Dradjad Wibowo: Pelemahan Rupiah Akan Berimbas Menurunnya Elektabilitas Jokowi

Kompas.com - 06/09/2018, 10:26 WIB
Presiden Joko Widodo memberikan pidato kenegaraan pada sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2018 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/8/2017). Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato, yakni pidato kenegaraan dalam rangka Hari Ulang Tahun RI ke 73. KOMPAS.com/ANDREAS LUKAS ALTOBELIPresiden Joko Widodo memberikan pidato kenegaraan pada sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2018 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/8/2017). Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato, yakni pidato kenegaraan dalam rangka Hari Ulang Tahun RI ke 73.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Dradjad Wibowo berpendapat, melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat akan memiliki imbas politik terhadap Presiden Joko Widodo dalam Pilpres 2019.

Hal itu ia ungkapkan saat ditanya apakah isu lemahnya nilai tukar rupiah akan menjadi isu politik bagi kubu pengusung calon presiden Prabowo Subianto dan calon wakil presiden Sandiaga Uno.

"Ya, mau tidak mau akan ada imbas politiknya. Tapi saya juga sampaikan teman-teman di partai sebaiknya kita tidak menjadikan rupiah sebagai bola politik karena efeknya bisa ke semua orang. Tapi memang tidak terhindarkan akan ada efek politiknya," ujar Dradjad dalam acara Satu Meja di Kompas TV, Rabu (5/9/2018) malam.

Baca juga: Rupiah Hampir Sentuh Rp 15.000 Per Dollar AS, Ini Komentar Jokowi

Menurut Dradjad, Presiden Jokowi harus segera mengambil langkah-langkah yang tepat untuk merespons persoalan tersebut.

Pasalnya, isu melemahnya Rupiah juga akan berpengaruh pada elektabilitas Presiden Jokowi pada Pilpres 2019.

Ia menilai, jika Presiden Jokowi tidak dapat menahan pelemahan nilai tukar rupiah, maka hal itu akan membuat elektabilitasnya semakin menurun.

"Kalau Pak Jokowi tidak bisa menahan pelemahan rupiah terlalu jauh, ya itu nanti akan memengaruhi elektabilitas beliau. Akan sangat menguntungkan bagi Ferry (Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono) dan saya. Tapi bukan kami yang menciptakan," kata Dradjad.

Baca juga: Rupiah Anjlok, Kalla Minta Masyarakat Tak Impor Ferrari, Parfum Mahal, Tas Hermes

Sementara itu, Presiden Jokowi mengatakan, pemerintah tengah berupaya agar nilai tukar rupiah terhadap dollar AS semakin baik.

Menurut Jokowi, tekanan terhadap nilai tukar uang juga terjadi di negara-negara lain. Hal itu terjadi akibat faktor eksternal, antara lain perang dagang AS dan China.

Baca juga: Ini Jurus BI untuk Mengawal Rupiah

Hingga Rabu kemarin, sejumlah bank sudah menetapkan harga jual dollar AS senilai Rp 15.000. Tekanan ini juga terjadi di sejumlah negara, antara lain Argentina dan Turki.

Sejumlah ekonom mengatakan, kondisi perekonomian saat ini masih lebih baik dibanding krisis 1998.

Ketika itu, daya beli masyarakat sangat rendah sehingga tidak bisa membeli barang-barang karena harganya melonjak tinggi.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengurangan Hukuman Koruptor Runtuhkan Keadilan bagi Masyarakat

Pengurangan Hukuman Koruptor Runtuhkan Keadilan bagi Masyarakat

Nasional
Ke Labuan Bajo, Jokowi Tinjau Sarana Pariwisata

Ke Labuan Bajo, Jokowi Tinjau Sarana Pariwisata

Nasional
KPU: 7 Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Pilkada 2020 Tak Memenuhi Syarat

KPU: 7 Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Pilkada 2020 Tak Memenuhi Syarat

Nasional
Partai Baru Amien Rais Bernama Partai Ummat

Partai Baru Amien Rais Bernama Partai Ummat

Nasional
Sri Mulyani Yakin Indonesia Lewati Zona Kontraksi Ekonomi dan Atasi Covid-19

Sri Mulyani Yakin Indonesia Lewati Zona Kontraksi Ekonomi dan Atasi Covid-19

Nasional
Wapres Sebut Ekspor Minyak Sawit Indonesia Turun 11 Persen akibat Pandemi Covid-19

Wapres Sebut Ekspor Minyak Sawit Indonesia Turun 11 Persen akibat Pandemi Covid-19

Nasional
Peringati Hari Lansia Internasional, Sudahkah Lindungi Orangtua dari Covid-19

Peringati Hari Lansia Internasional, Sudahkah Lindungi Orangtua dari Covid-19

Nasional
Ketua Satgas Minta BPOM Pastikan Status Halal Vaksin Covid-19

Ketua Satgas Minta BPOM Pastikan Status Halal Vaksin Covid-19

Nasional
IDI: Kegiatan di Puskesmas dan Posyandu Menurun, Masyarakat Khawatir Tertular Covid-19

IDI: Kegiatan di Puskesmas dan Posyandu Menurun, Masyarakat Khawatir Tertular Covid-19

Nasional
Mahfud Perintahkan Polri Usut Kasus Pembunuhan Warga Sipil di Papua

Mahfud Perintahkan Polri Usut Kasus Pembunuhan Warga Sipil di Papua

Nasional
Satgas Ingatkan Risiko Penularan Covid-19, di Kantor, Keluarga, hingga Tempat Wisata

Satgas Ingatkan Risiko Penularan Covid-19, di Kantor, Keluarga, hingga Tempat Wisata

Nasional
Mahfud Sebut Ada Kelompok yang Provokasi agar Papua Pisah dari Indonesia

Mahfud Sebut Ada Kelompok yang Provokasi agar Papua Pisah dari Indonesia

Nasional
Istana Ingatkan KAMI: Jangan Coba Ganggu Stabilitas Politik

Istana Ingatkan KAMI: Jangan Coba Ganggu Stabilitas Politik

Nasional
Pimpinan Komisi II Minta Polisi Tak Ragu Tertibkan Pelanggar Protokol Covid-19 dalam Pilkada

Pimpinan Komisi II Minta Polisi Tak Ragu Tertibkan Pelanggar Protokol Covid-19 dalam Pilkada

Nasional
Wapres Harap Program Santripreneur Berbasis Kelapa Sawit Gerakkan Potensi Ekonomi Pesantren

Wapres Harap Program Santripreneur Berbasis Kelapa Sawit Gerakkan Potensi Ekonomi Pesantren

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X