Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fenomena "Sumbu Pendek" dan Literasi Digital di Indonesia

Kompas.com - 03/09/2018, 15:21 WIB
Luthfia Ayu Azanella,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Di Indonesia, istilah ‘sumbu pendek’ digunakan untuk menyebut kalangan netizen yang mudah termakan isu dan terprovokasi tanpa mencari tahu kebenaran tentang suatu persoalan.

Istilah ini mengacu pada sumbu di kompor minyak yang akan mudah terbakar jika tali sumbu sebagai penyalur bahan bakarnya berukuran pendek.

Artinya, tanpa melalui proses kapilaritas memadai, api dalam sekejap langsung menyala di sebuah kompor.

Jika diimplementasikan pada kondisi saat ini, "sumbu pendek" dipahami sebagai seseorang yang menyerap informasi tanpa melakukan kroscek terlebih dahulu dan mudah terpancing.

Selanjutnya, biasanya, si "sumbu pendek" akan menyebarluaskan informasi itu yang bisa memancing orang lain melakukan hal yang serupa.

Hal ini pula yang terjadi selama penyelenggaraan Asian Games 2018 yang berlangsung pada Minggu (2/9/2018).

Baca juga: WhatsApp Bangun Literasi Digital Tangkal Hoaks

Pertama, saat Presiden Joko Widodo menggunakan peran pengganti (stuntman) pada pembukaan Asian Games 2018 yang digelar pada 18 Agustus 2018.

Sebagian masyarakat menganggapnya sebagai bentuk pembohongan publik, karena Jokowi ternyata tidak melakukan aksi itu secara penuh, berbeda dengan apa yang terlihat dalam video.

Direktur Kreatif OCC Asian Games 2018, Wishnutama, mengungkapkan penggunaan peran pengganti presiden untuk melakukan atraksi di atas motor merupakan hal yang tidak mungkin dihindarkan.

Ia menyatakan hal itu dalam wawancara bersama musisi Anji yang kemudian diunggah dalam akun Youtube-nya, Dunia Manji, pada Selasa (21/8/2018) lalu.

Loh iya. Masa sih Presiden saya suruh beneran loncat? Sekelas Arnold Schwarzenegger orang segitu gaharnya aja tetap pakai stuntman kok,” ucap Wishnutama.

Hal ini juga secara tidak langsung diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pengamanan Presiden Dan Wakil Presiden, Mantan Presiden Dan Mantan Wakil Presiden Beserta Keluarganya Serta Tamu Negara Setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan.

Presiden dan Wakil Presiden merupakan representasi negara sehingga perlu mendapatkan pengamanan secara khusus.

Jadi, tidak mungkin seorang presiden diminta untuk melakukan atraksi berbahaya demi kepentingan hiburan semata.

Kedua, netizen ada yang mempertanyakan pengibaran bendera dan dinyanyikannya lagu kebangsaan China pada penutupan Asian Games 2018, Minggu (2/9/2018).

Baca juga: Menkominfo: Mulailah Literasi Digital dari Keluarga

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com