Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Minta Jajarannya Jelaskan ke Publik soal Pelemahan Rupiah

Kompas.com - 03/09/2018, 16:18 WIB
Ihsanuddin,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengumpulkan para menteri dan pejabat di bidang ekonomi untuk membahas pelemahan rupiah.

Rapat berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Senin (3/8/2018) sore.

Dalam rapat tersebut, Jokowi meminta jajarannya memberi penjelasan kepada publik bahwa pelemahan rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat yang terjadi belakangan ini, tak mengkhawatirkan bagi perekonomian nasional.

"Koordinasi yang lebih bagus, ngomong kepada publik, supaya masyarakat tidak khawatir," kata Ketua Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso saat ditanya wartawan mengenai arahan Jokowi di dalam rapat.

Baca juga: Tak Hanya Rupiah, Mata Uang Negara-negara Ini Juga Anjlok

Wimboh mengatakan, saat ini OJK, Bank Indonesia dan pemerintah sudah mempersiapkan langkah-langkah yang akan diambil dalam mengantisipasi pelemahan rupiah.

"Kan semua kan punya plan (rencana) yang bagus. Nanti kita akan bersama-sama dengan menteri keuangan dan gubernur BI untuk melakukan komunikasi publik," kata dia.

Wimboh menambahkan, langkah-langkah yang akan dilakukan diantaranya adalah memperkuat ekspor ke berbagai negara.

Baca juga: Sri Mulyani Waspadai Rupiah yang Sentuh Rp 14.700 Per Dollar AS

Di sisi lain, pemerintah juga akan mengurangi impor barang-barang yang tidak terlalu diperlukan.

Namun, hal utama yang ditekankan Presiden di dalam rapat adalah komunikasi publik.

"Komunikasi publik nomor satu," ujar dia.

Selain Wimboh, rapat tersebut juga dihadiri menteri terkait seperti Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.

Mengutip Bloomberg, Senin, rupiah dibuka di angka 14.745 per dolar AS, melemah jika dibandingkan dengan penutupan perdagangan sebelumnya yang ada di angka 14.710 per dolar AS.

Jika dihitung dari awal tahun, rupiah melemah 9,03 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25-30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25-30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho, Jelang Disidang Dewas KPK Karena Masalah Etik

Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho, Jelang Disidang Dewas KPK Karena Masalah Etik

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

Nasional
'Groundbreaking' IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

"Groundbreaking" IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

Nasional
Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Nasional
Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Nasional
PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com