Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gubernur Bali Tegaskan Tolak Reklamasi Tanjung Benoa

Kompas.com - 05/09/2018, 23:08 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan, menolak reklamasi di Tanjung Benoa, Bali.

"Sudah jelas sesuai dengan visi kami bahwa reklamasi di kawasan Tanjung Benoa tidak dapat dilaksanakan," ujar dia di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Rabu (5/9/2018).

Dia juga menanggapi soal Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2014 yang mengubah status Benoa dari sebelumnya kawasan konservasi menjadi kawasan pemanfaatan. Menurut Koster Perpres itu bukan berarti memerintahkan Pemerintah Provinsi Bali melakukan reklamasi.

"Perpres itu tidak menyuruh reklamasi. Jadi mau ada Perpres, mau tidak, kalau gubernurnya mengatakan tidak ada reklamasi, ya maka tidak dilaksanakan," ujar Koster.

"Perpres itu memberikan ruang saja, kalau mau dilakukan reklamasi, boleh. Tapi bukannya menyuruh. Jadi, mau direklamasi, memanfaatkan ruang yang disediakan atau tidak, itu ya tergantung pengambil kebijakan," lanjut dia.

Diketahui, penolakan Koster terhadap program reklamasi telah diucapkannya semasa masa kampanye Pilkada 2018.

Koster mengatakan, visi dan misinya bersama Wakil Gubernur Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati adalah mengedepankan tata kelola sumber daya alam sebagai hal yang utama. Ia ingin pemerintahannya mewujudkan keseimbangan antara pembangunan fisik dan kondisi alam.

Baca juga: Bertemu Jokowi, Jerinx Superman Is Dead Minta Reklamasi Tanjung Benoa Dibatalkan

"Kami telah mempelajari secara mendalam bagaimana sejarah alam dan lingkungan di Bali ini. Maka segala sesuatu yang tidak sinkron dengan keseimbangan alam, tidak bisa kami paksakaan dilaksanakan," ujar Koster, beberapa waktu lalu.

Sebelumnya, rencana reklamasi Tanjung Benoa memang mendapatkan penolakan keras dari masyarakat. Mereka mendesak pemerintah mencabut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2014 yang menjadi dasar reklamasi.

Berbagai unjuk rasa pun dilaksanakan demi mewujudkan pembatalan tersebut.

Kompas TV Puluhan kapal nelayan yang sedang bersandar di dermaga pelabuhan benoa terbakar.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi 'Online'

PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi "Online"

Nasional
4 Bandar Besar Judi 'Online' di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

4 Bandar Besar Judi "Online" di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

Nasional
Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Nasional
Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Nasional
Ketua RT di Kasus 'Vina Cirebon' Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Ketua RT di Kasus "Vina Cirebon" Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Nasional
Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Nasional
PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

Nasional
Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Nasional
Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Nasional
Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

Nasional
Kasus Korupsi Pembelian Truk Basarnas, KPK Sebut Negara Rugi Rp 20,4 Miliar

Kasus Korupsi Pembelian Truk Basarnas, KPK Sebut Negara Rugi Rp 20,4 Miliar

Nasional
PDI-P Sebut Hasto Masih Pimpin Rapat Internal Persiapan Pilkada 2024

PDI-P Sebut Hasto Masih Pimpin Rapat Internal Persiapan Pilkada 2024

Nasional
Bawas MA Bakal Periksa Majelis Hakim Gazalba Saleh jika Ada Indikasi Pelanggaran

Bawas MA Bakal Periksa Majelis Hakim Gazalba Saleh jika Ada Indikasi Pelanggaran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com