Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemhan Usul Kenaikan Anggaran Pertahanan 2019 Naik Rp 1,10 Triliun

Kompas.com - 05/09/2018, 19:33 WIB
Kristian Erdianto,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen Kementerian Pertahanan Marsekal Madya Hadiyan Sumintaatmadja mengatakan, pihaknya telah mengajukan permintaan anggaran untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 107,16 triliun.

Artinya, terdapat kenaikan anggaran pertahanan tahun 2019 sebesar Rp 1,10 triliun. Sebelumnya, pagu anggaran pertahanan telah ditetapkan pemerintah sebesar Rp 106,05 triliun.

"Kami masih banyak kebutuhannya. Kebutuhan kami kan 215 (triliun) semuanya. Baru diberikan 107 tapi kami paham pemerintah juga punya prioritas lain dan itu kami gunakan dan manfaatkan penggunannya," ujar Hadiyan saat ditemui seusai rapat kerja terkait rencana anggaran dengan Komisi I di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/9/2018).

Baca juga: Kemhan: Dua Pesawat Sukhoi Tiba 2019

Hadiyan mengatakan, rencananya anggaran sebesar itu akan dibagi secara proporsional terhadap tiga matra di TNI.

Sebagian anggaran juga akan dialokasikan terkait penambaham satuan TNI di wilayah Indonesia timur.

Diketahui Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto telah meresmikan empat satuan baru di wilayah Timur Indonesia, pada Jumat (11/5/2018).

Keempat satuan baru tersebut adalah Divisi Infanteri 3/Kostrad di Makassar, Koarmada III di Sorong, Koopsau III di Biak, dan Pasmar-3 Korps Marinir di Sorong.

"Ya sarananya dulu, kan belum ada," kata Hadiyan.

Berdasarkan pemaparan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dalam rapat kerja dengan Komisi I, penyesuaian anggaran sebesar Rp 1,10 triliun dengan rincian sebagai berikut:

1. Penghematan belanja barang sebesar Rp 403,50 miliar

2. Tambahan anggaran hasil Sidang Kabinet sebesar Rp 951,10 miliar digunakan untuk pembangunan pangkalan militer satuan baru

3. Penyesuaian pagu penggunaan PNBP sebesar Rp 554,71 miliar

Adapun penjabaran pagu anggaran menurut jenis belanja:

1. Belanja pegawai sebesar Rp 41,65 triliun

2. Belanja barang sebesar Rp 36,30 triliun

Halaman Berikutnya
Halaman:


Terkini Lainnya

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com