Kompas.com - 05/09/2018, 06:20 WIB
Surat Kementerian Pemuda dan Olahraga tentang pengembalian Barang Milik Negara yang ditujukan kepada Mantan Menpora, Roy Suryo. KemenporaSurat Kementerian Pemuda dan Olahraga tentang pengembalian Barang Milik Negara yang ditujukan kepada Mantan Menpora, Roy Suryo.
Penulis Tim Cek Fakta
|
EditorTim Cek Fakta
fakta

fakta!

Berdasarkan verifikasi Kompas.com sejauh ini, informasi ini benar.

KOMPAS.com — Media sosial diramaikan dengan beredarnya foto yang menunjukkan surat Kementerian Pemuda dan Olahraga. Surat ini ditujukan kepada mantan Menpora Roy Suryo.

Isinya, permintaan Kemenpora kepada Roy agar Roy mengembalikan 3.226 unit barang milik negara.

Surat tertanggal 2 Mei 2018 berkop Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) itu ditandatangani Sekretaris Kemenpora Gatot S. Dewa Broto.

Saat dikonfirmasi, Gatot membenarkan bahwa kementerian memang mengeluarkan surat tersebut.

Informasi yang beredar

Surat ini salah satunya viral di media sosial Twitter.

Beberapa warganet membicarakan surat pengembalian barang milik negara ini. Berikut tangkapan layar twitnya:

Tangkapan layar warganet yang membicarakan surat Kementerian Pemuda dan Olahraga tentang pengembalian Barang Milik Negara yang ditujukan kepada Mantan Menpora, Roy Suryo.Twitter Tangkapan layar warganet yang membicarakan surat Kementerian Pemuda dan Olahraga tentang pengembalian Barang Milik Negara yang ditujukan kepada Mantan Menpora, Roy Suryo.
Surat tersebut berkop Kemenpora dengan nomor surat 5.2.3/SET.BIII/V/2018.

Berikut isi surat tersebut:
Kepada Yth.
Bapak Roy Suryo
Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga
Di
Tempat

Dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan demi terwujudnya tertib administrasi, tertib fisik dan tertib hukum pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga serta menindaklanjuti Surat Menteri Pemuda dan Olahraga nomor 1711/MENPORA/INS/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016 tentang Pengembalian Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Pemuda dan Olahraga yang kemudian direspon oleh Bapak melalui surat tertanggal 3 Agustus 2016, bersama ini dengan hormat kami sampaikan pemberitahuan kepada Bapak bahwa Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang melakukan pemeriksaan di Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam 3 bulan terakhir ini ternyata masih memunculkan adanya BMN milik Kementerian Pemuda dan Olahraga yang dianggap masih belum dikembalikan sebanyak 3.226 unit.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mohon kiranya Bapak bersedia mengembalikan Barang Milik Negara yang saat ini masih tercatat sebagai Barang Milik Negara Kementerian Pemuda dan Olahraga agar kami dapat melaksanakan inventarisasi sehingga akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Negara dilingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga dapat dipertanggungjawabkan sesuai perundang-undangan yang berlaku.

HOAKS ATAU FAKTA?

Jika Anda mengetahui ada berita viral yang hoaks atau fakta, silakan klik tombol laporkan hoaks di bawah ini

closeLaporkan Hoaks checkCek Fakta Lain
Berkat konsistensinya, Kompas.com menjadi salah satu dari 49 Lembaga di seluruh dunia yang mendapatkan sertifikasi dari jaringan internasional penguji fakta (IFCN - International Fact-Checking Network). Jika pembaca menemukan Kompas.com melanggar Kode Prinsip IFCN, pembaca dapat menginformasikannya kepada IFCN melalui tombol di bawah ini.
Laporkan
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 27 Januari: Kasus Kematian akibat Covid-19 Bertambah 7

UPDATE 27 Januari: Kasus Kematian akibat Covid-19 Bertambah 7

Nasional
KPK Tetapkan Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Tersangka Suap Dana PEN Kabupaten Kolaka

KPK Tetapkan Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Tersangka Suap Dana PEN Kabupaten Kolaka

Nasional
UPDATE 27 Januari: Bertambah 8.077, Kini Ada 4.309.270 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE 27 Januari: Bertambah 8.077, Kini Ada 4.309.270 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
3 Meninggal akibat Omicron, Menkes: Satu Belum Divaksinasi Sama Sekali

3 Meninggal akibat Omicron, Menkes: Satu Belum Divaksinasi Sama Sekali

Nasional
Menkes: Kapasitas Tempat Tidur Isolasi RS 80.000, Saat Ini Terisi 7.688

Menkes: Kapasitas Tempat Tidur Isolasi RS 80.000, Saat Ini Terisi 7.688

Nasional
Aliansi Borneo Bersatu: Edy Mulyadi Harus Tebus Kesalahan kepada Leluhur Kami

Aliansi Borneo Bersatu: Edy Mulyadi Harus Tebus Kesalahan kepada Leluhur Kami

Nasional
Komisi III Terima Audiensi Perwakilan Kalimantan, Protes Soal Pernyataan Edy Mulyadi

Komisi III Terima Audiensi Perwakilan Kalimantan, Protes Soal Pernyataan Edy Mulyadi

Nasional
Menkes: Kapasitas RS di DKI 3.900 Tempat Tidur, jika Dimaksimalkan bisa 11.000

Menkes: Kapasitas RS di DKI 3.900 Tempat Tidur, jika Dimaksimalkan bisa 11.000

Nasional
Kecam Keras Pernyataan Edy Mulyadi, Aliansi Borneo Bersatu: Melukai Hati Masyarakat Kalimantan

Kecam Keras Pernyataan Edy Mulyadi, Aliansi Borneo Bersatu: Melukai Hati Masyarakat Kalimantan

Nasional
Polisi Tahan 2 Tersangka dalam Kasus Bentrokan Warga di Sorong

Polisi Tahan 2 Tersangka dalam Kasus Bentrokan Warga di Sorong

Nasional
Datangi DPR, Aliansi Borneo Bersatu Sampaikan Aspirasi Agar Pemimpin IKN Putra Kalimantan

Datangi DPR, Aliansi Borneo Bersatu Sampaikan Aspirasi Agar Pemimpin IKN Putra Kalimantan

Nasional
Penunjukkan TNI-Polri Sebagai Penjabat Kepala Daerah Diharapkan Jadi Opsi Terakhir

Penunjukkan TNI-Polri Sebagai Penjabat Kepala Daerah Diharapkan Jadi Opsi Terakhir

Nasional
Anggota DPR Minta PTM 100 Persen Dievaluasi, Sebut Kesehatan Siswa Lebih Penting

Anggota DPR Minta PTM 100 Persen Dievaluasi, Sebut Kesehatan Siswa Lebih Penting

Nasional
Prabowo Klaim Indonesia Tak Rugi Jalani Kesepakatan FIR dengan Singapura

Prabowo Klaim Indonesia Tak Rugi Jalani Kesepakatan FIR dengan Singapura

Nasional
Ketua DPRD Pacitan Sampaikan Keluhan Kades soal Alokasi Dana Desa, Ini Tanggapan Gus Halim

Ketua DPRD Pacitan Sampaikan Keluhan Kades soal Alokasi Dana Desa, Ini Tanggapan Gus Halim

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.