Tim Kampanye Jokowi-Ma'ruf Minta Polisi Adil Sikapi Gerakan Tagar Politik

Kompas.com - 04/09/2018, 05:15 WIB
Ilustrasi pasangan calon presiden dan wakil presiden 2019. KOMPASIlustrasi pasangan calon presiden dan wakil presiden 2019.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Tim Kampanye Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Arsul Sani, meminta polisi adil dalam menyikapi kegiatan gerakan tagar (tanda pagar) politik di sejumlah daerah.

Hal itu disampaikan Arsul menanggapi telegram rahasia Polri yang meminta jajarannya di daerah mengantisipasi keamanan terkait kemunculan tagar politik.

Gerakan tagar yang disebut dalam telegram tersebut, yakni #2019GantiPresiden, #2019TetapJokowi, #Jokowi2Periode dan #2019PrabowoPresiden.

"Bagi saya kalau selama Polri bersikap adil (tak masalah). Artinya sikap dan kebijakannya diterapkan kepada kedua belah pihak, tidak hanya satu pihak," kata Arsul di Media Center Tim Kampanye Jokowi-Ma'ruf, Menteng, Jakarta, Senin (3/9/2018).


Baca juga: Polri Susun Langkah Antisipasi Gangguan Keamanan yang Diakibatkan Gerakan Tagar

Ia menambahkan, dalam menyikapi kegiatan tagar politik, polisi berwenang untuk bekerja mengacu pada Undang-undang No. 9 Tahun 1998 Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Mengacu pada undang-undang tersebut, Arsul mengatakan, polisi berhak membubarkan kegiatan yang bepotensi menimbulkan konflik horisontal.

"Undang-undang No. 9 Tahun 1998 pasal 15 memang memungkinkan juga polisi untuk membubarkan sebuah katakanlah pertemuan massal ya, yang kemudian menimbulkan gangguan terhadap umum," ucap Arsul.

"Nah, sekarang polisi ingin preventifnya, sepanjang prefentifnya itu dilakukan dengan cara yang adil, menurut saya, masih bisa kita pahami," lanjut dia.

Saat ditanya seberapa besar potensi konflik yang terjadi dari masing-masing tagar, Arsul mengatakan, hal itu bergantung konteks daerah masing-masing.

"Ada daerah yang memang tidak ada penolakan misalnya terhadap satu tagar. Tetapi kemudian ternyata ada perlawanan dari masyarakat yang lain, ya itu memang kewenangannya polisi juga untuk mengambil sikap sepanjang sekali lagi adil," lanjut dia.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penjelasan KPK Hentikan 36 Kasus: Demi Kepastian Hukum dan Klaim Sesuai Aturan

Penjelasan KPK Hentikan 36 Kasus: Demi Kepastian Hukum dan Klaim Sesuai Aturan

Nasional
KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Bambang Widjojanto: Itu Bukan Prestasi

KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Bambang Widjojanto: Itu Bukan Prestasi

Nasional
Kemendagri Minta Pemda Alokasikan APBD untuk Pengembangan Perpustakaan

Kemendagri Minta Pemda Alokasikan APBD untuk Pengembangan Perpustakaan

Nasional
Akhir Februari, Kejagung Limpahkan Berkas Perkara Tiga Tersangka Kasus Jiwasraya

Akhir Februari, Kejagung Limpahkan Berkas Perkara Tiga Tersangka Kasus Jiwasraya

Nasional
Jokowi Ancam Tarik Sertifikat Perhutanan Sosial jika Lahan Tak Dikelola

Jokowi Ancam Tarik Sertifikat Perhutanan Sosial jika Lahan Tak Dikelola

Nasional
Sohibul Iman: Pak Prabowo Bilang ke Saya, Kawan Lama Jangan Ditinggalkan...

Sohibul Iman: Pak Prabowo Bilang ke Saya, Kawan Lama Jangan Ditinggalkan...

Nasional
Ramai Dikritik, PKS Sebut RUU Ketahanan Keluarga demi Generasi yang Lebih Baik

Ramai Dikritik, PKS Sebut RUU Ketahanan Keluarga demi Generasi yang Lebih Baik

Nasional
Istana Bantah Akan Ada Reshuffle Kabinet

Istana Bantah Akan Ada Reshuffle Kabinet

Nasional
Kejagung Deteksi Aset Para Tersangka Kasus Jiwasraya di Singapura dan Eropa

Kejagung Deteksi Aset Para Tersangka Kasus Jiwasraya di Singapura dan Eropa

Nasional
Polda Papua Diduga Lakukan Obstruction of Justice dalam Penanganan Peristiwa Paniai, Polri Tunggu Laporan Komnas HAM

Polda Papua Diduga Lakukan Obstruction of Justice dalam Penanganan Peristiwa Paniai, Polri Tunggu Laporan Komnas HAM

Nasional
Sabtu, Masyarakat Aceh Akan Serahkan Sejumlah Rekomendasi Akademik ke Presiden Jokowi

Sabtu, Masyarakat Aceh Akan Serahkan Sejumlah Rekomendasi Akademik ke Presiden Jokowi

Nasional
Adik Mentan Dapat Rekomendasi PAN Sebagai Bakal Calon Wali Kota Makassar

Adik Mentan Dapat Rekomendasi PAN Sebagai Bakal Calon Wali Kota Makassar

Nasional
Kejagung Periksa 13 Orang yang Keberatan Rekening Efeknya Diblokir

Kejagung Periksa 13 Orang yang Keberatan Rekening Efeknya Diblokir

Nasional
Pemerintah Ingin Capai 4 Fokus Lewat Komite Ekonomi dan Keuangan Syariah

Pemerintah Ingin Capai 4 Fokus Lewat Komite Ekonomi dan Keuangan Syariah

Nasional
Sabtu Besok, Jokowi Dijadwalkan Makan Bersama Ribuan Warga Aceh di Kenduri Kebangsaan

Sabtu Besok, Jokowi Dijadwalkan Makan Bersama Ribuan Warga Aceh di Kenduri Kebangsaan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X