Seharusnya, sejak Awal Bawaslu Tak Beri Ruang bagi Bacaleg Eks Koruptor...

Kompas.com - 07/09/2018, 09:53 WIB
Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat. KOMPAS IMAGES/DHONI SETIAWANKantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.

JAKARTA, KOMPAS.com — Polemik soal keputusan Badan Pengawas Pemilu yang meloloskan bakal calon anggota legislatif yang berstatus mantan narapidana kasus korupsi masih terus bergulir.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai, keputusan Bawaslu kontradiktif dengan yang sudah dibangun dengan sejumlah pihak sebelumnya.

“Dalam pandangan saya, kesepakatan dengan banyak pihak bahwa pengesampingan atau pembatalan PKPU yang mengatur pencalonan tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi sebagai dasar dalam penyelenggaraan proses pencalonan anggota DPD, DPR, dan DPRD untuk Pemilu 2019,” kata Titi kepada Kompas.com, Jumat (7/9/2018).

Baca juga: 5 Alternatif yang Bisa Jadi Solusi Akhiri Polemik Bacaleg Eks Koruptor


Menurut Titi, sejak awal seharusnya Bawaslu tak memberi ruang bagi para caleg eks koruptor.

“Bawaslu semestinya sejak awal tidak membuat pernyataan yang seolah-olah memberi ruang bagi para caleg mantan napi korupsi untuk memperoleh perlindungan hak konstitusionalnya,” ujar dia.

Saat ini, lanjut Titi, sebaiknya Bawaslu menunda pembuatan putusan terkait permohonan sengketa yang diajukan para mantan napi korupsi.

“Sebab, hampir semua para mantan napi korupsi mendalilkan bahwa argumentasi mereka mengajukan permohonan sengketa karena PKPU bertentangan dengan UUD 1945, Putusan MK, dan UU Pemilu,” kata Titi.

Baca juga: Bacaleg Eks Koruptor Bisa Ajukan Gugatan ke PTUN

Titi mengatakan, PKPU Nomor 14 dan Nomor 20 Tahun 2018 merupakan peraturan yang sah. Oleh karena itu, Bawaslu seharusnya konsisten menggunakan PKPU tersebut.

“(PKPU Nomor 14 dan 20 Tahun 2018) Sebagai batu uji yang utuh dan penuh untuk menilai ketepatan pembuatan keputusan oleh KPU di daerah dalam tidak meloloskan para mantan terpidana korupsi menjadi bakal caleg,” kata Titi.

Bawaslu juga diminta menghormati Peraturan KPU sebagai regulasi yang sah dan mengikat.

Polemik bacaleg eks koruptor

Sebelumnya, Bawaslu sudah meloloskan para mantan koruptor sebagai bakal caleg 2019.

Halaman:
Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jabat Jubir Presiden, Fadjroel Rachman Tetap Jadi Komisaris Utama Adhi Karya

Jabat Jubir Presiden, Fadjroel Rachman Tetap Jadi Komisaris Utama Adhi Karya

Nasional
Sekjen Golkar: Tetty Batal Bertemu Jokowi Usai Jawab Pertanyaan soal Bowo Sidik

Sekjen Golkar: Tetty Batal Bertemu Jokowi Usai Jawab Pertanyaan soal Bowo Sidik

Nasional
Isi Kekosongan Jabatan, Jokowi Bentuk Tim Tujuh

Isi Kekosongan Jabatan, Jokowi Bentuk Tim Tujuh

Nasional
Habiburokhman: Banyak Relawan Kecewa akan Keputusan Prabowo, seperti Saat Usung Anies

Habiburokhman: Banyak Relawan Kecewa akan Keputusan Prabowo, seperti Saat Usung Anies

Nasional
Pengamat Pendidikan: Penting Program, Bukan Nomenklaturnya

Pengamat Pendidikan: Penting Program, Bukan Nomenklaturnya

Nasional
Habiburokhman Sebut Prabowo Tak Berpikir Turun Level jika Jadi Menteri Jokowi

Habiburokhman Sebut Prabowo Tak Berpikir Turun Level jika Jadi Menteri Jokowi

Nasional
Profil Singkat Fachrul Razi, Purnawirawan TNI yang Dipanggil Jokowi

Profil Singkat Fachrul Razi, Purnawirawan TNI yang Dipanggil Jokowi

Nasional
Ketua DPP PAN: Enggak Kebayang Prabowo Nanti Rapat dengan Komisi I

Ketua DPP PAN: Enggak Kebayang Prabowo Nanti Rapat dengan Komisi I

Nasional
Sekjen Partai Nasdem Johnny G Platte Merapat ke Istana

Sekjen Partai Nasdem Johnny G Platte Merapat ke Istana

Nasional
BNPB: Luas Lahan Terbakar Capai Sekitar 857.000 Hektar

BNPB: Luas Lahan Terbakar Capai Sekitar 857.000 Hektar

Nasional
KPK Sebut Beberapa Nama yang Dipanggil ke Istana Pernah Diperiksa

KPK Sebut Beberapa Nama yang Dipanggil ke Istana Pernah Diperiksa

Nasional
Jubir Presiden Akui Tetty Paruntu Diundang ke Istana, Dicoret di Menit Akhir

Jubir Presiden Akui Tetty Paruntu Diundang ke Istana, Dicoret di Menit Akhir

Nasional
Moeldoko, Tjahjo, Sofyan Djalil, Budi Karya, Bambang Brodjonegoro Datang ke Istana

Moeldoko, Tjahjo, Sofyan Djalil, Budi Karya, Bambang Brodjonegoro Datang ke Istana

Nasional
Prabowo Jadi Menteri, Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu Diragukan

Prabowo Jadi Menteri, Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu Diragukan

Nasional
Politisi PDI-P Juliari Batubara Diminta Jadi Menteri di Bidang Sosial Kemanusiaan

Politisi PDI-P Juliari Batubara Diminta Jadi Menteri di Bidang Sosial Kemanusiaan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X