Gubernur Bali Tegaskan Tolak Reklamasi Tanjung Benoa

Kompas.com - 05/09/2018, 23:08 WIB
Wisatawan sedang parasailing di Pantai Tanjung Benoa, Bali. KOMPAS.com/SRI LESTARIWisatawan sedang parasailing di Pantai Tanjung Benoa, Bali.

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan, menolak reklamasi di Tanjung Benoa, Bali.

"Sudah jelas sesuai dengan visi kami bahwa reklamasi di kawasan Tanjung Benoa tidak dapat dilaksanakan," ujar dia di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Rabu (5/9/2018).

Dia juga menanggapi soal Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2014 yang mengubah status Benoa dari sebelumnya kawasan konservasi menjadi kawasan pemanfaatan. Menurut Koster Perpres itu bukan berarti memerintahkan Pemerintah Provinsi Bali melakukan reklamasi.

"Perpres itu tidak menyuruh reklamasi. Jadi mau ada Perpres, mau tidak, kalau gubernurnya mengatakan tidak ada reklamasi, ya maka tidak dilaksanakan," ujar Koster.

"Perpres itu memberikan ruang saja, kalau mau dilakukan reklamasi, boleh. Tapi bukannya menyuruh. Jadi, mau direklamasi, memanfaatkan ruang yang disediakan atau tidak, itu ya tergantung pengambil kebijakan," lanjut dia.

Diketahui, penolakan Koster terhadap program reklamasi telah diucapkannya semasa masa kampanye Pilkada 2018.

Koster mengatakan, visi dan misinya bersama Wakil Gubernur Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati adalah mengedepankan tata kelola sumber daya alam sebagai hal yang utama. Ia ingin pemerintahannya mewujudkan keseimbangan antara pembangunan fisik dan kondisi alam.

Baca juga: Bertemu Jokowi, Jerinx Superman Is Dead Minta Reklamasi Tanjung Benoa Dibatalkan

"Kami telah mempelajari secara mendalam bagaimana sejarah alam dan lingkungan di Bali ini. Maka segala sesuatu yang tidak sinkron dengan keseimbangan alam, tidak bisa kami paksakaan dilaksanakan," ujar Koster, beberapa waktu lalu.

Sebelumnya, rencana reklamasi Tanjung Benoa memang mendapatkan penolakan keras dari masyarakat. Mereka mendesak pemerintah mencabut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2014 yang menjadi dasar reklamasi.

Berbagai unjuk rasa pun dilaksanakan demi mewujudkan pembatalan tersebut.

Kompas TV Puluhan kapal nelayan yang sedang bersandar di dermaga pelabuhan benoa terbakar.

 

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

 Amien Rais: Banyak Menteri yang Tidak Paham Kehidupan Rakyat

Amien Rais: Banyak Menteri yang Tidak Paham Kehidupan Rakyat

Nasional
Amien Rais Nilai Jokowi Salah Besar Publikasikan Kemarahan

Amien Rais Nilai Jokowi Salah Besar Publikasikan Kemarahan

Nasional
Hak Jawab Jubir PKS Terkait Pemberitaan 'Jokowi Ancam Reshuffle, PKS Tegaskan Tak Tertarik Kursi Menteri'

Hak Jawab Jubir PKS Terkait Pemberitaan "Jokowi Ancam Reshuffle, PKS Tegaskan Tak Tertarik Kursi Menteri"

Nasional
OTT Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur: Suami-Istri Tersangka Korupsi

OTT Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur: Suami-Istri Tersangka Korupsi

Nasional
Airlangga Paparkan Langkah Pemerintah untuk Cegah Perekonomian RI Minus pada Akhir Tahun

Airlangga Paparkan Langkah Pemerintah untuk Cegah Perekonomian RI Minus pada Akhir Tahun

Nasional
Eksekusi Putusan Hakim, Jaksa Segera Rampas Aset Buronan Honggo Wendratno

Eksekusi Putusan Hakim, Jaksa Segera Rampas Aset Buronan Honggo Wendratno

Nasional
KPK Minta Masyarakat Ambil Pelajaran dari Kasus Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur

KPK Minta Masyarakat Ambil Pelajaran dari Kasus Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Berikut Perjalanan Karir Ketua DPRD Kutai Timur

Jadi Tersangka KPK, Berikut Perjalanan Karir Ketua DPRD Kutai Timur

Nasional
Perjalanan Karir Bupati Kutai Timur, dari Birokrat hingga Tersangka KPK

Perjalanan Karir Bupati Kutai Timur, dari Birokrat hingga Tersangka KPK

Nasional
KPK Sebut OTT Bupati Kutai Timur Hasil Penyadapan Perdana Pasca-revisi UU KPK

KPK Sebut OTT Bupati Kutai Timur Hasil Penyadapan Perdana Pasca-revisi UU KPK

Nasional
KPK: Kami Ingatkan agar di Kaltim Jangan Terjadi OTT, tapi Nyatanya Seperti Ini

KPK: Kami Ingatkan agar di Kaltim Jangan Terjadi OTT, tapi Nyatanya Seperti Ini

Nasional
Kembangkan Kasus Jiwasraya Jilid II, Kejagung Periksa 2 Staf OJK

Kembangkan Kasus Jiwasraya Jilid II, Kejagung Periksa 2 Staf OJK

Nasional
Jadi Tersangka, Bupati dan Ketua DPRD Kutai Timur Ditahan KPK

Jadi Tersangka, Bupati dan Ketua DPRD Kutai Timur Ditahan KPK

Nasional
KPK Temukan Uang Rp 170 Juta dan Buku Tabungan Bersaldo Rp 4,8 Miliar Saat Tangkap Bupati Kutai Timur

KPK Temukan Uang Rp 170 Juta dan Buku Tabungan Bersaldo Rp 4,8 Miliar Saat Tangkap Bupati Kutai Timur

Nasional
Bupati Kutai Timur dan Istri Jadi Tersangka Kasus Suap, Ini Jumlah Kekayaannya

Bupati Kutai Timur dan Istri Jadi Tersangka Kasus Suap, Ini Jumlah Kekayaannya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X