Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bawaslu Siap Bertemu Wiranto Bahas Polemik Bakal Caleg Eks Koruptor

Kompas.com - 02/09/2018, 18:03 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Bawaslu Abhan menuturkan, pihaknya siap dipanggil Menko Polhukam Wiranto terkait kebijakan Bawaslu yang meloloskan sejumlah mantan narapidana korupsi sebagai bakal calon legislatif (bacaleg) dalam Pemilu 2019.

"Ya, kami kalau diundang untuk koordinasi ya, welcome aja," kata Abhan usai mengisi kegiatan pembekalan caleg Partai Nasdem di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, Minggu (2/9/2018) sore.

Abhan menegaskan, pihaknya akan menghormati undangan Wiranto selaku menteri koordinator yang menangani persoalan politik.

Baca juga: Wiranto Akan Panggil Bawaslu Terkait Lolosnya Eks Koruptor Jadi Bacaleg

Namun, Abhan mengaku belum mendapat undangan tersebut.

"Siap, siap (datang). Ya, silakan. Tapi sampai hari ini belum ada undangan," katanya.

Sebelumnya Wiranto akan mengundang Bawaslu dalam waktu dekat untuk membahas polemik tersebut.

"Saya akan undang dalam waktu dekat, secepatnya, untuk kita rapatkan bersama," ujar Wiranto saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden Bogor Jawa Barat, Jumat (31/8/2018) sore.

"Sebagai menteri koordinator, saya ingin mengkoordinasikan pandangannya bagaimana, itu maksudnya bagaimana, kalau ada perubahan, apa sih alasannya," lanjut dia.

Baca juga: Eks Koruptor Diloloskan Jadi Bakal Caleg, Ini Penjelasan Ketua Bawaslu

Wiranto menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo sangat berkomitmen dalam upaya pemberantasan korupsi.

Oleh sebab itu, setiap kebijakan di tataran kementerian dan lembaga seharusnya sejalan dengan komitmen itu.

"Semangat antikorupsi, itu sudah menjadi bagian dari pemerintahan Pak Jokowi sejak dulu. Oleh karena itu kembali lagi, agar menjaga nafas itu bagaimana? Tentu menggunakan satu koordinasi yang baik, sehingga semuanya satu suara, satu semangat," ujar Wiranto.

Ia juga mengatakan bahwa kesamaan langkah antara komitmen Presiden Jokowi dengan kebijakan di tingkatan bawah juga agar memberikan kepastian kepada masyarakat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com