Kompas.com - 03/09/2018, 14:07 WIB
Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/9/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOKomisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/9/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja mengungkapkan alasan Bawaslu meloloskan eks narapidana kasus korupsi menjadi bakal calon anggota legislatif (bacaleg).

Menurut Bagja, sebagai warga negara, eks koruptor juga memiliki hak konstitusional untuk dipilih sebagaimana diatur dalam UUD 1945.

Ia mengatakan, sikap Bawaslu tersebut sesuai Pasal 28 J UUD 1945. Pasal 28 J UUD 1945 menyatakan, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

"(Eks) Koruptor ini warga negara atau tidak? Mereka punya hak atau tidak? Bukannya kami pro atau kontra. Ini warga negara masalah hak asasi saja. Masalah ini, kami taat asas atau tidak saja," ujar Bagja saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/9/2018).

Baca juga: DKPP, KPU, dan Bawaslu Akan Bertemu Bahas Bakal Caleg Eks Koruptor

Bagja menilai, jika ingin menyimpang dari ketentuan konstitusi, pelarangan eks narapidana kasus korupsi jadi bakal caleg seharusnya diatur pada level undang-undang, bukan Peraturan KPU.

Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dengan demikian, kata Bagja, Bawaslu berpedoman pada UU Pemilu saat meloloskan eks koruptor menjadi bacaleg.

"Dari awal sudah menyatakan ini akan bermasalah jika dimasukkan dalam PKPU dan KPU tetap memasukkan ini. Sempat diprotes juga oleh Kumham, kan," kata Bagja.

Baca juga: KPU Minta Bawaslu Koreksi Putusan Terkait 12 Bacaleg Eks Koruptor

"Bawaslu provinsi dan kabupatan/kota memutus itu sesuai dengan kaidah hukum. Jika ada kaidah hukum bertentangan dengan UU, yang dipilih adalah UU," lanjut dia.

Sebelumnya, Bawaslu meloloskan belasan bakal calon anggota legislatif yang pernah menjadi narapidana kasus korupsi.

Kompas TV Meski demikian Laode menyebut hal ini merupakan kewenangan sepenuhnya dari KPU dan Bawaslu.


Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres: Pemerintah Fokus ke 4 Bidang untuk Bangun Ekonomi Syariah

Wapres: Pemerintah Fokus ke 4 Bidang untuk Bangun Ekonomi Syariah

Nasional
Pemerintah Sesalkan dan Kutuk Keras Pelaku Pembakar Mimbar Masjid Raya Makassar

Pemerintah Sesalkan dan Kutuk Keras Pelaku Pembakar Mimbar Masjid Raya Makassar

Nasional
 UPDATE: 257.803 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 4,06 Persen

UPDATE: 257.803 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 4,06 Persen

Nasional
Sederet Fakta Penangkapan Azis Syamsuddin...

Sederet Fakta Penangkapan Azis Syamsuddin...

Nasional
UPDATE: Sebaran 2.137 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

UPDATE: Sebaran 2.137 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Azis Syamsuddin Dinonaktifkan dari Golkar

Jadi Tersangka KPK, Azis Syamsuddin Dinonaktifkan dari Golkar

Nasional
UPDATE: 41,02 Persen Sasaran Vaksinasi Covid-19 Telah Terima Suntikan Dosis Pertama

UPDATE: 41,02 Persen Sasaran Vaksinasi Covid-19 Telah Terima Suntikan Dosis Pertama

Nasional
UPDATE 25 September: Ada 44.071 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 25 September: Ada 44.071 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 25 September: Tambah 123, Kasus Kematian akibat Covid-19 Capai 141.381

UPDATE 25 September: Tambah 123, Kasus Kematian akibat Covid-19 Capai 141.381

Nasional
UPDATE: Bertambah 3.746, Total Kasus Sembuh Covid-19 Capai 4.020.801

UPDATE: Bertambah 3.746, Total Kasus Sembuh Covid-19 Capai 4.020.801

Nasional
UPDATE: Bertambah 2.137, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.206.253

UPDATE: Bertambah 2.137, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.206.253

Nasional
Azis Syamsuddin Tersangka, Golkar Hormati Proses Hukum di KPK

Azis Syamsuddin Tersangka, Golkar Hormati Proses Hukum di KPK

Nasional
Wapres: RI Berpotensi Jadi Negara Terbesar Sektor Ekonomi Syariah

Wapres: RI Berpotensi Jadi Negara Terbesar Sektor Ekonomi Syariah

Nasional
MKD Sebut Pergantian Kursi Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Jadi Wewenang Golkar

MKD Sebut Pergantian Kursi Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Jadi Wewenang Golkar

Nasional
Dapat Motor Roda Tiga dari Kemensos, Sucipto: Alhamdulillah, Saya Senang Sekali

Dapat Motor Roda Tiga dari Kemensos, Sucipto: Alhamdulillah, Saya Senang Sekali

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.