Gubernur NTT: Tambang, Seluruhnya Kami Moratorium

Kompas.com - 05/09/2018, 15:14 WIB
Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Bungtilu Laiskodat. Fabian Januarius KuwadoGubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Bungtilu Laiskodat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Nusa Tenggara Timur ( NTT) Viktor Bungtilu Laiskodat berjanji akan menghentikan seluruh aktivitas pertambangan di wilayahnya.

Kebijakan itu adalah salah satu yang akan dia implementasikan dalam waktu dekat ini.

"Tambang, seluruhnya kami moratorium," ujar Viktor saat dijumpai usai pelantikannya di Istana Presiden, Jakarta, Rabu (5/9/2018).

Baca juga: Rekapitulasi KPU, Viktor Laiskodat-Josef Nae Soi Menang di Pilkada NTT

Selama moratorium itu, ia serta tim khusus akan meneliti apakah aktivitas pertambangan tersebut sudah memenuhi peraturan dan perundangan atau belum. Termasuk soal apakah aktivitas itu layak atau tidak.

Viktor mengatakan, NTT merupakan daerah dengan kekayaan alam yang indah. Ia tak mau aktivitas pertambangan merusak keindahan tersebut.

"Itu tempat orang kecil namun indah. Jadi kalau orang kecil dan indah itu, tidak boleh dan tidak bisa diganggu," ujar Viktor.

Baca juga: Usai Dilantik Presiden, Viktor Laiskodat Gelar Syukuran di Pulau Semau

Seiring dengan itu, Viktor akan mengoptimalkan produksi pertanian dan peternakan. Dua sektor itu merupakan keunggulan komoditas dari NTT.

"Pertanian, karena lahan kering, kami akan dorong untuk multikultural. Kami serius pada multikultural. Program nasional kan ada jagung, padi dan kedelai," ujar Viktor.

Selain itu, Viktor yang berpasangan dengan Josef Nae Soi juga akan fokus menangani masalah pengangguran, kemiskinan serta angka perdagangan manusia yang cukup tinggi di NTT.

Kompas TV Kapal Layar Motor Wahyu Ilahi 02, yang dikabarkan hilang kontak, Jumat (31/8) kemarin, dipastikan terbakar di Perairan Bima, Nusa Tenggara Timur.

 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ayu Kartika Dewi, Pejuang Toleransi dan Keberagaman yang Jadi Stafsus Presiden

Ayu Kartika Dewi, Pejuang Toleransi dan Keberagaman yang Jadi Stafsus Presiden

Nasional
Kecewa terhadap Kinerja BNN, Komisi III Bakal Bentuk Panja Pemberantasan Narkoba

Kecewa terhadap Kinerja BNN, Komisi III Bakal Bentuk Panja Pemberantasan Narkoba

Nasional
Menurut Wakil Ketua MPR, Presiden Tetap Dipilih Rakyat meski Ada GBHN

Menurut Wakil Ketua MPR, Presiden Tetap Dipilih Rakyat meski Ada GBHN

Nasional
Bantah DPR, Kepala BNN Klaim Pemberantasan Narkoba Berjalan Efektif

Bantah DPR, Kepala BNN Klaim Pemberantasan Narkoba Berjalan Efektif

Nasional
Dugaan Korupsi Penanganan Flu Burung,  Freddy Lumban Tobing Dituntut 2 Tahun Penjara

Dugaan Korupsi Penanganan Flu Burung, Freddy Lumban Tobing Dituntut 2 Tahun Penjara

Nasional
Wakil Ketua MPR: GBHN Perlu Dihidupkan agar Pembangunan Lebih Terencana

Wakil Ketua MPR: GBHN Perlu Dihidupkan agar Pembangunan Lebih Terencana

Nasional
Staf Khusus Milenial Jokowi Kerja Bareng, Tak Ada Pembidangan

Staf Khusus Milenial Jokowi Kerja Bareng, Tak Ada Pembidangan

Nasional
PDI-P: Masa Jabatan Presiden Cukup 2 Periode

PDI-P: Masa Jabatan Presiden Cukup 2 Periode

Nasional
Periksa Eks Petinggi Waskita Karya, Ini yang Didalami KPK

Periksa Eks Petinggi Waskita Karya, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Arif Budimanta, Politisi PDI-P yang Jadi Staf Khusus Presiden

Arif Budimanta, Politisi PDI-P yang Jadi Staf Khusus Presiden

Nasional
Polisi Dilarang Pamer Harta, Bagaimana Situasi Lapangan Parkir Mabes Polri?

Polisi Dilarang Pamer Harta, Bagaimana Situasi Lapangan Parkir Mabes Polri?

Nasional
Anggota Komisi III Dukung Mahfud MD Bubarkan TP4 Pusat dan Daerah

Anggota Komisi III Dukung Mahfud MD Bubarkan TP4 Pusat dan Daerah

Nasional
Diaz Hendropriyono, Ketum PKPI yang Jadi Staf Khusus Presiden

Diaz Hendropriyono, Ketum PKPI yang Jadi Staf Khusus Presiden

Nasional
Wacana Ubah Sistem Pilkada Dinilai akibat Tak Adanya Perangkat Evaluasi Demokrasi

Wacana Ubah Sistem Pilkada Dinilai akibat Tak Adanya Perangkat Evaluasi Demokrasi

Nasional
Profil Dini Shanti, Kader PSI dan Ahli Hukum yang Jadi Stafsus Jokowi

Profil Dini Shanti, Kader PSI dan Ahli Hukum yang Jadi Stafsus Jokowi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X