Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei LSI: Pengguna Media Sosial Lebih Kritis ke Jokowi

Kompas.com - 05/09/2018, 19:10 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Senior Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Ardian Sopa mengatakan, masyarakat pengguna media sosial lebih kritis ke kinerja Presiden Joko Widodo dibanding mereka yang tidak menggunakan media sosial.

Ardian berkaca pada temuan hasil survei LSI yang dilakukan pada 12-19 Agustus 2018.

Survei melibatkan 1.200 responden di 33 provinsi Indonesia.

Ardian memaparkan, responden yang menggunakan media sosial pada survei itu sebanyak 28,5 persen. Sementara yang tidak menggunakan media sosial sebesar 71,5 persen.

Baca juga: Survei LSI: Jokowi-Maruf Unggul di Pengguna Facebook, Prabowo-Sandi di Instagram dan Twitter

Pengguna media sosial yang puas dengan kinerja Jokowi sebanyak 67,9 persen. Sementara yang tidak puas sebesar 29,2 persen.

Di sisi lain, kepuasan responden yang tidak menggunakan media sosial terhadap kinerja Jokowi sebesar 78,1 persen. Sementara yang tidak puas 18,1 persen.

"Kita melihat bahwa kepuasan (terhadap) Pak Jokowi di sosial media lebih rendah dibandingkan dengan yang bukan pengguna sosial media. Pengguna media sosial secara umum lebih terinformasi dan lebih kritis terhadap kekuasaan," kata Ardian dalam rilis survei di kantornya, Jakarta, Rabu (5/9/2018).

Ardian menilai situasi itu membuktikan pengguna media sosial mampu mengumpulkan berbagai informasi dan membandingkannya satu sama lain.

Sehingga, Jokowi perlu menangani berbagai persoalan atau isu yang menjadi perhatian pengguna media sosial dengan baik.

Sebab, pengelolaan isu juga akan berpengaruh pada seberapa besar dukungan publik terhadap Jokowi pada Pilpres 2019 nanti.

Di sisi lain, citra dan keunggulan Jokowi di mata pengguna media sosial bisa terancam melemah dengan keberadaan tagar #2019GantiPresiden.

Dari data survei LSI, responden pengguna media sosial yang menyukai tagar tersebut sebesar 63,2 persen dan yang tidak suka sebesar 30 persen.

"Sejauh ini #2019GantiPresiden jauh lebih bisa menghimpun orang-orang yang tidak suka terhadap Jokowi dalam kanal yang sama," katanya.

"Selain itu juga adalah bad news is a good news. Jadi memang hal yang buruk jadi berita. Seringkali sejauh ini masyarakat lebih suka yang bombastis, mengarah ke hiperrealitas," paparnya.

Baca juga: Survei LSI: Jokowi-Maruf Unggul dari Prabowo-Sandiaga di Kalangan Pengguna Medsos

Ia menekankan, media sosial merupakan elemen penting bagi publik untuk mengamati kinerja seorang pemimpin. Sehingga Ardian kembali mengingatkan Jokowi sebagai calon petahana harus segera menangani persoalan atau isu di media sosial dengan baik.

"Karena sumber informasi akan bergulir di sini. Kalau tidak menggarap segmen sosial media adalah hal bahaya. Sosial media (bisa) punya lebih suara," kata dia.

Kompas TV Partai Demokrat akan memberi sanksi kepada kadernya yang tidak mengikuti perintah partai pada Pilpres 2019.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Serahkan Kesimpulan ke MK, Kubu Ganjar-Mahfud Tegaskan Tetap pada Petitum Awal

Serahkan Kesimpulan ke MK, Kubu Ganjar-Mahfud Tegaskan Tetap pada Petitum Awal

Nasional
Tim Ganjar-Mahfud Serahkan Kesimpulan ke MK, Sebut 5 Pelanggaran yang Haruskan Pilpres Diulang

Tim Ganjar-Mahfud Serahkan Kesimpulan ke MK, Sebut 5 Pelanggaran yang Haruskan Pilpres Diulang

Nasional
3 Cara Isi Saldo JakCard

3 Cara Isi Saldo JakCard

Nasional
Waspadai Dampak Perang Israel-Iran, Said Minta Pemerintah Lakukan 5 Langkah Strategis Ini

Waspadai Dampak Perang Israel-Iran, Said Minta Pemerintah Lakukan 5 Langkah Strategis Ini

Nasional
Mahasiswa Hukum Empat Kampus Serahkan 'Amici Curiae', Minta MK Batalkan Hasil Pemilu

Mahasiswa Hukum Empat Kampus Serahkan "Amici Curiae", Minta MK Batalkan Hasil Pemilu

Nasional
MA Tolak Kasasi Bambang Kayun

MA Tolak Kasasi Bambang Kayun

Nasional
Polri: Puncak Arus Balik Sudah Terlewati, 30 Persen Pemudik Belum Kembali ke Jakarta

Polri: Puncak Arus Balik Sudah Terlewati, 30 Persen Pemudik Belum Kembali ke Jakarta

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, Bawaslu Jawab Dalil soal Pendaftaran Gibran dan Politisasi Bansos

Serahkan Kesimpulan ke MK, Bawaslu Jawab Dalil soal Pendaftaran Gibran dan Politisasi Bansos

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 M

Jadi Tersangka KPK, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 M

Nasional
KPK Cegah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor ke Luar Negeri

KPK Cegah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor ke Luar Negeri

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan Dua Eks Anak Buah Gus Muhdlor

KPK Perpanjang Masa Penahanan Dua Eks Anak Buah Gus Muhdlor

Nasional
Gelar Peninjauan di Pelabuhan Panjang dan Bakauheni, Jasa Raharja Pastikan Kelancaran Arus Balik di Wilayah Lampung

Gelar Peninjauan di Pelabuhan Panjang dan Bakauheni, Jasa Raharja Pastikan Kelancaran Arus Balik di Wilayah Lampung

Nasional
Urgensi Politik Gagasan pada Pilkada 2024

Urgensi Politik Gagasan pada Pilkada 2024

Nasional
Bersama Menko PMK dan Menhub, Dirut Jasa Raharja Lepas Arus Balik “One Way” Tol Kalikangkung

Bersama Menko PMK dan Menhub, Dirut Jasa Raharja Lepas Arus Balik “One Way” Tol Kalikangkung

Nasional
Semua Korban Kecelakaan di Km 58 Tol Japek Teridentifikasi, Jasa Raharja  Serahkan Santunan kepada Ahli Waris

Semua Korban Kecelakaan di Km 58 Tol Japek Teridentifikasi, Jasa Raharja Serahkan Santunan kepada Ahli Waris

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com