41 Anggota DPRD Malang Tersangka Suap, JK Sebut Itu Peringatan untuk Bupati hingga Gubernur

Kompas.com - 04/09/2018, 15:23 WIB
Wakil Presiden RI Jusuf Kalla ketika memberikan keterangan pers di Istana Wakil Presiden RI, Jakarta, Kamis (21/6/2018). KOMPAS.com/ MOH NADLIRWakil Presiden RI Jusuf Kalla ketika memberikan keterangan pers di Istana Wakil Presiden RI, Jakarta, Kamis (21/6/2018).
Penulis Yoga Sukmana
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku prihatin dengan kasus suap yang menjerat 41 anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019.

Saat ini KPK sudah menetapkan 41 anggota DPRD Kota Malang itu sebagai tersangka kasus suap APBN-P Pemkot Malang Tahun Anggaran 2015.  

"Ya kalau zaman dulu namanya korupsi berjamaah. Kita prihatin melihat seperti itu," ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (4/9/2018).

"Ini peringatan kepada bupati, walkot, gubernur, dan anggota DPR untuk jangan berbuat seperti itu," sambung dia.

Baca juga: 41 dari 45 Anggota DPRD Kota Malang Tersangka Suap

Menurut Kalla, karir politik 41 anggota DPRD Kota Malang itu habis akibat kasus korupsi. Padahal, kata dia, uang suapnya berkisar Rp 10 juta-Rp 20 juta saja.

Bagi Kalla, kasus suap 41 anggota DPRD Kota Malang adalah peringatan bagi semua pejabat. Ia berharap kasus itu tak menganggu pemerintah daerah setempat.

Sebelumnya, sebanyak 41 dari total 45 anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019 ditetapkan sebagai tersangka korupsi.

Baca juga: 41 dari 45 Anggota DPRD Kota Malang Terjerat Suap, Partai Percepat Proses PAW

Hal itu setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan 22 anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka kasus dugaan suap pembahasan APBN-P Pemkot Malang Tahun Anggaran 2015.

Penetapan tersangka ini merupakan hasil pengembangan penyidikan KPK. Sebelumnya, dalam kasus yang sama, KPK sudah menetapkan 19 tersangka anggota DPRD Kota Malang.

Kompas TV Penetapan 41 anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka korupsi mengalahkan rekor penetapan tersangka 38 anggota DPRD Sumatera Utara.

 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemendagri Dorong Penyusunan DPT Pilkada Bersumber pada Dukcapil

Kemendagri Dorong Penyusunan DPT Pilkada Bersumber pada Dukcapil

Nasional
Sejumlah Pihak Tolak Omnibus Law, Mahfud Bantah Pemerintah Kurang Sosialisasi

Sejumlah Pihak Tolak Omnibus Law, Mahfud Bantah Pemerintah Kurang Sosialisasi

Nasional
Wapres: Pendidikan Literasi Anti-Hoaks Sudah Dicanangkan sejak Dini

Wapres: Pendidikan Literasi Anti-Hoaks Sudah Dicanangkan sejak Dini

Nasional
Diprotes Warga Tanjung Priok, Menkumham Yasonna Laoly Minta Maaf

Diprotes Warga Tanjung Priok, Menkumham Yasonna Laoly Minta Maaf

Nasional
Komisioner KPU Mengaku Dipanggil KPK sebagai Saksi Kasus Wahyu Setiawan

Komisioner KPU Mengaku Dipanggil KPK sebagai Saksi Kasus Wahyu Setiawan

Nasional
Mahfud MD: Pernyataan Jaksa Agung soal Tragedi Semanggi Merujuk Rekomendasi DPR

Mahfud MD: Pernyataan Jaksa Agung soal Tragedi Semanggi Merujuk Rekomendasi DPR

Nasional
Tunggu Perintah Atasan, Alasan Imigrasi Baru Ungkap Kedatangan Harun

Tunggu Perintah Atasan, Alasan Imigrasi Baru Ungkap Kedatangan Harun

Nasional
Istana Telusuri Simpang Siur Informasi Keberadaan Harun Masiku

Istana Telusuri Simpang Siur Informasi Keberadaan Harun Masiku

Nasional
Komisi II Usul Mendagri Jadi Leading Sector Rumusan UU Ibu Kota Negara

Komisi II Usul Mendagri Jadi Leading Sector Rumusan UU Ibu Kota Negara

Nasional
Mahfud MD Klarifikasi Pernyataan Jaksa Agung soal Tragedi Semanggi

Mahfud MD Klarifikasi Pernyataan Jaksa Agung soal Tragedi Semanggi

Nasional
Kejagung Sita 1.400 Sertifikat Tanah Para Tersangka Kasus Jiwasraya

Kejagung Sita 1.400 Sertifikat Tanah Para Tersangka Kasus Jiwasraya

Nasional
Makalah Calon Hakim Agung Sartono Diduga Plagiat saat Seleksi di DPR

Makalah Calon Hakim Agung Sartono Diduga Plagiat saat Seleksi di DPR

Nasional
Fraksi PAN Ingatkan Jangan Ada Penumpang Gelap di RUU Omnibus Law

Fraksi PAN Ingatkan Jangan Ada Penumpang Gelap di RUU Omnibus Law

Nasional
Sebagai Warga Tanjung Priok, Ma'ruf Amin Yakin Yasonna Dimaafkan

Sebagai Warga Tanjung Priok, Ma'ruf Amin Yakin Yasonna Dimaafkan

Nasional
Saksi Mengaku Diminta Bawahan Nurdin Basirun Sediakan Rp 70 Juta untuk Urus Izin

Saksi Mengaku Diminta Bawahan Nurdin Basirun Sediakan Rp 70 Juta untuk Urus Izin

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X