Megawati: Saya dan PDI-P "Di-bully", tetapi Survei Enggak Turun-Turun

Kompas.com - 01/09/2018, 11:50 WIB
Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri saat membuka rakornas PDI-P di Jakarta, Sabtu (1/9/2018).KOMPAS.com/Ihsanuddin Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri saat membuka rakornas PDI-P di Jakarta, Sabtu (1/9/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri optimistis partainya bisa kembali menjadi pemenang pada Pemilu 2019.

Keyakinan Megawati ini berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga yang selalu menempatkan partai berlambang banteng moncong putih itu di urutan teratas.

Padahal, kata Megawati, ia dan PDI-P kerap di-bully di media sosial. Namun, hal itu tak memengaruhi elektabilitas PDI-P.

"Kalau sekarang, kalau lihat survei, enggak turun-turun, sudah di-bully. Ya saya di-bully, ya PDI-P di-bully, enggak turun-turun," kata Megawati, saat membuka Rapat Koordinasi Nasional PDI-P di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Jakarta, Sabtu (1/9/2018).

Baca juga: Megawati Tertarik Pencak Silat karena Kelembutan dan Serangan Tiba-tiba

Rakornas yang membahas pemenangan Pemilu 2019 ini dihadiri oleh bakal calon wakil presiden yang diusung PDI-P, Ma'ruf Amin

Hadir juga ratusan kader dan caleg PDI-P yang akan bertarung di Pileg 2019.

Pada kesempatan itu, Megawati meminta para kader untuk tidak memikirkan kelompok yang merundung PDI-P di media sosial. Menurut dia, tindakan itu tidak memengaruhi pilihan masyarakat.

"Ya karena saya tahu, ternyata rakyat yang menentukan," kata dia.

Baca juga: Maruf Amin Hadiri Rakornas PDI-P

Survei Litbang Kompas yang dirilis pada April lalu menunjukkan, PDI-P dipilih oleh 33,3 persen responden. Hasil itu menempatkan PDI-P di urutan pertama, disusul Gerindra, dan Golkar.

Survei Alvara yang baru dirilis pada Agustus 2018 juga menempatkan PDI-P pada peringkat teratas dengan 26,1 persen.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Daftar Kekayaan Capres-Cawapres 2019

Baca juga: JEO - Adem Wajah Politik Jokowi-Prabowo di Depan Matras Silat



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Terkini Lainnya

Pengamat: Ketidaktaatan Tim Hukum 02 Terhadap Hukum Acara Berujung pada Penyimpangan MK

Pengamat: Ketidaktaatan Tim Hukum 02 Terhadap Hukum Acara Berujung pada Penyimpangan MK

Nasional
LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

Nasional
Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Nasional
Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Nasional
Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Nasional
Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Nasional
Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Nasional
Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Nasional
Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Nasional
Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Nasional
Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Nasional
Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Nasional
TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

Nasional
Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Nasional
Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Nasional

Close Ads X