Tim Kampanye Jokowi-Ma'ruf Minta Polisi Adil Sikapi Gerakan Tagar Politik

Kompas.com - 04/09/2018, 05:15 WIB
Ilustrasi pasangan calon presiden dan wakil presiden 2019.KOMPAS Ilustrasi pasangan calon presiden dan wakil presiden 2019.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Tim Kampanye Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Arsul Sani, meminta polisi adil dalam menyikapi kegiatan gerakan tagar (tanda pagar) politik di sejumlah daerah.

Hal itu disampaikan Arsul menanggapi telegram rahasia Polri yang meminta jajarannya di daerah mengantisipasi keamanan terkait kemunculan tagar politik.

Gerakan tagar yang disebut dalam telegram tersebut, yakni #2019GantiPresiden, #2019TetapJokowi, #Jokowi2Periode dan #2019PrabowoPresiden.

"Bagi saya kalau selama Polri bersikap adil (tak masalah). Artinya sikap dan kebijakannya diterapkan kepada kedua belah pihak, tidak hanya satu pihak," kata Arsul di Media Center Tim Kampanye Jokowi-Ma'ruf, Menteng, Jakarta, Senin (3/9/2018).


Baca juga: Polri Susun Langkah Antisipasi Gangguan Keamanan yang Diakibatkan Gerakan Tagar

Ia menambahkan, dalam menyikapi kegiatan tagar politik, polisi berwenang untuk bekerja mengacu pada Undang-undang No. 9 Tahun 1998 Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Mengacu pada undang-undang tersebut, Arsul mengatakan, polisi berhak membubarkan kegiatan yang bepotensi menimbulkan konflik horisontal.

"Undang-undang No. 9 Tahun 1998 pasal 15 memang memungkinkan juga polisi untuk membubarkan sebuah katakanlah pertemuan massal ya, yang kemudian menimbulkan gangguan terhadap umum," ucap Arsul.

"Nah, sekarang polisi ingin preventifnya, sepanjang prefentifnya itu dilakukan dengan cara yang adil, menurut saya, masih bisa kita pahami," lanjut dia.

Saat ditanya seberapa besar potensi konflik yang terjadi dari masing-masing tagar, Arsul mengatakan, hal itu bergantung konteks daerah masing-masing.

"Ada daerah yang memang tidak ada penolakan misalnya terhadap satu tagar. Tetapi kemudian ternyata ada perlawanan dari masyarakat yang lain, ya itu memang kewenangannya polisi juga untuk mengambil sikap sepanjang sekali lagi adil," lanjut dia.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Wapres Kalla Minta Pemda Proaktif Tangani Masalah di Nduga, Papua

Wapres Kalla Minta Pemda Proaktif Tangani Masalah di Nduga, Papua

Nasional
Penangkapan N Ungkap Perakit Bom Bekasi hingga Bom Gereja Filipina...

Penangkapan N Ungkap Perakit Bom Bekasi hingga Bom Gereja Filipina...

Nasional
Megawati Prabowo Bertemu Siang Ini, Jokowi Tidak ikut

Megawati Prabowo Bertemu Siang Ini, Jokowi Tidak ikut

Nasional
Hari Ini dalam Sejarah: Operasional Penerbangan Komersial di Bandara Polonia Dihentikan

Hari Ini dalam Sejarah: Operasional Penerbangan Komersial di Bandara Polonia Dihentikan

Nasional
7 Taman Gratis di Jakarta dan Sekitarnya buat Tempat Anak Bermain

7 Taman Gratis di Jakarta dan Sekitarnya buat Tempat Anak Bermain

Nasional
Hanya 3 Capim KPK Unsur Polri yang Sudah Lapor LHKPN Terbaru, Siapa Saja?

Hanya 3 Capim KPK Unsur Polri yang Sudah Lapor LHKPN Terbaru, Siapa Saja?

Nasional
Soal Calon Ketua MPR, Cak Imin: Sudah Saling Tahu, Tinggal Cocok-cocokan

Soal Calon Ketua MPR, Cak Imin: Sudah Saling Tahu, Tinggal Cocok-cocokan

Nasional
Wasekjen Gerindra Harap Pertemuan Prabowo, Jokowi, dan Megawati Turunkan Polarisasi di Masyarakat

Wasekjen Gerindra Harap Pertemuan Prabowo, Jokowi, dan Megawati Turunkan Polarisasi di Masyarakat

Nasional
Jokowi-Prabowo-Mega Akan Bertemu, Cak Imin: Bagus Supaya Terjadi Kebersamaan

Jokowi-Prabowo-Mega Akan Bertemu, Cak Imin: Bagus Supaya Terjadi Kebersamaan

Nasional
Godfahter of Patah Hati Didi Kempot Tampil di Harlah PKB, Diserbu Sad Boys dan Sad Girls

Godfahter of Patah Hati Didi Kempot Tampil di Harlah PKB, Diserbu Sad Boys dan Sad Girls

Nasional
Nilai Gratifikasi yang Diduga Diterima Gubernur Kepri Rp 6,1 Miliar

Nilai Gratifikasi yang Diduga Diterima Gubernur Kepri Rp 6,1 Miliar

Nasional
Hakim: Kantor MK Sekarang kayak Gudang, Isinya Berkas-berkas

Hakim: Kantor MK Sekarang kayak Gudang, Isinya Berkas-berkas

Nasional
[HOAKS] Isu Bandara Soekarno-Hatta Dijual ke Hong Kong

[HOAKS] Isu Bandara Soekarno-Hatta Dijual ke Hong Kong

Nasional
Kumpulkan Sejumlah Menteri, Kalla Bahas Lubang Bekas Tambang yang Makan Korban

Kumpulkan Sejumlah Menteri, Kalla Bahas Lubang Bekas Tambang yang Makan Korban

Nasional
Polri: Kelompok Teroris JAD dan MIT Berkomunikasi

Polri: Kelompok Teroris JAD dan MIT Berkomunikasi

Nasional
Close Ads X