Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo Sindir Utang, JK Bilang yang Penting Bisa Bayar

Kompas.com - 04/09/2018, 20:11 WIB
Yoga Sukmana,
Dian Maharani

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, persoalan utang bukan sekedar besaran, namun juga kemampuan membayarnya.

Hal itu disampaikan oleh Kalla saat ditanya ihwal kritik Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang menyebut utang RI naik Rp 1 triliun setiap hari.

"Jadi bukan soal Rp 1 trilliun, mampu kita bayar tidak? Sama dengan perusahaan. Oleh karena itu maka sekarang ini ya kita mampu membayarnya," ujarnya di Jakarta, Selasa (4/9/2018).

Kalla mengatakan, pemerintah tidak menghitung pertumbuhan jumlah utang per hari, namun perhitungan itu dilakukan per tahun. Ia menyebutkan, bisa saja jumlah utang RI bertambah lebih dari Rp 200 triliun per tahun.

Baca juga: Prabowo Sebut Rupiah Melemah karena Produksi Minim

Namun Kalla menegaskan, utang bukan hanya soal jumlah. Menurut dia, tak masalah bila utang tersebut bisa dilunasi oleh pemerintah.

"Selama kita bisa bayar, bukan urusan triliunnya, bisa bayar tidak? Kita bisa bayar. Berbeda dengan negara kayak Venezuela, tidak bisa bayar," kata Kalla.

Menurut Kalla, semua negara yang ingin membangun membutuhkan dana. Sementara itu bagi negara yang tak memiliki modal banyak, maka solusinya yakni dengan berutang.

Kalla menegaskan, negara yang berutang tak hanya Indonesia. Negara maju seperti Amerika dan Jepang pun juga berutang.

"Kita karena kita tidak cetak duit terlalu banyak karena tidak laku di luar negeri, maka kita minjam dari world bank dari perbankan-perbankan, itu biasa saja. Jumlahnya itu relatif tergantung kemampuan," ucap Kalla.

Baca juga: Di Reuni Akbar Kopassus, Prabowo Singgung Utang RI dan Pelemahan Rupiah

Sebelumnya, dalam video di akun Facebook pribadinya, Prabowo menyampaikan pidato di acara bedah buku Pandangan Stategis Prabowo Subianto: Paradoks Indonesia.

Dalam keterangan video itu, disebutkan bahwa pidato disampaikan di Ballroom Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta pada 1 September 2018.

Dalam videonya itu, Prabowo menyampaikan berbagai hal. Termasuk kritik kepada pemerintah atas jumlah utang yang terus bertambah.

"Saudara-saudara utang pemerintahan kita naik terus. Sekarang hitungan naiknya adalah Rp 1 triliun tiap hari. Ada yang mengatakan utang banyak enggak menjadi masalah, tetapi para ahli yang mengerti tahu bahwa ini utang ini mengancam kedaulatan negara kita," kata Prabowo.

Baca juga: Rupiah Anjlok, Kalla Minta Masyarakat Tak Impor Ferrari, Parfum Mahal, Tas Hermes

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kementerian Keuangan, utang pemerintah per Juli 2018 sebesar Rp 4.253 triliun, naik Rp 26 triliun dari bulan sebelumnya.

Sementara itu berdasarkan data Anggaran Pendaftaran dan Belanja Negara (APBN) 2018, total utang yang akan ditarik pemerintah pada 2018 mencapai Rp 399,2 triliun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com