga akan menentukan reputasi Indonesia di mata internasional dalam menuntaskan berbagai pelanggaran HAM berat masa lalu.

Baca juga: Peringati Munir, Komnas HAM Ingin 7 September sebagai Hari Perlindungan Pembela HAM

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pandemi Corona, Riset Ini Tegaskan Pentingnya Physical Distancing

Pandemi Corona, Riset Ini Tegaskan Pentingnya Physical Distancing

Nasional
Instruksi Mendagri untuk Pemda soal Penanganan Corona, dari Realokasi Anggaran hingga Pengawasan Sembako

Instruksi Mendagri untuk Pemda soal Penanganan Corona, dari Realokasi Anggaran hingga Pengawasan Sembako

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, Komnas HAM Ingatkan soal Hak Pilih Kelompok Rentan

Pilkada 2020 Ditunda, Komnas HAM Ingatkan soal Hak Pilih Kelompok Rentan

Nasional
Gunakan Mesin TB-TCM, Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Bisa Lebih Banyak dan Cepat

Gunakan Mesin TB-TCM, Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Bisa Lebih Banyak dan Cepat

Nasional
PBNU Imbau Nahdliyin Ikuti Kebijakan Pemerintah soal Mudik Lebaran

PBNU Imbau Nahdliyin Ikuti Kebijakan Pemerintah soal Mudik Lebaran

Nasional
Gugus Tugas Covid-19 Pastikan APD untuk Tenaga Medis di Indonesia Tercukupi

Gugus Tugas Covid-19 Pastikan APD untuk Tenaga Medis di Indonesia Tercukupi

Nasional
Wapres Tanya Ridwan Kamil soal Antisipasi Kedatangan Orang Rantau dan TKI, Ini Jawabannya

Wapres Tanya Ridwan Kamil soal Antisipasi Kedatangan Orang Rantau dan TKI, Ini Jawabannya

Nasional
Komisi IX DPR Minta Pemerintah Percepat Melakukan Deteksi Covid-19

Komisi IX DPR Minta Pemerintah Percepat Melakukan Deteksi Covid-19

Nasional
Ditanya Wapres Dampak Karantina Wilayah Cegah Covid-19, Ini Kata Ridwan Kamil

Ditanya Wapres Dampak Karantina Wilayah Cegah Covid-19, Ini Kata Ridwan Kamil

Nasional
PLN Jamin Pasokan Listrik di Rumah Sakit Rujukan Covid-19 Aman

PLN Jamin Pasokan Listrik di Rumah Sakit Rujukan Covid-19 Aman

Nasional
Kemendagri Minta Pemda Realokasi Anggaran Penanganan Covid-19 dalam 7 Hari ke Depan

Kemendagri Minta Pemda Realokasi Anggaran Penanganan Covid-19 dalam 7 Hari ke Depan

Nasional
Lapor ke Wapres, Jabar Siapkan Rp 16 Triliun untuk Dampak Pandemi Covid-19

Lapor ke Wapres, Jabar Siapkan Rp 16 Triliun untuk Dampak Pandemi Covid-19

Nasional
Ketua Gugus Tugas Harap Kepala Desa Terapkan Karantina Mandiri dalam Cegah Covid-19

Ketua Gugus Tugas Harap Kepala Desa Terapkan Karantina Mandiri dalam Cegah Covid-19

Nasional
Pemerintah Akan Perbanyak Pemeriksaan Covid-19, Alat dari Swedia Siap Didatangkan

Pemerintah Akan Perbanyak Pemeriksaan Covid-19, Alat dari Swedia Siap Didatangkan

Nasional
Wapres: Pemerintah Cari Strategi Tepat Putus Penularan Covid-19

Wapres: Pemerintah Cari Strategi Tepat Putus Penularan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X